Latest Posts

BRK Syariah jadi mitra yang diharapkan mendorong ekonomi desa Mengkai

Mon, 03 Aug 2026 15:53:28 +0700

MIMBARRIAU.COM - Desa Mengkait di Kabupaten Kepulauan Anambas menyimpan potensi besar yang belum sepenuhnya tergarap. Hamparan laut yang menjadi sumber kehidupan masyarakat setiap hari menghasilkan beragam komoditas seperti ikan, cumi-cumi, udang, hingga hasil laut lainnya. Di balik kekayaan tersebut, masyarakat masih membutuhkan pendampingan agar potensi alam yang dimiliki mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian desa.

Harapan itu disampaikan Sekretaris Desa Mengkait, Marco. Menurutnya, kehadiran PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) atau BRK Syariah selama ini telah membawa manfaat nyata bagi masyarakat, tidak hanya melalui layanan perbankan, tetapi juga melalui berbagai program tanggung jawab sosial yang langsung menyentuh kebutuhan warga.

"BRK Syariah sudah hadir di desa kami yang berada di pulau ini. Kehadirannya bukan hanya memperkenalkan layanan perbankan, tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat. Kami berharap ke depan BRK Syariah dapat berkolaborasi dengan pemerintah desa untuk membantu meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pelatihan UMKM," ujar Marco.

Menurutnya, potensi hasil laut yang melimpah dapat menjadi fondasi lahirnya berbagai usaha mikro berbasis pengolahan pangan. Ikan, cumi-cumi, udang, dan hasil tangkapan lainnya dapat diolah menjadi produk bernilai jual lebih tinggi sehingga tidak hanya bergantung pada penjualan hasil tangkapan dalam bentuk mentah.

Marco membayangkan, melalui pendampingan yang berkelanjutan, masyarakat dapat menghasilkan beragam produk olahan khas Desa Mengkait yang mampu menembus pasar di berbagai wilayah Kepulauan Riau, bahkan menjadi buah tangan khas Kabupaten Kepulauan Anambas.

"Lokasi desa kami cukup jauh dan tidak mudah dijangkau. Justru itu menjadi peluang karena produk yang dihasilkan bisa memiliki nilai khas sebagai oleh-oleh dari Anambas. Kami yakin BRK Syariah memiliki visi yang sama untuk membangun ekonomi masyarakat dari potensi yang dimiliki desa," katanya.

Selama ini, kata Marco, bantuan CSR BRK Syariah telah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Salah satunya melalui penyaluran gerobak sorong yang digunakan warga untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Program tersebut dinilai menjadi bukti bahwa perusahaan hadir menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Ke depan, Pemerintah Desa Mengkait berharap program CSR dapat diperluas pada sektor pemberdayaan ekonomi, khususnya pengembangan UMKM berbasis potensi lokal agar masyarakat memiliki sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan.

Marco menuturkan, kehidupan masyarakat Desa Mengkait masih sangat sederhana. Jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak membuat hubungan antarwarga terjalin erat dan saling membantu layaknya satu keluarga besar. Semangat gotong royong itu menjadi modal sosial yang dinilai penting dalam membangun usaha bersama apabila mendapat pendampingan yang tepat.

Di sisi lain, akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal masih terbatas. Jarak yang jauh dari pusat pelayanan publik membuat sebagian besar warga selama ini hanya berinteraksi dengan pemerintah desa dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi.

"Kami masih membutuhkan edukasi mengenai perbankan. Masyarakat di sini sebagian besar masih awam karena memang lokasi desa cukup jauh dari pusat pelayanan publik," ungkapnya.

Meski mayoritas penduduk Desa Mengkait merupakan nonmuslim, Marco menilai hal tersebut bukan menjadi hambatan untuk mengembangkan produk halal berbasis hasil laut. Justru ia melihat peluang besar agar masyarakat memperoleh pengetahuan mengenai standar produksi halal sehingga produk olahan yang dihasilkan memiliki daya saing lebih luas.

"Kami berharap ada sosialisasi dan edukasi mengenai produk halal. Hasil laut yang kami miliki sangat memungkinkan untuk diolah menjadi produk halal yang berkualitas. Dengan begitu, produk masyarakat Desa Mengkait bisa diterima pasar yang lebih luas," tuturnya.

Harapan tersebut menjadi gambaran bahwa pembangunan desa tidak hanya membutuhkan infrastruktur, tetapi juga kolaborasi berbagai pihak dalam meningkatkan kapasitas masyarakat. Kehadiran BRK Syariah melalui layanan keuangan, edukasi literasi perbankan, serta program pemberdayaan ekonomi diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya mendorong lahirnya UMKM berbasis potensi lokal yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan. **

CCTV Rekam Detik-detik Pilot Malaysia Ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, Diduga Selundupkan Narkoba 25 Kg

Mon, 03 Aug 2026 13:43:30 +0700

MIMBARRIAU.COM - Seorang pilot asal Malaysia berinisial MSO ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (28/7/2026), setelah diduga menyelundupkan lebih dari 25 kilogram narkoba ke Indonesia.

Pilot tersebut ditangkap setelah tiba di Indonesia menggunakan penerbangan Malaysia Airlines MH727 dari Kuala Lumpur.

Detik-detik penangkapannya terekam kamera CCTV yang kemudian diunggah oleh akun Instagram resmi Bea Cukai Soekarno-Hatta (@bcsoetta), Senin (3/8/2026).

Video tersebut memperlihatkan terduga pilot yang masih mengenakan seragam putih, berjalan seorang diri di area kedatangan Terminal 3 Internasional.

Di area sekitar conveyor belt, ia kemudian mengambil koper bewarna putih atau perak, lalu membawanya bersama dengan tas jinjing hitam.

Akun IG Bea Cukai menjelaskan, pilot tersebut sempat menyelesaikan proses Custom Declaration (CD) lewat website All Indonesia, kemudian dilakukan penjaluran oleh Risk Assesment Officer (RAO).

Pilot sempat diarahkan ke jalur khusus awak pesawat (fast track). Namun, petugas Bea Cukai tetap melakukan pengawasan berbasis analisis risiko, terhadap pergerakan dan profil pelaku.

Berdasarkan analisis, petugas kemudian mengarahkan pelaku untuk menjalani pemeriksaan lanjutan terhadap barang bawaan, seperti yang terlihat dalam video.

Setelah koper berukuran besar diperiksa menggunakan mesin pemindai sinar-X, sejumlah petugas melakukan pemeriksaan lanjutan.

Dalam proses pemeriksaan, beberapa petugas terlihat mengeluarkan barang-barang dari dalam koper, termasuk tumpukan pakaian yang diduga digunakan untuk menyamarkan paket narkotika.

Selain narkoba, petugas juga menunjukkan botol berisi urine, yang diduga disiapkan tersangka untuk mengantisipasi tes urine mendadak dari maskapai maupun otoritas penerbangan.

Penangkapan bermula ketika petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta menemukan citra mencurigakan pada koper milik MSO saat diperiksa menggunakan mesin pemindai sinar-X.

Pemeriksaan lanjutan mengungkap adanya 14 paket besar narkotika jenis ekstasi yang disembunyikan di bawah tumpukan pakaian di dalam koper.

Total barang bukti yang diamankan petugas mencapai 70.114 butir ekstasi dengan berat bersih 25.194,83 gram atau sekitar 25 kilogram.

Selain ekstasi, petugas juga menemukan satu paket metamfetamin (sabu-sabu) di antara barang pribadi tersangka.

"Ternyata selain dari 14 bungkus ini, dia pun membawa 4 gram metamfetamin. Kalau tadi ekstasi, ini metamfetamin, sabu di tempat barang pribadinya," kata Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Soekarno-Hatta Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang di Tangerang, Jumat (31/7/2026), dikutip dari Antara.

Secara keseluruhan, aparat memperkirakan barang bukti yang dibawa pilot tersebut mencapai sekitar 26 kilogram narkotika, dengan nilai sekitar 45 juta ringgit Malaysia atau sekitar Rp 198 miliar berdasarkan harga pasar di Indonesia.

Dalam penyelidikan, aparat juga menemukan botol berisi urine di dalam tas MSO. Diberitakan Kompas.id, Minggu (2/8/2026), botol tersebut sengaja disiapkan sebelum tersangka mengonsumsi narkoba untuk mengantisipasi apabila sewaktu-waktu menjalani tes urine mendadak dari maskapai maupun otoritas penerbangan.

Kepada petugas Bea Cukai, MSO mengaku urine tersebut ditampung saat kondisinya masih bersih. Namun, botol itu belum sempat digunakan karena ia lebih dulu ditangkap.

Hasil tes urine terhadap MSO setelah penangkapan justru menunjukkan ia positif mengandung MDMA (ekstasi), metamfetamin, dan kokain.

