Latest Posts

Pria Mengaku Ketua KNPI Riau Ditangkap Polisi Karena Lakukan Pemerasan

Thu, 18 Jun 2026 19:00:39 +0700

PEKANBARU – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Pekanbaru, Riau, menangkap seorang pelaku tindak pidana pemerasan, bernama Larshen Yunus. Pria yang kerap mengaku dirinya sebagai Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Riau, diduga memeras seseorang hingga puluhan juta.

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polresta Pekanbaru, AKP Anggi Rian Diansyah mengatakan, pelaku ditangkap dan ditahan pada Senin (15/6/2026). "Pelaku LY (Larshen Yunus) telah kami tetapkan sebagai tersangka dan ditahan," kata Anggi kepada Kompas.com melalui pesan WhatsApp, Kamis (18/6/2026).

Anggi menjelaskan, peristiwa pemerasan didiga dilakukan Larsen Yunus di kawasan Jalan Abdul Hamid, Kota Pekanbaru, 24 Desember 2025. Korban yang diperas berinisial MM. Namun, Anggi tidak menyebut apa latar belakang korban tersebut.

"Korban berinisial MM, mengalami kerugian Rp 35 juta," sebut Anggi. Kasus bermula saat korban meminta pelaku untuk take down atau menghapus berita di salah satu media online.

Berita yang terbit itu terkait korban dan keluarganya. Keesokan harinya, korban mengirimkan uang sebesar Rp 35 juta kepada pelaku, atas permintaan seseorang berinisial AP. "Namun, tersangka LY tidak juga menghapus terkait pemberitaan tersebut," kata Anggi. Merasa dirugikan oleh tindakan Larshen Yunus, korban akhirnya menempuh jalur hukum, dengan melapor ke Polresta Pekanbaru.

Pelaku kini telah dijebloskan ke penjara. Barang bukti yang disita, 1 unit handphone, 1 bundel rekening koran, tangkapan layar berita media online, tangkapan layar percakapan WhatsApp dan bukti transfer Rp 35 juta.

Larshen Yunus dijerat dengan Pasal 482 atau Pasal 483 atau Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. **

PT Jamkrida Riau Cari Komisaris Utama hingga Direktur Baru, Ini Syaratnya

Thu, 18 Jun 2026 11:07:14 +0700

MimbarRiau.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau resmi membuka pendaftaran seleksi terbuka untuk mengisi jajaran direksi dan komisaris pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jamkrida Riau (Perseroda). Langkah ini diambil guna memperkuat tata kelola manajemen dan memacu kinerja perusahaan di sektor penjaminan kredit daerah.

Berdasarkan Pengumuman Nomor: 06/PANSEL/JKR/2026, terdapat empat formasi jabatan strategis yang dibuka untuk umum. Posisi tersebut meliputi Calon Komisaris Utama, Calon Komisaris Independen, Calon Direktur Utama, dan Calon Direktur PT Jamkrida Riau.

Ketua Panitia Seleksi (Pansel), M. Job Kurniawan, AP, M.Si, menyatakan bahwa proses seleksi ini mengacu pada regulasi ketat, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018. Langkah ini bertujuan menjaring talenta terbaik yang memiliki integritas tinggi.

"Kami mengundang para profesional, praktisi keuangan, dan birokrat yang memenuhi syarat untuk ikut serta memajukan PT Jamkrida Riau. Kami mencari figur yang tidak hanya cakap secara manajerial, tetapi juga memiliki reputasi keuangan yang bersih dan rekam jejak moral yang baik," ujar M. Job Kurniawan di Pekanbaru.

Terdapat pemisahan kriteria mendasar antara lini pengawasan (komisaris) dan lini operasional (direksi). Khusus posisi Calon Komisaris Utama, lowongan dibatasi bagi Pejabat Tinggi Madya atau Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau dengan usia maksimal 60 tahun saat mendaftar.

Sementara untuk pos Calon Direktur Utama dan Direktur, pelamar wajib memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dengan rentang usia 35 hingga 55 tahun.

M. Job Kurniawan juga menekankan pentingnya aspek kompetensi teknis, mengingat PT Jamkrida Riau bergerak di industri jasa keuangan yang diawasi ketat oleh regulator.

Seluruh kandidat, baik komisaris maupun direksi, diwajibkan memiliki sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) resmi yang harus dipenuhi saat pengajuan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pelamar juga disyaratkan bersih dari catatan kredit macet melalui bukti Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.

Sesuai jadwal yang dirilis, pengumuman resmi seleksi ini mulai disebarluaskan pada hari Kamis, 18 Juni 2026, melalui media lokal serta situs resmi Pemprov Riau (https://mediacenter.riau.go.id) dan laman PT Jamkrida Riau (https://jamkridariau.co.id).

"Proses pendaftaran akan dibuka mulai tanggal 19 Juni hingga 3 Juli 2026. Berkas lamaran dikirimkan melalui pos kilat khusus yang ditujukan langsung kepada Sekretariat Panitia Seleksi di Kantor Biro Perekonomian, Lantai III Gedung Menara Lancang Kuning, Kompleks Kantor Gubernur Riau," tambah M. Job Kurniawan.

Setelah tahapan pendaftaran ditutup, pansel akan melakukan verifikasi berkas dan mengumumkan hasil seleksi administrasi pada 9 Juli 2026.

Peserta yang lolos diwajibkan mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) pada 13 hingga 22 Juli 2026, disusul pengumuman hasil UKK pada 24 Juli 2026, sebelum memasuki tahapan wawancara akhir pada 27 Juli 2026. Seluruh perkembangan informasi dan perubahan jadwal akan diperbarui secara transparan melalui kanal digital resmi perusahaan. *

Remaja jadi Korban Pemerasan Lewat Aplikasi Kencan Omi

Wed, 17 Jun 2026 21:22:24 +0700

MimbarRiau.com - Penyidik Kepolisian Resor Blitar Kota mengungkap kasus pemerasan dengan modus menjebak korbannya lewat aplikasi kencan.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Blitar Kota Ajun Komisaris Rudi Kuswoyo mengatakan kasus bermula dari laporan korban berinisial GNS, 17 tahun. Korban awalnya berkenalan dengan perempuan berinisial AG, 16 tahun, lewat aplikasi kencan OMI. "Korban mengajak AG untuk bertemu," kata Rudi lewat keterangan tertulis, Rabu, 17 Juni 2026.

Ternyata AG mengajak dua rekannya, yakni ARD dan RZQ, untuk menjebak korban. Skenarionya adalah AG menemui korban di sebuah gubuk dan dua rekannya akan datang lalu berpura-pura menggerebek.

Saat kejadian, korban didorong hingga terjatuh dan dipukul. Para tersangka sempat meminta uang, tapi korban tidak memegang uang tunai. Alhasil mereka merampas iPhone dan memaksanya menyerahkan kode PIN.

Tersangka lalu meminta uang tebusan jika korban ingin ponselnya dikembalikan. Korban memilih melaporkan kejadian ini ke kantor polisi. Penyidik kemudian mengusut dan menangkap serta menyita barang bukti dari ketiga tersangka.

Tersangka dijerat Pasal 80 Ayat (1) juncto Pasal 76C Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan/atau Pasal 482 Ayat (1) KUHP. Mereka terancam hukuman penjara maksimal sembilan tahun. **

Menjadikan Indonesia brankas emas dunia

Wed, 17 Jun 2026 21:04:37 +0700

MimbarRiau.com - Di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik, perang dagang, sanksi ekonomi, dan fragmentasi sistem keuangan global, emas kembali menjadi aset strategis yang diburu bank-bank sentral dunia.

Dalam lima tahun terakhir, pembelian emas oleh bank sentral global mencapai rekor tertinggi sejak berakhirnya sistem Bretton Woods pada 1971.

