DUMAI - Gelombang sorotan terhadap tertutupnya sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Dumai semakin meluas. Sikap bungkam beberapa instansi strategis terhadap pertanyaan media kini memunculkan dugaan adanya pola yang terstruktur dalam membatasi informasi kepada publik.
Nama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Dumai, Fahmi Rizal, ikut terseret dalam pusaran polemik tersebut. Ia diduga menjadi sosok yang disebut-sebut sebagai “guru” bagi sejumlah kepala OPD dalam menyikapi pertanyaan media, khususnya terkait penggunaan anggaran negara.
Mulai dari Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), hingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), belakangan menjadi sorotan lantaran terkesan kompak menghindari konfirmasi wartawan.
Padahal, pertanyaan yang disampaikan media menyangkut penggunaan uang rakyat yang semestinya dapat dijelaskan secara terbuka kepada publik.
Berdasarkan penelusuran awak media, Fahmi Rizal resmi dilantik sebagai Sekda Kota Dumai pada November 2025. Sebelum menduduki jabatan tertinggi birokrasi tersebut, Fahmi Rizal diketahui menjabat sebagai Kepala Bapenda Kota Dumai.
Fakta itu kemudian memunculkan perhatian publik terhadap sejumlah anggaran, termasuk persoalan dana insentif di lingkungan Bapenda Dumai yang nilainya disebut mencapai puluhan miliar rupiah dan kini tengah menjadi sorotan masyarakat.
Sejumlah pihak menilai, posisi Fahmi Rizal yang sebelumnya memimpin Bapenda membuat publik wajar mempertanyakan keterkaitan dirinya dengan berbagai kebijakan anggaran yang kini ramai diperbincangkan.
Tak sedikit yang menduga, sikap tertutup sejumlah OPD saat ini bukan terjadi secara kebetulan, melainkan diduga akibat adanya pola komunikasi birokrasi yang sengaja dibangun agar pertanyaan seputar anggaran tidak mudah dijawab kepada media.
“Kalau satu dua pejabat diam mungkin masih dianggap biasa. Tapi kalau hampir semua OPD yang disorot justru kompak menghindar, publik tentu bisa menilai sendiri,” ujar salah seorang pemerhati kebijakan di Dumai.
Kondisi itu semakin memunculkan kesan bahwa Pemerintah Kota Dumai sedang membangun tembok besar terhadap keterbukaan informasi publik.
Ironisnya, pejabat yang seharusnya hadir memberi penjelasan kepada masyarakat justru terkesan sulit ditemui ketika dikonfirmasi terkait penggunaan APBD.
Sebelumnya, awak media mendatangi kantor BPKAD Dumai guna meminta klarifikasi terkait sejumlah anggaran yang menjadi perhatian publik. Namun pihak keamanan kantor menyampaikan bahwa para pejabat terkait belum berada di tempat.
Yang menjadi sorotan, kendaraan dinas para pejabat justru terlihat terparkir di area khusus pejabat. Kondisi itu memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat dan dinilai semakin memperkuat dugaan adanya upaya menghindari pertanyaan media.
Hal serupa juga terjadi di beberapa OPD lain, mulai dari tidak merespon pesan konfirmasi, enggan menerima telepon wartawan, hingga memilih diam tanpa penjelasan.
Sikap tersebut dinilai bertolak belakang dengan semangat reformasi birokrasi dan keterbukaan informasi publik yang selama ini digaungkan pemerintah.
Media ini juga telah berupaya meminta tanggapan langsung kepada Sekda Dumai, Fahmi Rizal, terkait sikap sejumlah OPD yang dinilai tertutup terhadap penggunaan uang negara.
Namun hingga berita ini diterbitkan, Fahmi Rizal belum memberikan tanggapan maupun penjelasan sedikitpun kepada awak media.
Kondisi tersebut semakin memunculkan dugaan kuat di tengah masyarakat bahwa Pemerintah Kota Dumai sengaja menghindari pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan anggaran uang rakyat.
Publik kini menunggu keberanian Pemerintah Kota Dumai untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang, sekaligus membuktikan bahwa birokrasi pemerintahan tidak anti terhadap pengawasan media dan kontrol sosial masyarakat.