Temuan itu memunculkan dugaan bahwa tersangka berada di bawah pengaruh narkotika saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta.

Penyidik juga menduga MSO memanfaatkan jalur khusus awak pesawat (crew channel) saat membawa koper berisi narkotika. Jalur tersebut berbeda dengan pemeriksaan yang dilalui penumpang umum.

Berdasarkan pemeriksaan sementara, MSO mengaku telah tiga kali menyelundupkan narkotika.

Pengiriman pertama disebut menuju Sabah, Malaysia, dengan membawa sabu-sabu. Pengiriman kedua dilakukan ke Jakarta dengan membawa sekitar 7 kilogram sabu, sedangkan pengiriman ketiga berupa ekstasi dan sabu-sabu ke Jakarta. Pengakuan itu masih didalami penyidik.

Polisi menduga MSO berperan sebagai kurir jaringan narkotika internasional. Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengaku dijanjikan bayaran 50.000 ringgit Malaysia, atau sekitar Rp 220 juta, untuk membawa narkotika ke Indonesia.

Barang haram tersebut rencananya akan diambil oleh pihak lain di hotel tempat MSO menginap.

Kini MSO ditahan di Rumah Tahanan Bareskrim Polri dan dijerat Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Polisi masih mengembangkan penyidikan untuk memburu jaringan yang diduga berada di balik penyelundupan tersebut.

Respons Malaysia Kasus ini juga mendapat perhatian dari sejumlah otoritas di Malaysia.

Polisi Diraja Malaysia (PDRM) menyatakan telah menerima informasi resmi dari kepolisian Indonesia dan membuka penyelidikan terhadap kasus tersebut.

Direktur Departemen Investigasi Kejahatan Narkotika (JSJN) Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Khan, mengatakan penyelidikan difokuskan untuk mengidentifikasi sumber pasokan narkoba, pihak yang diduga memerintahkan tersangka, serta kemungkinan adanya jaringan sindikat yang memanfaatkan jalur penerbangan sebagai sarana penyelundupan narkotika.

Selain itu, polisi Malaysia akan memeriksa rekaman CCTV Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA) dan gambar hasil pemindaian bagasi guna menelusuri bagaimana koper berisi narkotika tersebut bisa lolos dari Malaysia.

Hussein juga menyebut hasil pemeriksaan terhadap catatan kepolisian menunjukkan pilot berusia 39 tahun itu tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya di Malaysia.

Namun, ia belum bersedia mengungkap hasil pemeriksaan CCTV maupun modus operandi karena penyelidikan masih berlangsung.

Sementara itu, Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia (CAAM) juga melakukan penyelidikan dari sisi regulasi.

Otoritas tersebut akan menelusuri kepatuhan maskapai terhadap prosedur keamanan, termasuk proses pemeriksaan bagasi dan ketentuan yang berlaku bagi kru penerbangan.

CAAM ingin memastikan apakah terdapat kelemahan dalam sistem pemeriksaan yang memungkinkan tersangka membawa narkotika keluar dari Malaysia tanpa terdeteksi.

Sebagai langkah awal, lembaga tersebut menyatakan akan meningkatkan pemantauan terhadap penerapan prosedur keamanan di bandara.

Di sisi lain, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyatakan menghormati proses hukum yang berlangsung di Indonesia.

Kedutaan mengaku telah menerima pemberitahuan resmi dari Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri mengenai penahanan warganya dan kini sedang mengupayakan akses konsuler bagi pilot tersebut.

Sementara itu, Malaysia Airlines menyatakan akan memberikan kerja sama penuh kepada otoritas Indonesia serta melakukan pemeriksaan internal terkait dugaan keterlibatan pilotnya dalam penyelundupan narkotika.

Maskapai tersebut menegaskan tidak akan berkompromi terhadap segala bentuk pelanggaran dan menyebut keselamatan, keamanan, serta integritas operasional tetap menjadi prioritas perusahaan.

Adapun status lisensi pilot tersebut masih menunggu hasil penyelidikan. CAAM menyatakan keputusan mengenai penangguhan atau pencabutan lisensi akan dipertimbangkan sesuai ketentuan Peraturan Penerbangan Sipil Malaysia 2016 setelah proses hukum dan investigasi selesai. **

Korban Kabel WiFi Melintang di Jalan, Penataan Kabel FO di Pekanbaru Dinilai Mendesak

Mon, 03 Aug 2026 09:41:29 +0700

MIMBARRIAU.COM - Peristiwa kecelakaan yang diduga dipicu kabel WiFi yang melintang di badan Jalan Soekarno-Hatta, kawasan Arengka, Pekanbaru, menjadi perhatian serius.

Kejadian yang berlangsung pada Rabu (29/7/2026) sekitar pukul 22.30 WIB itu menimpa seorang pengendara sepeda motor, warga RT 01/RW 21, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani.

Korban yang baru pulang bekerja pada malam hari mengalami kecelakaan saat melintasi lokasi. Diduga, kabel WiFi yang melintang di jalan menghalangi laju kendaraan sehingga korban terjatuh.

"Kabel tersebut juga sempat mengenai leher korban, sementara sepeda motornya terpental hingga menghantam sebuah warung di pinggir jalan. Akibat insiden itu, korban mengalami luka-luka dan sempat menjalani perawatan di rumah sakit," ungkap Ketua RT Putra Ahad (2/8/2026).

Peristiwa ini kembali menyoroti pentingnya penataan jaringan kabel telekomunikasi di Kota Pekanbaru. Sebab, kabel yang dipasang secara sembarangan tidak hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Sebelumnya, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan seluruh penyedia layanan internet harus ikut ambil bagian dalam penataan kabel Fiber Optic (FO) yang terpasang tanpa izin.

Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan penertiban secara bertahap hingga akhir tahun 2026, termasuk merapikan dan memutus kabel yang sudah tidak lagi digunakan.

"Untuk penertiban kita melakukan secara bertahap hingga akhir tahun ini," tegas Agung. Menurutnya, kondisi kabel FO di Pekanbaru sudah sangat semrawut, tidak hanya di jalan-jalan protokol, tetapi juga telah menjalar ke kawasan permukiman warga.

Agung berharap seluruh penyedia layanan internet yang tergabung dalam Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) Riau dapat bekerja sama mendukung penataan jaringan.

Dengan langkah tersebut, diharapkan keberadaan kabel ilegal yang berpotensi membahayakan masyarakat dapat segera ditertibkan sehingga kejadian serupa tidak kembali terulang. **

Ratusan korban selamat KMP Mutiara Santosa 2 tiba di Tanjung Perak

Mon, 03 Aug 2026 08:56:53 +0700

MIMBARRIAU.COM - Sebanyak 111 korban selamat dan dua meninggal dunia akibat kebakaran KMP Mutiara Santosa II di Perairan Utara Sumenep, Jawa Timur, dievakuasi melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, setelah KM Meratus Pematang Siantar bersandar Minggu (2/8) malam.

Seluruh korban dievakuasi secara bertahap dari kapal menuju dermaga dengan pengawalan petugas gabungan di Pelabuhan Tanjung Perak, Minggu (2/8), mulai pukul 23.15 WIB.

Sebelum turun dari kapal, tim kesehatan melakukan triase terhadap seluruh korban selamat dengan pemeriksaan kondisi fisik dan pemasangan gelang penanda sesuai tingkat kebutuhan penanganan medis, mulai dari luka ringan hingga kondisi yang memerlukan penanganan khusus.

Sebanyak dua korban meninggal dunia dievakuasi menggunakan kantong jenazah sebelum dipindahkan ke ambulans untuk dibawa ke rumah sakit.

Setelah proses evakuasi di dermaga selesai, para korban selamat diarahkan menuju Gedung Gapura Surya Nusantara (GSN) Pelabuhan Tanjung Perak untuk menjalani pendataan serta penanganan lanjutan.

Di lokasi juga disiagakan Posko Disaster Victim Identification (DVI) dan Posko Ante Mortem guna mendukung proses identifikasi korban serta pelayanan kepada keluarga.

Hingga Senin, sekitar pukul 01.40 WIB, proses pendataan, pemeriksaan kesehatan, dan penanganan korban masih terus berlangsung di area pelabuhan.

Berdasarkan data Posko Basarnas, hingga pembaruan sekitar pukul 22.20 WIB sebanyak 236 korban telah dievakuasi, terdiri atas 231 orang selamat dan lima meninggal dunia.

Dari jumlah tersebut, 113 korban atau 111 selamat dan dua meninggal telah tiba di Pelabuhan Tanjung Perak menggunakan KM Meratus Pematang Siantar.