Menurut data World Gold Council, pembelian emas bank sentral dunia telah melampaui 1.000 ton per tahun selama tiga tahun berturut-turut pada periode 2022–2025. Fenomena ini menunjukkan bahwa emas kembali dipandang sebagai jangkar stabilitas di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Namun, yang menarik bukan hanya peningkatan kepemilikan emas, melainkan juga perubahan lokasi penyimpanannya. Selama puluhan tahun, sebagian besar emas bank sentral dunia disimpan di New York, London, dan Swiss. Kini mulai muncul tren diversifikasi lokasi penyimpanan emas.

Beberapa negara memilih memulangkan cadangan emasnya (gold repatriation), sementara yang lain mencari lokasi penyimpanan alternatif yang lebih dekat, aman, netral, dan memiliki stabilitas ekonomi tinggi. Dalam konteks inilah Singapura muncul sebagai pemain baru yang agresif menawarkan jasa penyimpanan emas internasional.

Pertanyaannya, mengapa Indonesia tidak ikut mengambil peluang tersebut? Indonesia sebenarnya memiliki modal yang tidak kalah kuat dibanding negara-negara lain di kawasan. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN dan anggota G20, Indonesia memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) lebih dari 1,6 triliun dolar AS pada 2025. Stabilitas makroekonomi relatif terjaga dengan inflasi sekitar 2–3 persen, pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, dan cadangan devisa mencapai sekitar 145 miliar dolar AS pada Mei 2026.

Dari sisi sumber daya alam, Indonesia juga merupakan salah satu produsen emas terbesar dunia dengan produksi berkisar 100–130 ton per tahun melalui operasi tambang besar seperti PT Freeport Indonesia dan PT Aneka Tambang Tbk.

Ironisnya, meskipun menjadi produsen emas utama, Indonesia belum menjadi pusat perdagangan maupun penyimpanan emas internasional. Nilai tambah sektor emas masih banyak dinikmati pusat-pusat keuangan global seperti London, Zurich, Dubai, dan Singapura. Indonesia menjual emas, tetapi belum menguasai ekosistem keuangan emas.

Padahal manfaat menjadi pusat penyimpanan emas internasional jauh melampaui sekadar pendapatan dari biaya penitipan. Negara yang dipercaya menyimpan emas milik bank sentral lain memperoleh keuntungan reputasi yang sangat besar. Kepercayaan tersebut mencerminkan pengakuan internasional atas kualitas institusi, stabilitas politik, keamanan hukum, dan kredibilitas bank sentralnya.

Contoh paling nyata adalah Singapura. Negara kota yang hanya memiliki luas sekitar 735 kilometer persegi ini tidak memiliki cadangan emas yang signifikan. Namun, melalui kombinasi regulasi yang kondusif, kepastian hukum yang kuat, infrastruktur kelas dunia, serta posisi geopolitik yang netral, Singapura berhasil menjelma menjadi salah satu pusat perdagangan dan penyimpanan emas terbesar di Asia. **

Kemensos siapkan dua jalur masa depan lulusan perdana Sekolah Rakyat

Wed, 17 Jun 2026 20:43:35 +0700

MimbarRiau.com - Kementerian Sosial mempersiapkan skema penempatan masa depan bagi 11 siswa lulusan perdana jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dari program Sekolah Rakyat pada tahun ajaran ini.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa opsi penempatan tersebut saat ini masih dalam tahap asesmen serta pendalaman berbasis minat dan kompetensi masing-masing siswa.

"Bagi anak-anak yang lulus SMA ini ada dua jalur. Pertama, jika memiliki kompetensi akademik untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan secara intensif," kata Saifullah.

Dia melanjutkan bahwa bagi lulusan yang memilih untuk langsung terserap menjadi pekerja terampil, Kemensos akan memfasilitasi mereka melalui rangkaian program pelatihan vokasi dan keterampilan kerja.

Untuk mewujudkan jalur kerja terampil tersebut, otoritas sosial nasional kini sedang menjajaki kerja sama strategis lintas sektoral dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)

Secara umum, sistem pendidikan di Sekolah Rakyat menerapkan pola terbuka atau multi-entry dan multi-exit yang tujuannya agar bisa merangkul anak-anak dari keluarga miskin yang sempat putus sekolah dalam rentang waktu dua hingga tiga tahun, bahkan lebih.

Melalui pendekatan adaptif tersebut Kemensos mencatat ada 400 dari 15 ribu orang siswa Sekolah Rakyat yang bersiap lulus pada tahun ini, yang tersebar di berbagai tingkatan mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga SMA.

Di sisi lain, Kemensos juga mengantisipasi fase transisi perpindahan siswa ke 93 gedung permanen baru yang berpotensi memicu kendala teknis berupa minimnya ketersediaan tenaga kependidikan dan operasional sementara jumlah siswa angkatan baru akan bertambah kuotanya 35 ribu orang siswa Sekolah Rakyat pada Juni dan Agustus 2026.

Guna menyiasati tantangan operasional tersebut, Saifullah meminta dukungan pemerintah daerah untuk memperbantukan tenaga guru eksternal sebagai tenaga pengajar sementara pada tiga bulan pertama masa transisi.

Langkah kolaborasi ini dinilai penting untuk mengisi kekosongan formasi guru, tenaga kebersihan, hingga petugas keamanan, mengingat proses rekrutmen sumber daya manusia (SDM) internal Sekolah Rakyat hingga saat ini masih berjalan.

"Maka dari itu, kita butuh bantuan dari daerah, guru-guru sementara yang diminta untuk membantu Sekolah Rakyat di tahap pertama ini, mungkin tiga bulan ke depan. Setelah itu, kita masih perlu tenaga kebersihan, tenaga keamanan, karena SDM-nya Sekolah Rakyat masih dalam proses rekrutmen," ujarnya. **

Mewakili Riau, Kampar Junior FA Siap Berlaga di Piala Garuda Anak Indonesia 2026

Wed, 17 Jun 2026 20:34:13 +0700

KAMPAR – Wakil Bupati Kampar, Misharti, melepas kontingen Sekolah Sepak Bola (SSB) Kampar Junior FA kelompok usia U-10, U-11, dan U-12 yang akan berlaga pada Turnamen Sepak Bola Nasional Series Garuda Anak Indonesia (GAI) di Bandar Lampung.

Wakil Bupati Kampar menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada seluruh pemain, pelatih, ofisial, serta orang tua yang telah memberikan dukungan penuh kepada anak-anak sehingga mampu meraih kesempatan berlaga di tingkat nasional mewakili Provinsi Riau.

"Saya mewakili Pemerintah Kabupaten Kampar mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada anak-anakku semua. Keikutsertaan kalian dalam turnamen ini merupakan hasil dari kerja keras, disiplin, dan semangat juang yang luar biasa. Yang terpenting, harumkan nama Kabupaten Kampar di tingkat nasional," ujar Misharti.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan Kampar Junior FA menembus ajang nasional menjadi bukti bahwa pembinaan sepak bola usia dini di Kabupaten Kampar berjalan dengan baik.

Ia juga berpesan agar para pemain selalu menjunjung tinggi sportivitas, menjaga kekompakan tim, serta membawa nama baik daerah selama mengikuti kompetisi.

Sebagai bentuk motivasi, Misharti menjanjikan hadiah bagi tim apabila berhasil meraih prestasi tertinggi.

"Jika anak-anak berhasil meraih Juara I, saya akan memberikan hadiah sebesar Rp10 juta," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Misharti juga menyampaikan bahwa Rumah Dinas Wakil Bupati Kampar terbuka untuk masyarakat yang membutuhkan tempat singgah sementara.

"Rumah dinas ini milik masyarakat. Kami telah menyediakan dua kamar yang dapat dimanfaatkan masyarakat dari daerah yang jauh, baik yang memiliki keluarga sakit maupun yang memiliki keperluan di Bangkinang. InsyaAllah, Pemerintah Kabupaten Kampar akan selalu hadir melayani masyarakat demi mewujudkan Kampar Melayani, Kampar di Hati, dan Kampar Sejahtera," jelasnya.

Di akhir sambutannya, Misharti mengucapkan selamat bertanding kepada seluruh kontingen dan berharap mereka dapat mengharumkan nama Kabupaten Kampar.

"Saya mewakili Pemerintah Kabupaten Kampar mengucapkan selamat bertanding, selamat sampai tujuan, dan selamat kembali ke Kabupaten Kampar. Semoga berhasil meraih prestasi terbaik," tutupnya.

Sementara itu, Manajer Kampar Junior FA, Nofri Irnaldi, menyampaikan apresiasi kepada Wakil Bupati Kampar yang telah memberikan dukungan penuh kepada kontingen, termasuk menjamu sarapan bersama di rumah dinas sebelum keberangkatan menuju Lampung.

Nofri menjelaskan bahwa Garuda Anak Indonesia merupakan kompetisi sepak bola nasional yang dirancang untuk menggali potensi pemain usia dini melalui sistem kompetisi berjenjang.

Kompetisi ini memberikan peluang bagi pemain muda untuk berkembang hingga ke level internasional dan menembus akademi sepak bola profesional di masa depan.

"Tim Kampar Junior FA kelompok usia U-10, U-11, dan U-12 sebelumnya telah mengikuti Seri Provinsi Riau yang digelar di Stadion Utama Riau. Karena berhasil menjadi juara, mereka berhak mewakili Provinsi Riau pada Seri Nasional di Lampung," ungkap Nofri.

Ia berharap dukungan dan doa dari masyarakat serta Pemerintah Kabupaten Kampar dapat menjadi motivasi bagi para pemain untuk meraih hasil terbaik.

"Kami berharap kontingen Kampar Junior FA dapat membawa pulang prestasi sekaligus pengalaman berharga yang akan menjadi bekal dalam pengembangan sepak bola daerah maupun nasional di masa mendatang," pungkasnya. **

Perumahan Subsidi Amira Ujung Batu Disorot, Warga Harapkan Perhatian Pemerintah dan Pengembang

Wed, 17 Jun 2026 18:53:28 +0700

ROKAN HULU – Kondisi Perumahan Subsidi Amira yang berlokasi di Jalan Lingkar, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, mulai menjadi sorotan. Sejumlah fasilitas dasar yang seharusnya menunjang kenyamanan penghuni hingga kini dinilai belum sepenuhnya tersedia, meski puluhan rumah telah ditemati warga.

Berdasarkan dokumentasi dan laporan perkembangan perumahan hingga Juni 2026, pembangunan Perumahan Amira yang dilaksanakan oleh PT Akbar Sukses Property telah mencapai sekitar 39 unit rumah yang sudah dihuni konsumen dari total rencana pembangunan sebanyak 95 unit rumah. Namun, sejumlah infrastruktur dasar masih membutuhkan perhatian serius.

Beberapa persoalan yang menjadi perhatian antara lain jaringan listrik yang belum terpasang secara sempurna, lampu penerangan jalan yang belum tersedia, distribusi air bersih PDAM yang sering mengalami kendala, serta pembangunan drainase dan fasilitas umum yang belum tuntas.

Dalam dokumen tersebut juga disebutkan bahwa instalasi listrik di sebagian kawasan perumahan dinilai cukup mengkhawatirkan. Jaringan listrik dari tiang utama hanya terpasang pada beberapa titik awal, sementara sambungan berikutnya dilakukan dari rumah ke rumah. Kondisi ini dikhawatirkan dapat meningkatkan risiko gangguan listrik hingga kebakaran apabila terjadi beban berlebih pada jaringan.

Selain itu, lampu jalan yang menjadi kebutuhan penting bagi keamanan dan kenyamanan warga juga belum dapat difungsikan karena jaringan kabel antar tiang listrik belum terpasang secara menyeluruh.

Permasalahan lainnya adalah pasokan air bersih dari PDAM Ujung Batu yang dilaporkan tidak mengalir secara optimal ke kawasan Jalan Lingkar dan Perumahan Amira. Bahkan dalam laporan tersebut disebutkan bahwa selama beberapa minggu pada periode Mei hingga Juni 2026, sebagian warga mengalami kesulitan memperoleh pasokan air bersih dari PDAM.

Tak hanya itu, fasilitas sosial dan fasilitas umum (Fasos/Fasum) seluas sekitar 806 meter persegi yang tercantum dalam site plan juga disebut belum terbangun. Warga berharap pembangunan fasilitas tersebut dapat segera direalisasikan mengingat jumlah penghuni terus bertambah.

Keberadaan ikon atau gapura Perumahan Amira juga belum terlihat hingga saat ini. Padahal, jumlah rumah yang telah ditempati sudah mendekati 50 persen dari total rencana pembangunan. Warga berharap identitas kawasan perumahan dapat segera diwujudkan sebagai bagian dari penataan lingkungan.

Selain meminta tanggung jawab pengembang, masyarakat juga berharap Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui instansi terkait dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan perumahan subsidi tersebut agar seluruh fasilitas yang dijanjikan dalam perencanaan dapat direalisasikan sesuai ketentuan.

Dengan semakin banyaknya warga yang menetap di Perumahan Amira, penyelesaian infrastruktur dasar seperti listrik, drainase, air bersih, jalan lingkungan, fasilitas umum, dan penerangan jalan menjadi kebutuhan mendesak demi menjamin keselamatan dan kenyamanan penghuni. (Suwito)

Polres Rokan Hilir Ungkap Pencurian 5 Hiolo Senilai Rp150 Juta di Kelenteng Hai Cuking Sinaboi

Wed, 17 Jun 2026 13:50:38 +0700

ROKAN HILIR - Kepolisian Resor (Polres) Rokan Hilir berhasil membongkar kasus pencurian di rumah ibadah Tionghoa Kelenteng Hai Cuking, Sungai Bakau, Kecamatan Sinaboi. Tiga orang pelaku yang menggondol lima buah tempat pembakaran dupa (Hiolo) senilai Rp150 juta berhasil diringkus di lokasi pelarian yang berbeda.

AKBP Isa Imam Syahroni, S.I.K., M.H., didampingi Kasat Reskrim AKP Kris Tofel, S.Tr.K., S.I.K., dan Kasi Humas Ipda Didi Sofyan, S.H., M.H., dalam konferensi pers di Aula Tunggal Panaluan Polres Rokan Hilir, Selasa (16/6/2026) sore pukul 17.00 WIB.

“Aksi pencurian ini terjadi pada Selasa, 9 Juni 2026. Pihak kelenteng kehilangan 5 buah Hiolo dengan total kerugian materi diperkirakan mencapai Rp150.000.000,” ujar AKBP Isa Imam Syahroni.

Mendapat laporan tersebut, tim gabungan dari Sat Reskrim dan Sat Intelkam Polres Rohil,

bersama Unit Reskrim Polsek Sinaboi dan Unit Reskrim Polsek Bangko bergerak cepat melakukan penyelidikan di lapangan.

Berkat kejelian petugas dan informasi dari masyarakat, petugas berhasil mengendus keberadaan para pelaku yang mencoba kabur dari kejaran polisi. Tak butuh waktu lama, ketiga pelaku berhasil diamankan di lokasi persembunyian yang berbeda tanpa perlawanan berarti.

Selain menangkap ketiga tersangka, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 5 buah Hiolo milik kelenteng yang belum sempat dijual oleh para pelaku.