Dengan demikian, masih terdapat 123 korban lainnya, terdiri atas 120 selamat dan tiga meninggal dunia, yang dievakuasi menggunakan kapal-kapal lain menuju tempat penanganan sesuai koordinasi tim SAR gabungan.

Korban dievakuasi menggunakan sejumlah kapal yang berada di sekitar lokasi, dengan KM Meratus Pematang Siantar mengevakuasi korban terbanyak, disusul TB Hasnur 26, Meratus Project 3, Selaras Mas, Ferindo I, SC Aila XVII, British Mentor, serta kapal lain yang turut membantu operasi penyelamatan.

Operasi SAR juga didukung KN SAR 249 Permadi, RIB 01 Sumenep, KRI Nala-363, KRI Bung Hatta-370, armada kapal sipil, kendaraan penyelamat, peralatan water rescue, dan perlengkapan medis lengkap. *

Kemenkum Riau petakan persoalan hukum sebagai dasar pembinaan berbasis data

Mon, 03 Aug 2026 01:46:07 +0700

MIMBARRIAU.COM - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Riau memperkuat penyusunan peta permasalahan hukum di daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan pembinaan hukum yang lebih responsif melalui partisipasi dalam Rapat Koordinasi Peta Permasalahan Hukum yang digelar Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Riau Rudy Hendra Pakpahan dalam pernyataannya, Sabtu, mengatakan penyusunan peta permasalahan hukum merupakan bagian dari upaya menghadirkan data dan informasi hukum yang akurat sebagai dasar pembinaan hukum di daerah.

“Kami berkomitmen memperkuat penyediaan data dan informasi hukum yang akurat serta memastikan penyusunan Peta Permasalahan Hukum di Provinsi Riau berjalan sesuai ketentuan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembinaan hukum yang lebih responsif,” kata Rudy.

Rudy menugaskan Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Riau mengikuti rapat koordinasi yang dilaksanakan secara virtual pada Kamis (30/7), sekaligus memastikan penyusunan Peta Permasalahan Hukum di Provinsi Riau berjalan sesuai ketentuan.

Rapat koordinasi dibuka oleh Penyuluh Hukum Madya BPHN Teguh yang mengevaluasi pelaksanaan penyusunan dan pengumpulan data Peta Permasalahan Hukum Triwulan II. BPHN menekankan pentingnya keseragaman format laporan, kelengkapan data, serta ketepatan informasi dari seluruh kantor wilayah sebagai bahan analisis permasalahan hukum secara nasional.

Dalam forum tersebut, perwakilan kantor wilayah dari berbagai daerah juga menyampaikan sejumlah kendala dalam proses pengumpulan data sekaligus memberikan masukan untuk penyempurnaan mekanisme pelaporan.

Kanwil Kemenkum Riau telah menyampaikan Peta Permasalahan Hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun data yang masih memerlukan penyempurnaan telah diperbaiki dan dilengkapi melalui tautan yang disediakan BPHN sebagai bagian dari upaya menjaga akurasi informasi dan tertib administrasi.

Penyusunan Peta Permasalahan Hukum diharapkan menghasilkan data yang komprehensif sebagai dasar pelaksanaan penyuluhan hukum, pembinaan hukum, serta perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat. **

Rohul Dapat DAK Fisik Kemenkes, Pembangunan Ruang Cathlab dan CDSC RSUD Mulai Dikerjakan

Mon, 03 Aug 2026 01:32:37 +0700

MIMBARRIAU.COM - Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) tahun ini kembali mendapat dukungan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat.

Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2026, Kemenkes mengucurkan anggaran untuk membangun 2 (dua) gedung penunjang layanan di RSUD Rokan Hulu, yakni Ruang Cathlab dan Ruang Cytotoxic Drugs Safety Cabinet (CDSC).

Saat ini, kedua proyek di lingkungan RSUD Rokan Hulu tersebut mulai tahap pengerjaan pondasi oleh kontraktor pelaksana. Pembangunan Ruang Cathlab memiliki nilai kontrak Rp2.170.888.240, sedangkan Ruang CDSC dibangun dengan anggaran Rp1.201.957.577 yang bersumber dari APBN Tahun 2026.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Rohul dr Bambang Triono MM mengatakan, pembangunan dua fasilitas tersebut merupakan bagian dari program DAK Fisik Kemenkes yang bertujuan memperkuat sarana dan prasarana rumah sakit daerah sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Menurutnya, Kemenkes memiliki skema bertahap dalam memberikan bantuan kepada rumah sakit. Selain kesiapan bangunan, pemerintah pusat juga menilai kesiapan sumber daya manusia (SDM) sebelum mengalokasikan bantuan alat kesehatan (Alkes) penunjang atas dua proyek bangunan tersebut

Ia menjelaskan, setelah pembangunan fisik Ruang Cathlab dan CDSC selesai serta SDM dinilai memenuhi standar, RSUD Rokan Hulu akan diusulkan melalui Sistem Informasi Hospital Readiness (SIHREN) Kementerian Kesehatan. Melalui sistem tersebut, Kemenkes melakukan penilaian kesiapan rumah sakit sebelum mengalokasikan bantuan alat kesehatan.

"Kalau SDM sudah siap dan sarananya sudah memenuhi, nanti melalui program SIHREN baru akan didrop alat kesehatannya, insya Allah Tahun 2027 mendatang," jelas mantan Kadis Dalduk KB Rohul itu.

Bambang menjelaskan, proses penguatan layanan kesehatan di RSUD Rohul dilakukan secara bertahap. Sebelumnya, pada usulan tahun 2025, RSUD Rohul telah memperoleh dukungan pembangunan ruang CT Scan yang saat ini progresnya hampir rampung. "Kita harapkan pada tahun 2027 RSUD Rohul sudah mendapatkan alat kesehatan dan sarana penunjang CT Scan yang akan kembali kita usulkan tahun ini ke Kemenkes RI," katanya.

Diakuinya, keberadaan Ruang Cathlab, CDSC, dan CT Scan akan menjadi modal penting bagi RSUD Rokan Hulu untuk meningkatkan kompetensi pelayanan menuju standar yang lebih tinggi, sehingga masyarakat tidak perlu lagi banyak dirujuk ke rumah sakit di luar daerah untuk memperoleh layanan kesehatan tertentu.

Selain memanfaatkan DAK Fisik Kemenkes, Pemkab Rohul kata Bambang, terus mempercepat pengembangan pembangunan RSUD Rohul lantai enam, melalui dukungan pembiayaan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) yang diharapkan menjadi tonggak transformasi layanan kesehatan di Kabupaten Rohul.

''Penguatan infrastruktur, kesiapan SDM, sarana prasarana serta dukungan alat kesehatan secara bertahap dari pemerintah pusat, RSUD Rokan Hulu ditargetkan mampu menghadirkan layanan kesehatan yang semakin lengkap, modern dan berkualitas bagi masyarakat di Negeri Seribu Suluk kedepannya,'' harap Bambang. **

Koperasi Juang Makmur Bersama Salurkan Bantuan Rp3 Juta untuk Panitia BKM Masjid Besar Al Muhajirin Simpang Kanan

Sun, 02 Aug 2026 17:45:00 +0700

MIMBARRIAU.COM – Dewan Pengurus Koperasi Juang Makmur Bersama Kecamatan Simpang Kanan kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap kegiatan keagamaan dengan menyalurkan bantuan sebesar Rp3 juta kepada Panitia Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Besar Al Muhajirin, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, Riau.

Bantuan tersebut diserahkan secara langsung oleh anggota Koperasi Juang Makmur Bersama, Sofyan Syahputra, yang mewakili seluruh Dewan Pengurus Koperasi Juang Makmur Bersama. Bantuan diterima oleh Ketua BKM Masjid Besar Al Muhajirin, Muhammad Fathoni, di kediamannya di Kecamatan Simpang Kanan.

Dana bantuan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Koperasi Tahun Anggaran 2026 sebagai bentuk komitmen koperasi dalam mendukung keberlangsungan kegiatan keagamaan serta memperkuat peran masjid sebagai pusat pembinaan umat.

Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Fathoni menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas perhatian yang diberikan oleh Dewan Pengurus Koperasi Juang Makmur Bersama.

"Kami sangat berterima kasih kepada Dewan Pengurus Koperasi Juang Makmur Bersama atas perhatian dan kontribusinya terhadap kepanitiaan BKM di daerah kami. Bantuan ini menjadi bukti nyata kepedulian koperasi terhadap kegiatan BKM dan tentunya sangat membantu kami dalam menjalankan berbagai program yang telah direncanakan," ujarnya.

Sementara itu, Sofyan Syahputra mengatakan bahwa bantuan yang diberikan bukan semata-mata dinilai dari besarnya nominal, melainkan sebagai bentuk kepedulian dan semangat kebersamaan untuk mendukung kegiatan keagamaan di tengah masyarakat.