Saat ini, ketiga pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Rokan Hilir untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, para tersangka bakal dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan (Curat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHPidana. **

Bhabinkamtibmas Simpang Kanan laksanakan perkembangan ketahanan pangan jagung.

Wed, 17 Jun 2026 13:28:56 +0700

RokanHilir - Dalam rangka mendukung program yang diinisiasi Polda Riau, personel Polsek Simpang Kanan melaksanakan kegiatan pengecekan ketahanan pangan jagung di tanggal 17 Juni 2026 pukul 09.45 Wib di penghuluan Bagan Nibung Kanan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Rabu (17/06/2026) pukul 09.45 WIB.

Kegiatan yang dipimpin oleh Bhabinkamtibmas Simpang Kanan, AIPDA SUWANDI tersebut turut melibatkan warga masyarakat Dedi susilo sebagai bentuk kolaborasi antara Polri dan masyarakat dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup. bertujuan mengintegrasikan tugas dengan upaya pelestarian lingkungan.

Melalui kegiatan ini, Polsek Simpang Kanan mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keseimbangan ekosistim dan ketahanan pangan serta peningkatan kesadaran terhadap pentingnya perlindungan lingkungan.

Kapolsek Simpang Kanan IPTU DONAL SIHOMBING SH, menjelaskan hadir sebagai pendekatan pemolisian yang adaptif dan humanis dalam menjawab berbagai tantangan zaman, seperti perubahan iklim, krisis lingkungan, serta berbagai permasalahan sosial yang berkaitan dengan aspek ekonomi dan ekologi .

Melalui kegiatan ini, Polri tidak hanya menjalankan fungsi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. **

Jamin Proses Hukum Profesional, Polresta Pekanbaru Kawal Ketat Kasus Dugaan Penipuan LY

Wed, 17 Jun 2026 08:51:27 +0700

PEKANBARU – Polresta Pekanbaru menegaskan bahwa seluruh proses penyidikan terhadap kasus dugaan penipuan yang menyeret seorang aktivis sekaligus ketua organisasi di Riau berinisial LY berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Selasa (16/6/2026). Penegasan ini mengemuka seiring tingginya perhatian masyarakat terhadap perkara tersebut.

Aparat penegak hukum memastikan penanganan kasus ini dilakukan dengan mengedepankan prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Saat ini, LY resmi ditempatkan di Rumah Tahanan Polresta Pekanbaru sambil menunggu tahapan hukum berikutnya.

"Betul sudah ditahan, terkait perkara penipuan," ungkap Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, AKP Anggi Rian Diansyah saat memberikan konfirmasi resmi mengenai status terkini tersangka.

Meskipun tersangka sudah resmi ditahan setelah melalui rangkaian proses hukum oleh penyidik, pendalaman perkara terus berjalan secara intensif. Pihak kepolisian masih mengumpulkan alat bukti tambahan serta meminta keterangan dari sejumlah pihak guna membuat terang kasus ini secara utuh.

"Untuk data lengkapnya akan segera diberitahu setelah pemeriksaan selesai," papar Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, AKP Anggi Rian Diansyah.

Hingga saat ini, besaran nilai kerugian material maupun daftar pihak yang menjadi korban belum disampaikan oleh penyidik karena proses pemeriksaan saksi dan pemberkasan perkara masih berlangsung. **

13 negara siap memeriahkan festival layang-layang di Garut

Tue, 16 Jun 2026 19:00:01 +0700

JawaBarat - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Garut, Jawa Barat, menyebut peserta layang-layang dari 13 negara, termasuk Indonesia, siap memeriahkan festival layang-layang yang akan diselenggarakan di Tepas Papandayan sebagai daerah pegunungan di Kecamatan Cisurupan, Garut.

"Kemarin (Senin, 15/6), yang sudah terdaftar 13 negara," kata Kepala Disparbud Kabupaten Garut Beni Yoga Gunasantika di Garut, Selasa.

Ia mengatakan Garut International Kite Festival itu tidak hanya dihadiri peserta dari mancanegara, tapi juga peserta dari sejumlah daerah dalam negeri seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan.

Ia menyebutkan peserta layang-layang yang akan hadir selain peserta dari Indonesia ada dari Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Korea Selatan, Jepang, China, Swiss, Swedia, Prancis, Italia, dan Belgia.

Pemkab Garut, kata dia, tentunya siap mendukung terselenggaranya festival layang-layang tersebut karena akan mendatangkan banyak wisatawan ke Garut.

"Terpilihnya Garut ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelayang internasional," katanya.

Ia menyampaikan, selama ini kegiatan tersebut diselenggarakan di wilayah pantai, namun saat ini di Garut kegiatannya akan digelar di pegunungan yang memiliki daya tarik tersendiri.

Untuk menunjang destinasi festival tersebut akan dipersiapkan insfrastrukturnya, terutama perbaikan akses jalan yang sampai saat ini sedang perbaikan, katanya menambahkan.

"Ini kita menunggu penyelesaian infrastruktur jalan," ujar Beni.

Kegiatan tersebut rencananya akan berlangsung selama lima hari mulai 29 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Agrowisata Tepas Papandayan, Kecamatan Cisurupan atau kawasan kaki Gunung Papandayan. *

Mempererat Silaturrahmi Dengan Tokoh Agama, BKO Polres Rohil Sambangi Rumah Suluk Taufiq Ziadah

Tue, 16 Jun 2026 18:51:55 +0700

MimbarRiau.com - Dalam rangka mempererat hubungan antara Kepolisian dan Tokoh Agama, Bantuan Kedali Operasi (BKO) Polres Rokan Hilir yang di Pimpin oleh Ipda Azwar mendatangi Rumah Suluk Taufiq Ziadah Haji Muhammad Sa'id Ismaiun,Di Desa Sei Sampai Niat, Kepenghuluan Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Pada Selasa (16/06/2026).

Kunjungan silaturahmi personil BKO Polres Rokan Hilir di sambut baik oleh Tuan Guru Kh. Muhaimin Bin Muhammad Sa'id Ismaun selaku Pimpinan Rumah Suluk Taufiq Ziadah. Dalam pertemuan itu personil BKO Polres Rokan Hilir melakukan dialog dan diskusi santai bersama para ulama dan Khalifah guna menciptakan suasana kampung halaman yang kondusif dan tentram di tengah masyarakat.

Ipda Azwar mengatakan kedatangan personel BKO Polres Rokan Hilir ini untuk memperkuat sinergitas antara Kepolisian bersama para ulama dan juga Khalifah demi menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat khususnya di Kecamatan Pasir Limau Kapas.

"Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh berita bohong (hoaks) serta tidak mudah terpengaruh akan isu - isu yang dapat memperkeruh suasana keamanan dan ketertiban masyarakat," kata Ipda Azwar pada Selasa (16/06/2026).

Lanjutnya, ia mengingatkan kepada para orang tua untuk selalu mengawasi anak - anak akan bahaya nya narkoba bagi kesehatan yang dapat merusak generasi penerus bangsa.

"Ingatkan selalu anak- anak kita untuk tidak terpengaruh akan bahaya narkoba yang bisa merusak generasi penerus bangsa," pungkasnya.(Bahar)

BGN audit total dapur MBG saat libur sekolah, SPPG tak layak ditutup

Tue, 16 Jun 2026 13:42:39 +0700

MimbarRiau.com - Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengaudit total dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) saat libur sekolah dan menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tak layak serta tak memenuhi standar operasional prosedur (SOP).

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menegaskan, langkah tersebut bertujuan meningkatkan standar keamanan pangan, kualitas layanan, dan tata kelola program prioritas peningkatan gizi nasional itu.

"Kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini. Kami akan hentikan dan audit semua dapur, sehingga nanti mudah-mudahan ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah, kita sudah lebih baik kondisi di lapangan, sudah lebih rapi, terutama tadi masalah data, saya kawal betul teman-teman di Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), kami dan kami sudah mulai koordinasi dengan pihak-pihak yang sebenarnya sudah memiliki data," katanya di Jakarta, Senin.

Ia menegaskan, setelah data penerima manfaat sudah tepat, maka BGN akan menata ulang insentif untuk SPPG yang akan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat dan indikator lain seperti kualitas makanan yang disajikan.

"Kami harapkan nanti insentifnya enggak fixed Rp6 juta semua. Kalau sekarang kan diubah oleh yang dulu ya, bahwa penerima manfaatnya 1.500 pun insentifnya Rp6 juta, 500 pun Rp6 juta, kan yang dulu begitu, nah, kalau nanti kita sudah mengetahui berapa real penerima manfaat yang menerima dari SPPG tersebut misalnya, itu kan dampaknya nanti penataan ulang akan begitu," ujar dia.

Agustina menambahkan kemungkinan menggabungkan SPPG sebagai bagian dari proses penyesuaian atau refocusing, dan menetapkan insentif dari masing-masing dapur MBG.

"Kemudian kita akan tetapkan insentifnya tidak begitu lagi dong, dan tidak sama juga bentuknya. Lalu, model dari insentif itu sendiri, kita akan evaluasi bukan sekadar menghasilkan output berapa lalu diberikan, melainkan bagaimana Anda mampu menghasilkan makanan yang berkualitas, standar makanan keamanan pangannya terpenuhi, jadi kita akan bikin beberapa komposisi untuk penilaian," tuturnya. *

3 Sekolah Rakyat di Riau Sudah Tampung 225 Murid, Tahun Ini Tambah 1 Sekolah Baru

Tue, 16 Jun 2026 10:58:27 +0700

PEKANBARU - Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial hingga saat ini sudah mengoperasikan tiga sekolah rakyat di provinsi Riau. Tiga sekolah rakyat tersebut dua diantaranya berada di Kota Pekanbaru dan satu berada di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil).

Kepala Dinas Sosial Riau Zulfadli mengatakan, sekolah rakyat yang sudah beroperasi di Riau saat ini untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Di mana sekolah rakyat ini menerapkan sistem asrama.

“Saat ini di Riau sudah ada tiga sekolah rakyat. Dua ada di Pekanbaru dan satu di Rohil, semuanya sudah mulai beroperasi tahun 2025 lalu,” katanya, Selasa, (16/6/2026).

Untuk tiga sekolah rakyat yang sudah beroperasi di Riau. Saat ini terdapat 225 jumlah siswa. Yang terdiri dari 100 siswa di sekolah rakyat yang ada di Rumbai Pekanbaru, 50 siswa sekolah rakyat di asrama Haji Pekanbaru dan 75 siswa sekolah rakyat di Rohil.

“Total siswa sekolah rakyat di Riau saat ini ada 225 orang. Yang terbanyak memang di Pekanbaru,” sebutnya.

Program sekolah rakyat ini secara khusus ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang selama ini sulit mengakses pendidikan bermutu. Proses seleksi pun dilakukan secara ketat dan transparan, dengan verifikasi langsung oleh tim Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial.

“Dengan kehadiran sekolah ini, Pemerintah berkomitmen memperluas akses pendidikan gratis dan berkualitas, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kami ingin memastikan bahwa tidak ada anak Riau yang tertinggal karena alasan ekonomi. Melalui sekolah rakyat, kita buka pintu masa depan yang lebih baik,” ujarnya.

Untuk tahun ini, pemerintah pusat menargetkan akan mengoperasikan satu sekolah rakyat lagi di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing). Jika tiga sekolah rakyat sebelumnya memanfaatkan bangunan lama, untuk di Kuansing dibangun sekolah baru.

“Untuk di Kuansing, ditargetkan pada tahun ajaran baru tahun ini sudah akan mulai beroperasi,” sebutnya. **

Pawai Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, Warga RT 03 RW 02 Semarakkan Syiar Islam

Tue, 16 Jun 2026 09:03:12 +0700

MimbarRiau.com - Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, warga RT 03 RW 02 menggelar pawai keliling komplek yang berlangsung meriah dan penuh semangat, Jumat (26/6/2026).

Kegiatan tersebut diikuti oleh anak-anak, remaja masjid, serta masyarakat setempat yang antusias memeriahkan pergantian tahun baru Islam. Para peserta berjalan mengelilingi kawasan komplek sambil mengumandangkan shalawat dan membawa atribut bernuansa Islami.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Penjabat (PJ) Wali datuk Taromi s.pd, Ketua RT Dolam, serta sejumlah tokoh masyarakat yang memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan keagamaan tersebut.

Ketua RT Dolam mengatakan bahwa pawai Tahun Baru Islam ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai keislaman kepada generasi muda sekaligus mempererat tali silaturahmi antarwarga.

"Kegiatan ini merupakan bentuk syiar Islam dan momentum untuk mengajak anak-anak serta remaja agar lebih mencintai ajaran agama dan aktif dalam kegiatan masjid," ujarnya.

Sementara itu, PJ Wali datuk Taromi s.pd mengapresiasi kekompakan warga RT 03 RW 02 yang terus menjaga tradisi peringatan hari-hari besar Islam dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Pawai berlangsung dengan tertib, aman, dan mendapat sambutan hangat dari warga yang berada di sepanjang rute perjalanan.

Kegiatan ditutup dengan doa bersama sebagai harapan agar Tahun Baru Islam 1448 Hijriah membawa keberkahan, kedamaian, dan kemajuan bagi seluruh masyarakat.

Dengan semangat kebersamaan, peringatan Tahun Baru Islam ini diharapkan dapat menjadi sarana memperkuat ukhuwah Islamiyah serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat. *

AS & Iran Sepakat Damai, Purbaya Ungkap Dampak ke Subsidi dan Program Prabowo

Tue, 16 Jun 2026 00:38:59 +0700

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai kesepakatan Amerika Serikat (AS) dan Iran memberikan dampak positif terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya mengatakan anggaran yang sebelumnya disiapkan untuk subsidi energi akan berkurang. Ini juga terjadi seiring harga minyak dunia turun.

"Kan kemarin sebagian anggaran sudah kita sisihkan untuk subsidi sehingga akan jauh berkurang, ada ruang untuk memberi pembiayaan program-program lain yang dianggap penting oleh Presiden. Jadi kita lihat seperti apa dan baru kita adjust," ujar Purbaya di Gedung DPR, Jakarta, Senin malam (15/6/2026).

Sebagai informasi, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan kesepakatan gencatan senjata tersebut melalui unggahan di media sosial pada hari Minggu.

Ia menyatakan telah mengizinkan pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa biaya dan memerintahkan pencabutan blokade laut AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dengan segera.

"Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian. Biarkan minyak kembali mengalir!" tulis Trump di Truth Social.

Kemudian, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran dan Wakil Menteri Luar Negeri Kazem Gharibabadi mengonfirmasi bahwa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan.

Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, yang pemerintahannya ikut membantu menengahi kesepakatan tersebut, mengatakan bahwa prosesi penandatanganan resmi akan berlangsung di Swiss pada hari Jumat mendatang. **

Sukseskan SE 2026, Mendagri Tekankan Pentingnya Kebijakan Pembangunan Berbasis Data

Tue, 16 Jun 2026 00:30:19 +0700

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengajak seluruh pemerintah daerah untuk mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Menurutnya, sensus tersebut menjadi instrumen penting dalam menghasilkan data akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Program SE2026 ini memang program pemerintah pusat tapi akan sangat membantu daerah, karena daerah mendapatkan data yang akurat. Sensus dibuat di seluruh kabupaten kota bermanfaat untuk situasi ekonomi di daerahnya," ujarnya, dalam rakor pengendalian inflasi disiarkan melalui YouTube Kemendagri, Senin (15/6/26).