"Jangan dilihat dari besar atau kecilnya bantuan ini. Kami berharap apa yang kami berikan dapat sedikit meringankan beban panitia BKM sekaligus menjadi penyemangat bagi seluruh masyarakat untuk terus bergotong royong dan bersama-sama memakmurkan masjid meski dalam keterbatasan biaya," ungkap Sofyan.

Melalui program sosial seperti ini, Koperasi Juang Makmur Bersama berharap dapat terus hadir memberikan manfaat bagi masyarakat, tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga mendukung kegiatan sosial dan keagamaan yang menjadi bagian penting dalam mempererat ukhuwah dan kebersamaan di Kecamatan Simpang Kanan. **

Pekerjaan Dikebut, Simpang Sebidang Arifin Ahmad - Sudirman Dibuka Akhir Tahun ini

Sun, 02 Aug 2026 16:32:04 +0700

MIMBARRIAU.COM - Pekerjaan pembangunan simpang sebidang Jalan Arifin Ahmad - Jendral Sudirman terus dikebut. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru, menargetkan simpang sebidang ini rampung pada akhir tahun ini.

Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru, Edward Riansyah mengatakan bahwa ditargetkan pada akhir Desember nanti simpang sebidang sudah terbuka dan dapat dilalui pengendara.

"Simpang ini dari Jalan Arifin Ahmad menuju arah Purna MTQ Pekanbaru atau Jalan Sudirman," kata Edward Riansyah, Minggu (2/7/2026).

Ia menjelaskan, proses pengerjaan simpang jalan dua jalur ini sedang dalam tahap pengerasan. Para pekerja dan sejumlah alat berat sudah beraktivitas di lokasi. Ada juga pengerjaan yang memakan sebagian bahu Jalan Jenderal Sudirman di kawasan itu

"Untuk pengerjaan hingga tahap ini sudah 23 persen rampung dari target," terang Edu, sapaan akrabnya.

Menurutnya, proses pengerjaan persimpangan itu sudah mencapai target waktu. Ia menyebut bahwa tahapan pengerasan jalan sesuai dengan jadwal yang sudah ada.

"Masih plus dari target time schedule yang kita punya, untuk tahap pengerasan," jelasnya.

Proses pengerjaan simpang jalan baru itu sempat terhenti akhir tahun 2025 silam. Namun pengerjaan pembangunan simpang jalan itu berlanjut kembali pada Juni 2026 lalu. Gelontoran anggaran untuk pembangunan jalan Simpang Jalan Arifin Achmad dan Jalan Jenderal Sudirman ini mencapai Rp7,6 Miliar.

Anggaran pembangunan jalan dalam penyelenggaraan jalan kota ini bersumber dari APBD Kota Pekanbaru tahun 2026. Kontraktor pelaksana kegiatan pembangunan jalan itu yakni PT. Riau Mas Bersaudara.

Sedangkan kontraktor pengawas kegiatan ini yaitu PT. Sandi Arifa Consultant. Waktu pengerjaan pembangunan jalan itu selama 180 hari kalender. Mereka masih punya waktu sekitar lima bulan lagi menuntaskan pembangunan jalan ini. **

Terbongkar Modus Isi Pertalite Berulang Pakai Banyak Barcode di Siak, Polisi Temukan Alat Ini

Sun, 02 Aug 2026 16:21:06 +0700

MIMBARRIAU.COM - Modus penyalahgunaan BBM subsidi di Kabupaten Siak akhirnya terbongkar.

Seorang pria diduga berulang kali mengisi Pertalite menggunakan sejumlah barcode berbeda di sebuah SPBU, kemudian memindahkan BBM dari tangki mobil ke dalam jeriken untuk diperjualbelikan.

Polisi mengamankan seorang operator SPBU yang diduga melayani pengisian berulang tersebut.

Peristiwa itu terjadi di SPBU Kampung Rempak, Siak.

Kasat Reskrim Polres Siak AKP Raja Kosmos Parmulais mewakili Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar mengatakan, pengungkapan kasus itu berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM subsidi di Jalan Siak-Tumang, Kampung Rempak, Kecamatan Siak.

“Setelah menerima informasi, kami langsung memerintahkan Unit Tipidter melakukan penyelidikan. Hasilnya, petugas menemukan kendaraan yang diduga berulang kali mengisi Pertalite di SPBU menggunakan barcode berbeda,” kata Raja Kosmos, Minggu (2/7/2026).

Ia menjelaskan, penyelidikan dilakukan sejak Selasa (28/7/2026). Sekitar pukul 14.27 WIB, petugas menemukan sebuah Toyota Calya hitam yang dicurigai beberapa kali melakukan pengisian Pertalite di SPBU Kampung Rempak.

Kecurigaan itu kemudian terbukti saat kendaraan diperiksa pada malam harinya sekitar pukul 20.24 WIB. Dari hasil pemeriksaan awal, pengemudi diduga menggunakan beberapa barcode berbeda untuk membeli Pertalite bersubsidi.

“Pengemudi mengakui melakukan pengisian berulang menggunakan barcode yang berbeda. Ia juga mengaku memberikan sejumlah uang kepada operator SPBU setiap kali melakukan pengisian,” ujar Raja Kosmos.

Tak berhenti di lokasi SPBU, petugas kemudian mengembangkan penyelidikan ke rumah pengemudi. Di sana, polisi menemukan tiga jeriken berisi Pertalite masing-masing berkapasitas 35 liter, 12 jeriken kosong, selang, corong, baskom, serta berbagai peralatan yang diduga digunakan untuk menyedot BBM dari tangki mobil ke dalam jeriken.

Dari temuan itu, polisi menduga pelaku memiliki pola yang telah dipersiapkan.

BBM subsidi terlebih dahulu diisi berulang ke dalam tangki mobil menggunakan barcode berbeda, lalu dipindahkan ke jeriken memakai selang dan peralatan lainnya sebelum diduga diperjualbelikan kembali.

Dalam perkara tersebut, Satreskrim Polres Siak mengamankan dua orang, yakni AA (39), warga Kecamatan Siak, yang diduga sebagai pengemudi sekaligus pelaku pengangkutan BBM subsidi, serta MI (20), operator SPBU yang diduga melayani pengisian berulang.

Polisi juga menyita satu unit Toyota Calya BM 1037 YF, tiga jeriken berisi Pertalite, 12 jeriken kosong, selang, corong, baskom, telepon genggam, uang tunai, STNK kendaraan, serta nota pembelian BBM.

“Kedua terduga bersama seluruh barang bukti telah diamankan di Polres Siak untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut,” tutup Raja Kosmos.

Kedua terduga disangkakan melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. **

Roda Tergelincir, Bus ALS Terbalik di Jalan Lingkar Pelalawan, 5 Penumpang Luka Ringan

Sun, 02 Aug 2026 09:46:06 +0700

MIMBARRIAU.COM - Kecelakaan lalu lintas (laka lantas) masih menjadi momok yang sangat menakutkan bagi masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Pelalawan. Betapa tidak, kasus laka lantas di Negeri Seiya Sekata ini masih kerap terjadi.

Meski demikian, faktor utama kecelakaan lalu lintas ini, tidak hanya disebabkan oleh kondisi jalan yang tidak baik atau jalan berlubang. Namun kelalaian pengemudi (Human Error,red), juga menjadi penyebab utama terjadinya lakalantas.

Seperti kecelakaan tunggal (laka tunggal) yang terjadi pada Sabtu (1/8/2026) sekitar pukul 02.30 WIB. Satu unit bus ALS dengan plat nomor polisi BK 7641 LD, terbalik di setelah ban tergelincir keluar badan jalan di Jalan Lingkar Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan

Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian naas tersebut. Namun akibat kecelakaan, 5 orang penumpang mengalami luka ringan. Kasat Lantas Polres Pelalawan, AKP Tatit Rizkyan Hanafi SIK ketika dikonfirmasi Riaupos.co, Sabtu (1/8/2026) membenarkan adanya kejadian laka tunggal tersebut.

"Ya, dalam kejadian laka tunggal itu, tidak ada korban jiwa. Namun, 5 penumpang mengalami luka ringan. Di antaranya Muhammad Lungun, Siti Maisaroh dan Ida Suryani, mengalami sakit nyeri pada pinggang. Kemudian Almahyra Rizyana Sipahutar serta Fifi Anti Aviana, mengalami luka lecet pada tangan dan kaki. Seluruh penumpang yang mengalami luka ini, telah dibawa ke RS Efarina Pangkalan Kerinci untuk mendapatkan pertolongan medis," ujarnya.