Tito Karnavian mengungkapkan, sensus ini dibuat diseluruh kabupaten/kota oleh BPS yang nantinya data tersebut sangat bermanfaat oleh pemerintah kabupaten/kota untuk faham mengenai situasi kondisi ekonomi di daerahnya.

Oleh karena itu, dia mendorong kepala daerah untuk bekerja sama, para bupati/wali kota bekerja sama dengan BPS kabupaten/kota hingga provinsi, sehingga bisa melakukan koordinasi teknis, sampai sosialisasi.

"Surat edaran tentang sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dengan BPS dalan pelaksanaan SE2026 menjadi dasar bagi rekan-rekan daerah untuk sensus ini," ungkap dia.

Tito karnavian melanjutkan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan Pemda dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan SE 2026 ini, sebab pemerintah memiliki peran strategis dalam memastikan keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 melalui instruksi, koordinasi dan sinergi BPS provinsi atau kabupaten/kota.

Adapun beberapa hal tersebut menurut Mendagri yakni, instruksi resmi surat edaran Kementerian Dalam Negeri menjadi payung hukum yang mendorong seluruh kepala daerah agar aktif mendukung SE2026.

Kemudian, data berkualitas, keakuratan data responden menjadi pondasi kebijakan pembangunan daerah selama 10 tahun kedepan.

Lalu jelas dia, SE 2026 ini merupakan kolaborasi nyata, sinergi lintas sektor antara pemerintah, BPS, TNI, Polri, pelaku usaha dan masyarakat adalah kunci keberhasilan Sensus Ekonomi 2026.

"SE2026 juga menjadi rujukan pembangunan daerah. Nantinya hasil Sensus elEkonomi 2026 wajib diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah baik RPJMD maupun RKPD," tutupnya. **

Muhajirin Siringo Ringo Resmi Terima Mandat Plt Ketua DPD Laskar Hukum Indonesia (LHI) Provinsi Riau

Sun, 14 Jun 2026 20:21:30 +0700

PEKANBARU – Muhajirin Siringo Ringo resmi menerima mandat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Laskar Hukum Indonesia (LHI) Provinsi Riau berdasarkan Surat Mandat Nomor: SM.028/DPP LHI/VI/2026 yang diterbitkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Laskar Hukum Indonesia.

Mandat tersebut diberikan langsung oleh Ketua Umum DPP Laskar Hukum Indonesia, Brigjen TNI (Purn) Edy Imran, S.H., M.Si., M.H., yang diketahui merupakan mantan Direktur Penindakan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil).

Dalam surat mandat tersebut, Muhajirin Siringo Ringo diberikan tugas untuk membentuk kepengurusan DPD LHI Provinsi Riau dalam jangka waktu tiga bulan, terhitung sejak Juni hingga September 2026, sebelum nantinya diterbitkan Surat Keputusan kepengurusan definitif.

Muhajirin Siringo Ringo menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh DPP LHI.

"Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Umum Laskar Hukum Indonesia, Bapak Brigjen TNI (Purn) Edy Imran, S.H., M.Si., M.H., atas amanah dan kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk memimpin LHI di Provinsi Riau," ujar Muhajirin, Sabtu (14/6/2026).

Menurut Muhajirin, kehadiran Laskar Hukum Indonesia di Riau diharapkan mampu menjadi wadah perjuangan masyarakat dalam memperoleh pendampingan dan edukasi hukum yang berkeadilan.

"Saya yakin Laskar Hukum Indonesia akan menjadi organisasi besar di Provinsi Riau. Dengan dukungan seluruh pengurus dan masyarakat, kita akan membangun organisasi ini menjadi lembaga yang bermanfaat, profesional, dan hadir untuk membantu masyarakat kecil yang membutuhkan pendampingan hukum," tegasnya.

Muhajirin juga menyatakan kesiapannya untuk segera melakukan konsolidasi organisasi dan membentuk kepengurusan di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Riau.

"LHI harus hadir di tengah masyarakat. Kami akan fokus membantu masyarakat kecil, memperjuangkan keadilan, memberikan edukasi hukum, serta menjadi mitra strategis dalam mendorong penegakan hukum yang berintegritas di Provinsi Riau," katanya.

Ia menambahkan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan mulai menjalin komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat, tokoh daerah, akademisi, praktisi hukum, serta kalangan pemuda untuk bersama-sama membesarkan Laskar Hukum Indonesia di Bumi Lancang Kuning.

Dengan diterimanya mandat tersebut, Muhajirin Siringo Ringo menegaskan komitmennya untuk menjadikan LHI sebagai organisasi yang aktif, responsif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat, khususnya kelompok-kelompok yang membutuhkan akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum. **

Muhajirin Siringo Ringo Usung Mimpi Besar: Mini Soccer Jadi Ikon Baru Griya Indah Persada

Sun, 14 Jun 2026 14:07:50 +0700

KAMPAR – Pengurus Perumahan Griya Indah Persada, Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, berencana membangun lapangan mini soccer berukuran 20 x 35 meter sebagai sarana olahraga dan aktivitas positif bagi warga perumahan.

Ketua Perumahan Griya Indah Persada, Muhajirin Siringo Ringo, mengatakan pembangunan lapangan mini soccer tersebut merupakan bagian dari upaya pengurus untuk meningkatkan fasilitas sosial yang dapat dimanfaatkan seluruh masyarakat perumahan.

"Kami berharap seluruh warga Perumahan Griya Indah Persada dapat ikut bergotong royong dan mendukung pembangunan lapangan mini soccer ini. Fasilitas ini nantinya bukan untuk kepentingan pengurus, tetapi untuk kepentingan kita bersama dan generasi muda di lingkungan perumahan," ujar Muhajirin Siringo Ringo, Minggu (14/6/2026).

Menurut Muhajirin, pengurus akan berupaya mencari sponsor maupun pihak-pihak yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan sarana olahraga masyarakat agar pembangunan lapangan tersebut dapat segera terwujud.

Selain itu, pihaknya juga berharap mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Kampar mengingat lokasi pembangunan berada di atas lahan fasilitas sosial (fasos) milik pemerintah yang memang diperuntukkan bagi warga Perumahan Griya Indah Persada.

"Kami berharap Pemerintah Kabupaten Kampar dapat ikut membantu pembangunan lapangan ini. Karena lahan yang akan digunakan merupakan fasilitas sosial yang diperuntukkan bagi warga perumahan. Jika terwujud, manfaatnya tentu akan dirasakan langsung oleh masyarakat," jelasnya.

Sebagai bentuk keseriusan, Muhajirin mengaku dalam waktu dekat akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

"Insya Allah dalam waktu dekat saya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Rimbo Panjang dan Camat Tambang. Selanjutnya kami juga akan berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Kampar untuk membahas rencana pembangunan ini," katanya.

Muhajirin berharap niat baik tersebut mendapat dukungan dari seluruh pihak sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi warga.

"Saya berharap niat mulia ini dapat berbuah manis. Semoga apa yang kita cita-citakan bersama dapat terwujud demi kemajuan perumahan dan kebahagiaan masyarakat," tambahnya.

Diketahui, Perumahan Griya Indah Persada, Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, dikenal sebagai salah satu perumahan yang aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan meskipun tergolong sebagai kawasan perumahan yang masih relatif baru.

Berbagai kegiatan berskala besar pernah dilaksanakan di kawasan tersebut, di antaranya menghadirkan Ustadz Ucay dalam kegiatan tabligh akbar, pelaksanaan Shalat Jumat perdana sekaligus pemotongan 1 ekor sapi yang dipimpin Ustadz Suwandi (Juara 2 Aksi Indosiar 2019) dan turut dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Riau.

Selain itu, perumahan tersebut juga pernah menerima kunjungan Wakapolres Kampar, Kasat Binmas Polres Kampar, Kapolsek Tambang, Camat Tambang, serta Kepala Desa Rimbo Panjang dalam berbagai agenda kemasyarakatan.

Tak hanya itu, Perumahan Griya Indah Persada juga pernah menjadi lokasi kunjungan salah satu qari nasional yang dikenal luas masyarakat Indonesia, Muzammil Hasballah.

Dengan semangat kebersamaan yang selama ini terbangun, warga berharap pembangunan lapangan mini soccer dapat menjadi ikon baru Perumahan Griya Indah Persada sekaligus menjadi sarana pembinaan olahraga, mempererat silaturahmi antarwarga, serta semakin mengangkat nama perumahan tersebut di Kabupaten Kampar.

"Semoga ke depan dengan adanya lapangan mini soccer ini, Perumahan Griya Indah Persada semakin dikenal, semakin maju, dan menjadi contoh perumahan yang aktif membangun kebersamaan warganya," tutup Muhajirin Siringo Ringo. (Sahnan)

Dukung Program Polda Riau, Polsek Simpang Kanan Turun ke Lahan Jagung Bersama Warga

Sat, 13 Jun 2026 11:01:57 +0700

ROKAN HILIR – Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan yang diinisiasi Polda Riau, jajaran Polsek Simpang Kanan melaksanakan kegiatan pengecekan dan pemantauan tanaman jagung di Kepenghuluan Bagan Nibung Kanan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, Sabtu (13/6/2026).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai tersebut dipimpin langsung oleh Bhabinkamtibmas Polsek Simpang Kanan, Bripka Eka Iwan, dengan melibatkan masyarakat setempat, salah satunya Dedi Susilo.

Kegiatan ini menjadi wujud sinergi antara Polri dan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan perkembangan tanaman jagung berjalan dengan baik serta memberikan motivasi kepada masyarakat agar terus mengembangkan sektor pertanian sebagai salah satu penopang ketahanan pangan daerah.

Melalui kegiatan tersebut, Polsek Simpang Kanan juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keseimbangan ekosistem, meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya perlindungan lingkungan, serta memperkuat ketahanan pangan berbasis masyarakat.

Kapolsek Simpang Kanan, IPTU Donal Sihombing, SH, mengatakan bahwa program ketahanan pangan yang dijalankan Polri merupakan bagian dari pendekatan pemolisian yang adaptif dan humanis dalam menjawab berbagai tantangan zaman, mulai dari perubahan iklim, krisis lingkungan, hingga persoalan sosial yang berkaitan dengan aspek ekonomi dan ekologi.

"Polri tidak hanya menjalankan fungsi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan memperkuat ketahanan pangan," ujar IPTU Donal Sihombing.

Ia menambahkan, keterlibatan langsung personel Polri di tengah masyarakat diharapkan mampu mempererat hubungan kemitraan sekaligus mendorong lahirnya kesadaran bersama untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan mendukung program ketahanan pangan nasional.

Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat yang berharap program serupa terus berlanjut guna meningkatkan kesejahteraan warga melalui sektor pertanian.

Polda Riau Limpahkan Kasus Peron TBS ke Polres Kampar

Fri, 12 Jun 2026 15:47:12 +0700

MimbarRiau.com - Yayasan MAPELHUT JAYA mengapresiasi tindak lanjut yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau terhadap laporan dugaan pembangunan peron atau tempat penampungan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang diduga berada di dalam kawasan hutan tanpa izin yang sah.

Hal tersebut diketahui berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari Ditreskrimsus Polda Riau tertanggal 9 Juni 2026, yang menyatakan bahwa laporan masyarakat telah diterima dan selanjutnya dilimpahkan kepada Polres Kampar karena lokasi yang dilaporkan berada dalam wilayah hukum Polres Kampar untuk segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketua Yayasan MAPELHUT JAYA, Darbi, S.Ag, menyampaikan bahwa pelimpahan tersebut merupakan bagian dari mekanisme penanganan perkara sesuai kewenangan wilayah. Namun, pihaknya berharap proses penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan tidak berhenti hanya pada administrasi pelimpahan.

Kami menghormati mekanisme penanganan perkara oleh aparat penegak hukum. Setelah dilimpahkan ke Polres Kampar, kami berharap laporan ini segera ditindaklanjuti melalui penyelidikan dan penegakan hukum apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan,” ujar Darbi.»

Darbi juga menyampaikan dukungan sebesar-besarnya kepada Kapolda Riau atas program Green Policing yang bertujuan menjaga kelestarian lingkungan hidup dan memberantas berbagai bentuk kejahatan kehutanan di Provinsi Riau.

Menurutnya, dukungan terhadap program tersebut harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Salah satu bentuk dukungan yang dilakukan Yayasan MAPELHUT JAYA adalah dengan secara aktif menyampaikan laporan-laporan dugaan kejahatan kehutanan kepada Polda Riau agar dapat ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku.

Kami memberikan dukungan penuh kepada Kapolda Riau atas program Green Policing. Bentuk dukungan kami bukan hanya sebatas pernyataan, tetapi dengan aktif menyampaikan laporan-laporan dugaan kejahatan kehutanan kepada Polda Riau untuk ditindaklanjuti. Ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga hutan dan lingkungan hidup,” tegas Darbi.

Ia menambahkan bahwa upaya pemberantasan kejahatan kehutanan tidak dapat hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, kepolisian, masyarakat, dan organisasi lingkungan agar kawasan hutan di Riau tetap terjaga dari penguasaan dan pemanfaatan yang bertentangan dengan hukum.

Yayasan MAPELHUT JAYA juga mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif menjaga kelestarian hutan dengan melaporkan setiap dugaan aktivitas ilegal kepada instansi yang berwenang.

Pihaknya menegaskan akan terus mengawal perkembangan penanganan laporan tersebut hingga terdapat kepastian hukum, serta berharap aparat penegak hukum dapat bertindak tegas terhadap setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. **

Massa BEM UI Dihadang Aparat di Semanggi

Fri, 12 Jun 2026 13:46:32 +0700

MimbarRiau.com - Massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI dihadang oleh aparat keamanan di kawasan Semanggi, Jakarta Pusat, Jumat, 12 Juni 2026. Massa hendak melakukan unjuk rasa 'Menuju Indonesia Bangkrut' di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat siang, 12 Juni 2026.

"Benar (massa dihadang oleh aparat)," kata Ketua BEM Fakultas Hukum UI Anandaku Dimas Rumi saat dihubungi, Jumat, 12 Juni 2026.

Sebanyak 1.000 mahasiswa UI bakal mengikuti aksi Menuju Indonesia Bangkrut di Bundaran HI Jakarta siang ini. Sejak Jumat pagi, mereka berkumpul di Lapangan parkir FISIP UI, Depok. Mereka berangkat menuju Bundaran HI menggunakan bus dibagi beberapa kloter.

Kata Dimas, lebih kurang ratusan mahasiswa UI menggunakan bus. Namun, mereka dihadang oleh aparat keamanan. Sampai saat ini, belum ada informasi terbaru mengenai penghadangan ini. Tempo menghubungi Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Budi Hermanto mengenai ini. Namun, dia belum merespons.

Ketua BEM UI Yatalathof Ma'shum Imawan sebelumnya mengatatakan aliansi yang sepakat akan turun adalah aliansi BEM se-UI (BEM UI dan 15 BEM Fakultas yang ada di UI), BEM KM IPB, BEM PNJ, BEM Universitas Pancasila, Aliansi BEM Gunadarma, FMN Pusat, FMN UI, Pembebasan, Semar UI. "Beberapa organisasi dan simpul pergerakan yang ikut konsolidasi nasional di Kampus UI kemarin masih akan memastikan kehadiran dan estimasi massa yang ikut di rapat malam ini," ucap Athof.