Dijelaskan mantan Kapolsek Pangkalan Kerinci ini bahwa, kejadian laka tunggal tersebut bermula saat kendaraan jenis Bus ALS, BK 7641 LD yang dikemudikan oleh Afrizal (38) dengan membawa penumpang 34 orang, bergerak dengan kecepatan sedang dari arah Pangkalan Kerinci menuju arah Kelurahan Sorek Kecamatan Pangkalan Kuras, melintasi Jalan Lingkar.

Namun, saat melewati jalan datar dan tikungan ke kanan atau tempat kejadian perkara (TKP), di duga pengemudi kurang konsentrasi dan kurang memperhatikan kondisi jalan. Sehingga pada saat melewati jalan tikungan tersebut, roda sebelah kiri keluar dari badan jalan dan bus langsung terbalik ke kiri dengan posisi roda di atas.

Warga yang melihat kejadian tersebut, langsung melaporkan kepada pihak Polsek Pangkalan Kerinci dan Sat Lantas Polres Pelalawan yang kemudian turun melakukan evakuasi. Sedangkan akibat kecelakaan tersebut, penumpang hanya mengalami luka ringan dan di bawa ke RS Efarina lalu di bawa ke Loket PT ALS di sinpang lamlu merah Jalan Lintas Timur Pangkalan Kerinci. Sementara itu, kerugian materi akibat laka tunggal tersebut ditaksir sekitar Rp60 juta.

"Berdasarkan hasil penyelidikan petugas, kecelakaan tersebut terjadi akibat kelalaian pengemudi bus yang kurang berkonsentrasi memperhatikan kondisi jalan," tutupnya. **

BMKG Prediksi Hujan Guyur Sebagian Besar Wilayah Riau Hari Ini, Hotspot Muncul 20 Titik

Sun, 02 Aug 2026 09:09:15 +0700

MIMBARRIAU.COM - Cuaca di Provinsi Riau pada Minggu (2/8/2026) diprakirakan masih didominasi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di berbagai wilayah. Masyarakat juga diimbau mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang, terutama pada pagi, malam hingga dini hari.

Forecaster On Duty BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Anggun R, menjelaskan hujan telah terpantau sejak pagi berdasarkan citra radar cuaca.

"Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Indragiri Hilir pada pagi hari," ujarnya.

Memasuki siang hingga sore, hujan diprakirakan kembali mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, Siak, Kampar, Pelalawan, Kepulauan Meranti, serta Indragiri Hilir.

Sementara itu, pada malam hari hujan diprakirakan berlanjut di Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kuantan Singingi, Kampar, dan Kota Pekanbaru. Memasuki dini hari, potensi hujan masih terjadi di Kabupaten Rokan Hilir, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis, Kuantan Singingi, Siak, Pelalawan, Indragiri Hilir, serta Kota Dumai dan Kota Pekanbaru.

BMKG juga mengeluarkan peringatan dini agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Bengkalis, serta Kota Dumai dan Kota Pekanbaru pada pagi, malam hingga dini hari.

"Potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang perlu diwaspadai terutama di Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kota Dumai, Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis dan Kota Pekanbaru," kata Anggun.

BMKG mencatat suhu udara di Riau berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celsius dengan kelembapan udara 55–100 persen. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 10–30 kilometer per jam.

"Di wilayah perairan, tinggi gelombang laut diprakirakan berada pada kisaran 0,5–1,25 meter atau masuk kategori rendah sehingga secara umum masih relatif aman untuk aktivitas pelayaran," jelasnya.

Selain prakiraan cuaca, BMKG juga melaporkan perkembangan titik panas (hotspot). Hingga pukul 23.00 WIB, terpantau sebanyak 261 hotspot di Pulau Sumatera.

Sebaran hotspot meliputi Sumatera Selatan sebanyak 93 titik, Bangka Belitung 62 titik, Jambi 20 titik, Riau 20 titik, Lampung 18 titik, Aceh 15 titik, Bengkulu 12 titik, Sumatera Barat 12 titik, Kepulauan Riau lima titik, dan Sumatera Utara empat titik.

"Di Provinsi Riau sendiri terdeteksi 20 hotspot yang tersebar di enam daerah, yakni Kabupaten Pelalawan delapan titik, Kota Dumai lima titik, Kabupaten Indragiri Hilir empat titik, Kabupaten Rokan Hilir satu titik, Kabupaten Siak satu titik, serta Kabupaten Indragiri Hulu satu titik," urainya. **

Unri dan UIR Wakili Riau ke Regional Barat Debat Penegakan Hukum Pemilu Bawaslu RI

Sun, 02 Aug 2026 09:01:12 +0700

MIMBARRIAU.COM — Dua kampus asal Riau, Universitas Riau (Unri) dan Universitas Islam Riau (UIR), memastikan langkah ke babak Regional Barat Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu ke-VI Tahun 2026. Keduanya siap membawa nama Riau bersaing di tingkat nasional.

Capaian ini menjadi sinyal kuat daya saing mahasiswa Riau dalam isu demokrasi dan kepemiluan. Kompetisi yang digelar Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia tersebut mendorong lahirnya gagasan kritis dan argumentasi berbasis regulasi dalam merespons dinamika penegakan hukum pemilu.

Pada babak Regional Barat yang berlangsung 22–25 Agustus 2026, Unri dan UIR akan menghadapi tim-tim terbaik dari berbagai provinsi. Penilaian akan menitikberatkan pada ketajaman analisis, kekuatan argumentasi, serta pemahaman terhadap isu penegakan hukum pemilu.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Riau, Nanang Wartono, mengapresiasi capaian tersebut dan berharap kedua tim tampil maksimal.

“Selamat kepada UNRI dan UIR. Ini momentum menunjukkan kualitas mahasiswa Riau di tingkat nasional,” ujarnya.

Lebih dari sekadar kompetisi, ajang ini menjadi ruang pembelajaran untuk membangun tradisi berpikir kritis, memperkuat pemahaman regulasi, serta menumbuhkan generasi muda yang peduli dan berintegritas dalam demokrasi.

Bawaslu Riau berharap keberhasilan ini memicu partisipasi lebih luas dari perguruan tinggi dalam penguatan demokrasi melalui pengawasan partisipatif.

Sementara itu Ketua Bawaslu Riau, Alnofrizal, menilai keberhasilan ini menjadi indikator positif tumbuhnya kesadaran generasi muda terhadap pentingnya demokrasi dan penegakan hukum pemilu.

“Mahasiswa adalah energi intelektual demokrasi. Kehadiran mereka dalam forum seperti ini penting untuk memastikan demokrasi kita terus dijaga dengan nalar kritis, integritas, dan keberanian menyampaikan kebenaran,” kata Alnofrizal. **

Raja Rambah dr. H. Tengku Afrizal Dachlan, M.M. Paparkan Rencana Penataan Kompleks Makam dan Pembangunan Replika Istana

Sat, 01 Aug 2026 23:41:16 +0700

MIMBARRIAU.COM - Pemerintah Kerajaan Rambah terus mematangkan langkah strategis untuk melestarikan situs sejarah dan budaya di wilayahnya. Yang Dipertuan Besar Raja Luhak Rambah, dr. H. Tengku Afrizal Dachlan, M.M., mengungkapkan sejumlah program kerja penting yang tengah berjalan, mulai dari penataan kompleks makam bersejarah hingga rencana pembangunan replika Istana Raja Rambah.

Dalam keterangannya, Raja Rambah menjelaskan bahwa kompleks makam Raja Rambah saat ini telah dikelola oleh pemerintah dan resmi disahkan sebagai Cagar Budaya Provinsi Riau. Pihak kerajaan telah menghibahkan lahan seluas 2,8 hektar kepada Pemerintah Kabupaten untuk pengelolaan kompleks makam tersebut.

"Kompleks makam Raja Rambah itu kan sudah dikelola oleh pemerintah karena sudah disahkan sebagai situs cagar budaya. Lahan seluas 2,8 hektar sudah dihibahkan oleh pihak kerajaan kepada Pemerintah Kabupaten," ujar dr. H. Tengku Afrizal Dachlan, M.M.
Selain kompleks makam, pihak kerajaan bersama tim khusus juga menyiapkan penataan kawasan penyangga seluas 9,4 hektar.

Proses pembersihan kawasan dilakukan secara bertahap dan persuasif dengan melibatkan masyarakat sekitar agar tidak merusak keaslian situs sejarah maupun kelestarian hutan adat yang ada di sekitarnya.

Terkait dengan rencana pembangunan fisik, beliau menyampaikan bahwa pihaknya telah membentuk Tim Persiapan Pembangunan Istana Raja Rambah.