Kata Athof, ada 5 tuntutan yang akan digaungkan esok, yakni setop pemborosan APBN, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, hentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.

"Hentikan militerisme di ranah sipil, dan terakhir Prabowo berhenti mengelak dan akui Kesalahan pemerintah," ujar dia. *

3.091 haji asal Provinsi Riau telah kembali ke tanah air

Fri, 12 Jun 2026 13:29:30 +0700

MimbarRiau.com - Sebanyak 3.091 haji asal Provinsi Riau telah kembali ke tanah air dengan tujuh kelompok terbang (kloter) hingga Kamis (11/6) dan sebagian besar telah berkumpul kembali bersama keluarga di daerah masing-masing.

“Alhamdulillah, proses pemulangan jamaah haji Riau berjalan lancar. Belum ada kendala berarti yang menghambat proses kepulangan jamaah ke tanah air,” kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Riau, Defizon dalam keterangan diterima di Pekanbaru, Jumat.

Ia mengatakan dari 3.091 orang yang telah kembali ke Indonesia, terdiri atas 3.046 haji reguler, 14 Petugas Haji Daerah (PHD), 3 pembimbing dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), serta 28 petugas kloter.

Dia menjelaskan beberapa orang haji sempat menjalani proses tanazul atau penyesuaian kelompok keberangkatan. Akan tetapi, kondisi tersebut dapat ditangani dengan baik dan tidak memengaruhi kelancaran pemulangan secara keseluruhan.

“Memang ada beberapa orang haji yang mengalami tanazul, tetapi semuanya dapat diakomodasi dengan baik, sehingga proses pemulangan tetap berjalan sesuai jadwal,” ujarnya.

Defizon optimistis proses pemulangan jamaah haji asal Riau akan selesai sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kloter terakhir jamaah haji Riau dijadwalkan meninggalkan Arab Saudi pada akhir Juni 2026, dan tiba di Batam sehari setelahnya.

"Insya Allah seluruh rangkaian pemulangan dapat berjalan lancar hingga akhir,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan Kementerian Haji dan Umrah juga mulai melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Evaluasi tersebut mencakup berbagai aspek layanan, mulai dari transportasi, akomodasi, konsumsi, hingga pelayanan kesehatan, dan pendampingan jamaah.

"Langkah ini dilakukan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang agar penyelenggaraan ibadah haji semakin baik, nyaman, aman, dan memberikan kepuasan bagi seluruh jemaah Indonesia," tuturnya *

Jalan Provinsi di Riau Rusak Parah, Darbi Sag Minta Pemprov Prioritaskan Infrastruktur

Fri, 12 Jun 2026 13:17:25 +0700

MimbarRiau.com - Yayasan Masyarakat Peduli Jalan Raya menyoroti kondisi infrastruktur jalan di Provinsi Riau yang dinilai semakin memprihatinkan.

Di berbagai kabupaten dan kota, banyak ruas jalan provinsi mengalami kerusakan berat, berlubang, dan sulit dilalui sehingga mengganggu aktivitas masyarakat, meningkatkan biaya transportasi, serta berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Sekretaris Yayasan Masyarakat Peduli Jalan Raya, Darbi Sag, menilai Pemerintah Provinsi Riau kurang peka terhadap persoalan tersebut. Menurutnya, perbaikan dan pemeliharaan jalan seharusnya menjadi prioritas utama karena menyangkut kepentingan masyarakat luas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Darbi mengatakan masyarakat setiap tahun taat membayar pajak kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat. Oleh karena itu, publik berhak mengetahui berapa besar penerimaan pajak kendaraan tersebut dan berapa persen yang dialokasikan kembali untuk pembangunan serta perbaikan jalan.

Pajak kendaraan dibayarkan masyarakat kepada pemerintah daerah. Karena itu, pemerintah harus transparan mengenai besaran penerimaan pajak tersebut dan penggunaannya. Apakah sudah maksimal untuk perbaikan jalan atau digunakan untuk program lain? Masyarakat berhak mengetahuinya," tegas Darbi Sag.

Ia juga meminta organisasi masyarakat sipil dan berbagai NGO di Riau ikut mengawasi penggunaan anggaran infrastruktur serta mendorong keterbukaan informasi kepada publik.

Menurut Darbi, alasan klasik bahwa anggaran tidak tersedia tidak boleh terus dijadikan pembenaran ketika kondisi jalan di berbagai daerah masih rusak parah. Pemerintah daerah harus mampu mengelola keuangan secara efektif dengan menetapkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas utama.

Selain itu, Darbi berharap Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau merupakan sosok yang memiliki kompetensi, integritas, dan orientasi pelayanan kepada masyarakat, bukan hanya berfokus pada pelaksanaan proyek semata, tetapi juga memastikan kualitas pembangunan sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Yayasan Masyarakat Peduli Jalan Raya juga meminta Pemerintah Provinsi Riau untuk lebih tegas menegakkan aturan terhadap kendaraan Over Dimension dan Over Loading (ODOL). Menurutnya, selain mutu pembangunan jalan yang harus ditingkatkan, salah satu penyebab utama cepat rusaknya jalan adalah banyaknya kendaraan yang membawa muatan melebihi batas yang diizinkan.

Jangan sampai setiap tahun pemerintah menghabiskan anggaran miliaran rupiah untuk memperbaiki jalan, sementara kendaraan ODOL tetap bebas melintas. Ini sama saja dengan membiarkan uang rakyat terbuang sia-sia karena jalan yang baru diperbaiki kembali rusak dalam waktu singkat," ujar Darbi.

Ia menegaskan bahwa kendaraan yang melebihi dimensi maupun kapasitas muatan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten melalui pengawasan di jalan dan jembatan timbang serta operasi terpadu oleh Dinas Perhubungan dan Kepolisian.

Yayasan Masyarakat Peduli Jalan Raya mendesak Pemerintah Provinsi Riau untuk segera mengambil langkah nyata melalui peningkatan kualitas pembangunan jalan, penertiban kendaraan ODOL, serta transparansi pengelolaan pendapatan pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, anggaran daerah dapat dimanfaatkan secara efektif dan masyarakat dapat menikmati infrastruktur jalan yang aman, layak, dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau. *

Terduga Pelaku Pembunuhan Keji Seorang Warga Dumai Di Amankan Di Panipahan.

Fri, 12 Jun 2026 10:20:02 +0700

MimbarRiau.com - Pelarian terduga pelaku pembunuhan wanita hamil yang bernama Nursafika (30), yang terjadi di kawasan areal Taman Wisata Alam (TWA) Jalan Abdul Rabkhan RT 015, Kelurahan Bukit Timah, Kecamatan Dumai Selatan akhirnya terhenti setelah di amankan oleh Kepolisian Sektor Panipahan, Resort Rokan Hilir.

Terduga pelaku berinisial (S) akhirnya menyerahkan diri pada, Kamis (11/062026) sekitar Pukul 23 : 30 di kediaman orang tua nya di JL. Raja Ali Haji, Kepenghuluan Teluk Pulai, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir.

Diketahui terduga pelaku (S) merupakan suami kedua dari korban Nursafika (30) Warga Teluk Makmur, Medang Kampai, yang di temukan bersimbah darah di depan sebuah pondok yang terletak di Bukit Cahaya, Kelurahan Bukit Timah.

Kapolsek Panipahan IPTU Subiarto Aprido Tampubolon S.H.,M.H, saat di konfirmasi wartawan pada Jum' at pagi (12/062026) membenarkan telah mengamankan seorang pria yang di duga pelaku pembunuhan yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Dumai.

"Sudah kami amankan pak, sekarang dalam perjalanan menuju ke Polres Dumai," pungkas Kapolsek Panipahan. *