Desain atau replika istana dengan ukuran sekitar 25 x 25 meter telah rampung disiapkan. Saat ini, pihak kerajaan tinggal menunggu jadwal resmi dari Pemerintah Kabupaten untuk melakukan ekspose dan penayangan konsep istana tersebut di hadapan Bupati dan publik.

Langkah ini mendapat sambutan baik dari pemerintah daerah. Raja Rambah mengapresiasi komitmen Bupati beserta jajarannya yang dinilai memiliki niat kuat dalam mendukung pembangunan dan pelestarian aset sejarah kerajaan.

Ke depan, kawasan istana dan sekitarnya tidak hanya difokuskan sebagai situs cagar budaya dan hutan adat yang dilindungi, tetapi juga akan ditata dengan menyediakan fasilitas pendukung seperti area dataran untuk tempat olahraga yang mengarah ke sungai, serta merangkul masyarakat sekitar secara bersinergi agar pemanfaatan kawasan dapat berjalan selaras. *

RMB Pasaribu Resmi Pimpin PPRPI Pekanbaru, Wako Agung Nugroho Ajak Dukung Program Pemerintah

Sat, 01 Aug 2026 18:05:23 +0700

MIMBARRIAU.COM - Paguyuban Pomparan Raja Pasaribu Indonesia (PPRPI) Wilayah Pekanbaru resmi memiliki kepengurusan baru setelah RMB Pasaribu dikukuhkan dan dilantik sebagai Ketua PPRPI Pekanbaru dalam sebuah prosesi yang berlangsung di Ballroom Hotel Grand Suka, Jalan Soekarno-Hatta, Pekanbaru, Sabtu (1/8/2026).

Pelantikan tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho beserta istri, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pekanbaru Irwan, tokoh masyarakat Batak, para undangan, serta ratusan anggota PPRPI dari berbagai wilayah di Kota Pekanbaru.

Dalam sambutannya, Ketua PPRPI Pekanbaru RMB Pasaribu menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Wali Kota Pekanbaru beserta jajaran Pemerintah Kota Pekanbaru yang telah meluangkan waktu menghadiri prosesi pelantikan tersebut.

“Terima kasih kepada Bapak Wali Kota Agung Nugroho beserta istri dan seluruh rombongan yang telah berkenan hadir. Kehadiran ini menjadi kehormatan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus berkontribusi bagi Kota Pekanbaru,” ujarnya.

RMB berujar, kepengurusan PPRPI Pekanbaru akan segera menjalin koordinasi dengan Pemerintah Kota Pekanbaru, khususnya melalui Kesbangpol, guna mendukung berbagai program pembangunan daerah sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Pria asal Sumatera Utara yang berprofesi sebagai Advokat itu mengungkapkan, PPRPI Pekanbaru saat ini memiliki sekitar 1.500 kepala keluarga (KK) yang tersebar di berbagai kecamatan.

“Potensi ini menjadi kekuatan sosial yang siap bersinergi dan mendukung setiap program Pemerintah Kota Pekanbaru di bawah kepemimpinan Bapak Agung Nugroho,” kata RMB Pasaribu yang juga menjabat ketua DPC KAI Kota Pekanbaru itu.

Senada dengan itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengucapkan selamat kepada RMB Pasaribu beserta seluruh jajaran pengurus yang baru saja dikukuhkan.

Menurut Agung, keberadaan organisasi masyarakat seperti PPRPI memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam menjaga persatuan, memperkuat nilai-nilai kebersamaan, serta mendukung pembangunan daerah.

“Saya mengucapkan selamat atas dikukuhkannya kepengurusan PPRPI Wilayah Pekanbaru di bawah kepemimpinan Saudara RMB Pasaribu. Semoga organisasi ini semakin solid dan mampu menjadi mitra Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mendukung berbagai kebijakan dan program pembangunan,” ujar Agung.

Agung juga mendorong agar kepengurusan PPRPI tidak hanya berkembang di Kota Pekanbaru, tetapi segera dibentuk dan dikukuhkan di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Riau sehingga organisasi tersebut semakin besar dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selain itu, ia membuka ruang komunikasi seluas-luasnya kepada PPRPI untuk terus berkoordinasi dan bersilaturahmi dengan Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Kesbangpol.

Dalam kesempatan tersebut, Agung turut memperkenalkan Kepala Kesbangpol Kota Pekanbaru, Irwan, kepada seluruh peserta yang hadir sebagai pintu koordinasi organisasi kemasyarakatan dengan pemerintah daerah.

Prosesi pelantikan berlangsung penuh keakraban dan diakhiri dengan sesi foto bersama serta silaturahmi antara pengurus PPRPI, tokoh masyarakat, dan jajaran Pemerintah Kota Pekanbaru. *

Resmi Turun! Ini Daftar Harga Terbaru Pertamax dan Pertamax Turbo di Riau

Sat, 01 Aug 2026 17:26:00 +0700

MIMBARRIAU.COM - PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut kembali melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi yang berlaku efektif mulai 1 Agustus 2026. Penyesuaian tersebut membuat harga Pertamax dan Pertamax Turbo di Provinsi Riau mengalami penurunan.

Kebijakan penyesuaian harga dilakukan sebagai bagian dari evaluasi berkala perusahaan yang mengacu pada ketentuan pemerintah dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta kondisi daya beli masyarakat.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw, mengatakan penyesuaian harga BBM non-subsidi merupakan upaya Pertamina menghadirkan produk energi berkualitas dengan harga yang semakin kompetitif, tanpa mengurangi komitmen dalam menjaga keandalan pasokan energi.

"Penyesuaian harga BBM Non-Subsidi merupakan evaluasi berkala yang dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku serta mempertimbangkan dinamika harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Melalui penyesuaian ini, Pertamina Patra Niaga berharap masyarakat dapat memperoleh produk BBM berkualitas dengan harga yang semakin kompetitif, seiring dengan komitmen kami untuk terus menjaga keandalan pasokan dan pelayanan energi di seluruh wilayah Sumbagut," ujar Fahrougi, Sabtu (1/8/2026).

Khusus untuk wilayah Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau, harga Pertamax Turbo turun dari Rp20.150 menjadi Rp19.100 per liter. Sementara itu, harga Pertamax (RON 92) juga turun dari Rp17.000 menjadi Rp16.650 per liter.

Adapun di wilayah Aceh dan Sumatera Utara, harga Pertamax Turbo mengalami penurunan dari Rp19.750 menjadi Rp18.700 per liter. Sedangkan Pertamax (RON 92) turun dari Rp16.650 menjadi Rp16.300 per liter.

Penyesuaian harga juga diberlakukan di kawasan Free Trade Zone (FTZ). Di FTZ Sabang, harga Pertamax (RON 92) turun dari Rp15.250 menjadi Rp14.950 per liter.

Sementara itu, di FTZ Batam, harga Pertamax (RON 92) turun dari Rp15.500 menjadi Rp15.150 per liter, sedangkan Pertamax Turbo turun dari Rp18.350 menjadi Rp17.400 per liter.

Fahrougi menambahkan, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut terus memastikan ketersediaan stok BBM di seluruh wilayah operasional tetap dalam kondisi aman sehingga kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

"Dengan penyesuaian harga ini, masyarakat dapat menikmati produk BBM berkualitas Pertamina dengan harga yang lebih kompetitif. Kami juga mengimbau masyarakat untuk membeli BBM sesuai dengan kebutuhan serta memilih produk yang sesuai dengan spesifikasi kendaraannya," tutup Fahrougi. **

Koperasi Juang Makmur Bersama Salurkan Bantuan Rp18 Juta untuk Sukseskan HUT RI ke-81 di Simpang Kanan

Sat, 01 Aug 2026 14:30:18 +0700

MIMBARRIAU.COM - Dewan Pengurus Koperasi Juang Makmur Bersama kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kegiatan masyarakat. Kali ini, koperasi tersebut menyalurkan bantuan dana sebesar Rp18 juta kepada Panitia Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir.

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis pada Jumat (31/7/2026) di ruang kerja Lurah Simpang Kanan. Bantuan diterima langsung oleh Lurah Simpang Kanan, Ustadz Abdul Hasmi Asyari, S.Pd.

Bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Koperasi Tahun Anggaran 2026 tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian Koperasi Juang Makmur Bersama dalam mendukung suksesnya rangkaian peringatan HUT RI ke-81 di wilayah Kecamatan Simpang Kanan.

Penyerahan bantuan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Koperasi Juang Makmur Bersama, Zulkifli Hi Manna, S.IP., M.IP., didampingi Kepala Divisi Sosial Tajussalim serta jajaran pengurus koperasi.

Dalam sambutannya, Lurah Simpang Kanan Ustadz Abdul Hasmi Asyari, S.Pd. menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan Koperasi Juang Makmur Bersama kepada masyarakat dan panitia pelaksana HUT RI.

"Kami sangat berterima kasih kepada Dewan Pengurus Koperasi Juang Makmur Bersama atas perhatian dan kontribusinya terhadap kepanitiaan HUT RI ke-81 di daerah kami. Bantuan ini menjadi bukti nyata kepedulian koperasi dalam menyukseskan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Umum Koperasi Juang Makmur Bersama, Riki Ahmad Firmanda, mengatakan bahwa bantuan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab sosial koperasi kepada masyarakat.

Menurutnya, nilai bantuan bukanlah hal yang utama, melainkan semangat kebersamaan dan gotong royong dalam menyambut hari bersejarah bagi bangsa Indonesia.

"Jangan dilihat dari besar kecilnya bantuan ini. Kami berharap bantuan ini dapat sedikit meringankan beban panitia sekaligus menjadi penyemangat bagi masyarakat untuk terus bergotong royong dalam menyukseskan peringatan HUT RI ke-81, meskipun dengan berbagai keterbatasan biaya," kata Riki.

Melalui dukungan tersebut, Koperasi Juang Makmur Bersama berharap seluruh rangkaian kegiatan HUT RI ke-81 di Kelurahan Simpang Kanan dapat berlangsung meriah, penuh semangat persatuan, serta semakin mempererat kebersamaan masyarakat dalam mengisi makna kemerdekaan. *

Hasil Jual Rumah Nenek Jasmiati Tak Diserahkan, Oknum ASN Pemko Pekanbaru Dilaporkan ke Walikota

Fri, 31 Jul 2026 22:00:00 +0700

PEKANBARU – Jasmiati, wanita lanjut usia (Lansia) di Pekanbaru kini harus merasakan pahitnya kehidupan. Pasalnya, rumah yang menjadi satu-satunya tempat berteduh telah dijual, namun uang hasil penjualannya diduga tidak pernah diserahkan kepadanya.

Kini Jasmiati hidup dalam penderitaan dan tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Parahnya lagi, pihak yang diduga bertanggung jawab atas penjualan rumah nenek Jasmiati merupakan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dan bertugas di Kecamatan Lima Puluh.

Pengacara Tapak Riau, Mirwansyah MH, yang membantu mendampingi nenek Jasmiati mengaku telah menyampaikan hal ini secara langsung kepada Walikota Pekanbaru Agung Nugroho. Namun, belum ada tindak lanjut dari Pemko Pekanbaru.

"Harapan kami sederhana, jangan biarkan seorang nenek pencari keadilan berjuang sendirian. ASN adalah pelayan masyarakat. Apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum maupun etik oleh oknum ASN, maka penegakan aturan harus dilakukan secara adil, transparan, dan tanpa pandang bulu sesuai mekanisme yang berlaku," jelas Mirwansyah, Jumat (31/7/2026).

Selain mengadu langsung kepada Walikota Pekanbaru, Tapak Riau juga mencoba melaporkan kasus yang dialami nenek Jasmiati melalui layanan darurat 112. Namun hasil yang diharapkan di luar dugaan.

Mirwansyah mengaku kecewa karena tidak mendapatkan jawaban dari layanan yang disediakan Pemko Pekanbaru tersebut. Ia mendapatkan penjelasan dari call center itu bahwa layanan tersebut hanya diperuntukkan bagi keadaan darurat seperti kebakaran, kecelakaan, bencana, maupun kondisi gawat darurat lainnya, bukan untuk menerima pengaduan terkait dugaan pelanggaran oleh ASN.

Menurutnya, apabila sebuah persoalan telah menyangkut pencarian keadilan bagi masyarakat, khususnya seorang perempuan Lansia yang kehilangan tempat tinggal, maka diperlukan penanganan yang tepat melalui instansi yang memang memiliki kewenangan menyelesaikan persoalan tersebut.

Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar diarahkan ke sebuah nomor layanan, tetapi kepastian mengenai mekanisme penyelesaian yang benar. Jika memang bukan kewenangan 112, seharusnya masyarakat diberikan informasi mengenai lembaga atau instansi yang tepat untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan," katanya.

Mirwansyah menilai, persoalan yang dialami Jasmiati telah menjadi perhatian publik dan membutuhkan langkah nyata dari Pemko Pekanbaru.

Pemerintah tidak cukup hanya memberikan arahan administratif, tetapi juga harus memastikan adanya solusi konkret agar persoalan tersebut dapat diselesaikan sesuai ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku.

Di sisi lain, layanan panggilan darurat 112 memang dikenal sebagai fasilitas yang disediakan pemerintah untuk menangani keadaan darurat yang membutuhkan respons cepat, seperti kebakaran, kecelakaan, gangguan keamanan, maupun kondisi yang mengancam keselamatan jiwa. Karena itu, penggunaan layanan tersebut di luar fungsi utamanya dinilai berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

Mirwansyah berharap, Pemko Pekanbaru dapat memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai jalur pengaduan yang tepat untuk persoalan non-darurat, termasuk dugaan pelanggaran administrasi atau pelayanan publik oleh aparatur pemerintah. Kejelasan informasi tersebut dinilai penting agar masyarakat memperoleh akses yang benar dalam mencari keadilan dan tidak mengalami kesalahan prosedur.

Pemerintah juga harus memperkuat koordinasi antar instansi sehingga setiap pengaduan masyarakat dapat diarahkan kepada lembaga yang berwenang dan ditindaklanjuti secara profesional, transparan, serta akuntabel.

Dikatakannya, kehadiran pemerintah harus benar-benar dirasakan melalui penyelesaian masalah yang cepat, tepat, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, terutama bagi mereka yang tengah memperjuangkan keadilan seperti yang dialami Bunda Jasmiati. **

UPDATE Teror Monyet Tembilahan: Korban Bertambah Jadi 10 Orang Dalam 6 Hari

Sat, 01 Aug 2026 11:24:24 +0700

MIMBARRIAU.COM – Suasana tenang di sudut Kota Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, mendadak mencekam dalam seminggu terakhir. Gelombang teror dari seekor primata bertubuh besar berhasil memicu keresahan warga lokal.

Tanpa alibi yang jelas, binatang tersebut bergerilya menyasar pemukiman padat penduduk dan menyerang siapa saja yang ditemuinya secara mendadak.

Tak main-main, hanya dalam kurun waktu enam hari, tercatat sudah 10 orang warga menjadi korban keganasan hewan ini. Serangan brutal tersebut menyasar korban tanpa pandang bulu, mulai dari balita, anak-anak, orang dewasa, hingga lansia.

Luka cakar dan gigitan dalam terpaksa membuat beberapa korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan jahitan medis.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Inhil, Junaidi Ismail, mengonfirmasi bahwa berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, diduga kuat aksi teror ini dilancarkan oleh aktor tunggal.

"Berdasarkan identifikasi awal, pelaku teror diduga satu ekor monyet ekor panjang berwarna abu-abu dengan ukuran yang sangat besar," ungkap Junaidi pada Jumat (31/7/2026).

Awal mula petaka ini terdeteksi sejak 25 Juli lalu saat seorang warga yang tengah santai menikmati sore di depan rumahnya mendadak disergap secara agresif. Tanpa provokasi, primata abu-abu tersebut langsung mendaratkan gigitan dan cakaran mematikan sebelum akhirnya melesat menghilang ke celah pemukiman padat Parit 13 dan Parit 14.

Metode penyusupan monyet ini terbilang sangat licik dan meresahkan. Memanfaatkan kontur rumah panggung kayu khas pinggiran sungai, ia nekat merayap masuk melalui kolong bangunan dan menembus papan lantai yang berlubang.

Naas bagi sebagian warga, mereka bahkan menjadi korban gigitan di area intim rumah sendiri saat masih terlelap tidur di pagi hari. Ketakutan warga sempat memuncak hingga aksi perlawanan mandiri pun dilakukan.

"Beberapa warga yang sempat memergoki keberadaan monyet misterius ini mencoba melumpuhkannya menggunakan senapan angin," katanya.

Namun ajaibnya, tembakan tersebut seolah tak mempan dan sang monyet justru berhasil meloloskan diri kembali ke area tersembunyi. Guna mengantisipasi jatuhnya korban baru, DPKP Inhil langsung menerjunkan tim gabungan khusus yang terdiri dari personel evakuasi dan petugas medis.

Selain memburu keberadaan primata tersebut, tim medis juga bergerak cepat menyuntikkan vaksin antirabies kepada seluruh korban secara gratis guna mencegah potensi infeksi mematikan dari gigitan liarnya. Meski bayang-bayang teror masih mengintai di sela-sela lantai papan rumah mereka, aktivitas masyarakat Tembilahan saat ini bertahap tetap berjalan normal.

Pihak berwenang mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan ekstra, merapatkan celah-celah rumah, dan segera melapor jika melihat pergerakan sang primata abu-abu yang hingga kini masih menjadi buronan. **

Harga Sembako di Pasar Sail Relatif Stabil, Ayam dan Telur Alami Kenaikan

Sat, 01 Aug 2026 11:11:19 +0700

MIMBARRIAU.COM – Kondisi harga kebutuhan pokok di Pasar Sail, Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru, Jumat (31/7/2026), secara umum masih terjaga. Hasil pemantauan menunjukkan sebagian besar komoditas pangan seperti beras, minyak goreng, gula pasir, dan tepung belum mengalami perubahan harga. Namun, telur ayam dan daging ayam potong tercatat mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir.

Meski terdapat penyesuaian harga pada dua komoditas tersebut, aktivitas jual beli di pasar tradisional tetap berlangsung normal. Pedagang memastikan pasokan sembako masih mencukupi sehingga kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi.

Salah seorang pedagang Pasar Sail, Paim Bangun, mengatakan harga telur ayam naik sekitar Rp2.000 per papan. Saat ini telur dijual seharga Rp52.000 per papan, dari sebelumnya berkisar Rp50.000 per papan.

Meski demikian, menurutnya, kenaikan tersebut belum diikuti perubahan harga eceran kepada konsumen.

"Telur ukuran besar masih kami jual Rp2.000 per butir, sedangkan ukuran kecil Rp1.800 per butir," ujarnya.

Selain telur, harga gula pasir masih bertahan di angka Rp18.000 per kilogram. Begitu pula dengan tepung terigu dan tepung beras yang masih dijual pada kisaran Rp8.000 hingga Rp9.000 per kilogram.

Paim menyebut ketersediaan stok kedua komoditas tersebut masih aman sehingga belum ada alasan bagi pedagang untuk menaikkan harga.

"Untuk gula pasir belum ada perubahan harga, begitu juga tepung. Pasokannya masih lancar sehingga harga tetap stabil," ungkapnya.

Stabilitas harga juga terjadi pada komoditas minyak goreng dan beras. Minyakita masih dipasarkan pada kisaran Rp15.700 hingga Rp16.000 per liter karena harga dari distributor belum mengalami perubahan.

"Pasokan Minyakita masih lancar sehingga harga tetap stabil. Sampai sekarang belum ada perubahan harga dari distributor," jelas Paim.

Sementara itu, beras SPHP kemasan lima kilogram masih dijual antara Rp62.000 hingga Rp63.000 per karung. Adapun beras merek Belida hanya mengalami penyesuaian tipis sekitar Rp1.000 sehingga kini dijual seharga Rp80.000 per kemasan lima kilogram.

Di sisi lain, komoditas daging ayam potong mengalami kenaikan cukup signifikan. Pedagang ayam di Pasar Sail, Yanto (44), mengatakan harga ayam kini mencapai Rp35.000 per kilogram, naik Rp8.000 dibandingkan pekan sebelumnya yang masih berada di kisaran Rp27.000 per kilogram.

"Kenaikannya sekitar Rp8.000 per kilogram. Harga dari pemasok memang sudah naik, sehingga kami juga menyesuaikan harga jual di pasar," katanya.

Meski harga meningkat, Yanto memastikan stok ayam masih mencukupi karena distribusi dari pemasok tetap berjalan lancar.

"Stok ayam masih aman, pasokan juga lancar. Pembeli memang sedikit mengurangi jumlah belanja, tetapi permintaan tetap ada karena ayam masih menjadi kebutuhan sehari-hari," tambahnya.

Di sisi konsumen, kenaikan harga telur dan ayam dinilai belum terlalu membebani pengeluaran rumah tangga.

Salah seorang ibu rumah tangga, Siti (45), mengaku masih dapat menyesuaikan belanja keluarganya meski harga telur mengalami kenaikan.

"Kalau untuk telur memang ada kenaikan sedikit, tapi masih bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Mudah-mudahan harga bahan pokok tetap stabil dan tidak ikut naik semua supaya kami sebagai masyarakat tidak terlalu terbebani," ujarnya.

Hal senada disampaikan Rina (39). Ia mengaku tetap membeli ayam meskipun jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan keluarga.

"Harga ayam memang terasa naik dibandingkan minggu lalu. Kami berharap harganya bisa kembali normal supaya belanja kebutuhan rumah tangga tidak semakin besar," tuturnya.

Secara keseluruhan, kondisi harga sembako di Pasar Sail masih relatif terkendali. Pasokan yang tetap terjaga menjadi faktor utama yang menopang stabilitas harga, meski beberapa komoditas mengalami penyesuaian akibat kenaikan harga dari tingkat pemasok. **

6 Tersangka Korupsi Pupuk Subsidi di Kecamatan Pangkalan Kuras Pelalawan Jalani Sidang Perdana

Sat, 01 Aug 2026 08:32:25 +0700

MIMBARRIAU.COM - Sidang perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) penyimpangan penyaluran pupuk subsidi tahun 2019-2022 Kabupaten Pelalawan kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kota Pekanbaru pada Kamis (30/7/2026).

Kali ini sidang perdana untuk tersangka dari Kecamatan Pangkalan Kuras.

Sebanyak 6 tersangka korupsi pupuk subsidi ini resmi menjadi terdakwa setelah mengikuti sidang pertama dengan agenda pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Pelalawan.

Sidang untuk terdakwa korupsi pupuk subsidi Kecamatan Pangkalan Kuras digelar dalam dua hari pada Rabu (29/7/2026) dan Kamis (30/7/2026) dengan jumlah terdakwa masing-masing tiga orang.

"Sebenarnya klaster Kecamatan Pangkalan Kuras satu kesatuan, tapi pada sidang dakwaan dibagi jadi dua tahap kemarin di PN Pekanbaru," ungkap Kepala Kejari Pelalawan, Dr Eka Nugraha melalui Kasi Intelijen Pajri Aef Sanusi kepada tribunpekanbaru.com, Jumat (31/7/2026).

Sidang pada Rabu (29/7/2026) diikuti oleh terdakwa atas nama ?Eka Rini Firgiant, ?Pesta Sebayang, dan ?Yudi Ariwibowo. Mereka duduk di kursi pesakitan mendengarkan dakwaan yang dibacakan JPU Kejari Pelalawan kepada masing-masing terdakwa di depan majelis hakim

Kemudian sidang pada Kamis (30/7/2026) untuk terdakwa atas nama Armaita SP, Suratman, dan Siti Budiarti. JPU membacakan dakwaan yang isinya tidak jauh berbeda dengan para terdakwa sebelumnya.

Usai mendengarkan dakwaan, mereka tidak mengajukan eksepsi. Sehingga persidangan langsung bergeser ke agenda berikutnya yang digelar pada Rabu (5/8/2026).

"Dengan demikian, seluruh tersangka dalam perkara korupsi pupuk subsidi telah menjalani sidang di PN Tipikor Pekanbaru. Sesuai dengan pembagian yang telah diaturkan oleh JPU atas instruksi pimpinan," papar Pajri Aef Sanusi.

Dalam dakwaan primair, para terdakwa diduga melanggar Pasal 603 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jis Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 20 huruf a, c, Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Kemudian pada dakwaan subsidiair, para pengecer hingga PPL pertanian itu diduga melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jis Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 20 huruf a, c, Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. **

Polres Bengkalis Tetapkan Tersangka Kasus Perambahan HPT di Konsesi PT SPM

Sat, 01 Aug 2026 07:34:58 +0700

MIMBARRIAU.COM – Satreskrim Polres Bengkalis menetapkan seorang pria berinisial A.S. sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana perambahan kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) di areal konsesi PT Sekato Pratama Makmur (SPM), Dusun Air Raja, Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melaksanakan serangkaian proses penyidikan, mulai dari pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan barang bukti, pemeriksaan ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), hingga gelar perkara.

Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar menjelaskan perkara tersebut berawal dari laporan pihak PT SPM yang menemukan adanya aktivitas pembukaan lahan di kawasan hutan produksi tetap yang berada dalam areal konsesi perusahaan.

"Setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, penyidik memperoleh alat bukti yang cukup sehingga menetapkan seorang tersangka berinisial AS dalam perkara dugaan tindak pidana kehutanan dan perusakan hutan," ujar Fahrian.

Dari hasil penyelidikan, diketahui lahan yang telah dirambah diperkirakan mencapai sekitar 20 hektare. Di lokasi, petugas juga menemukan sebagian area telah dipersiapkan untuk penanaman kelapa sawit.

"Dalam pengungkapan kasus ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu unit alat berat jenis excavator merek Hitachi PC110, bibit kelapa sawit, satu tabung gas oksigen, satu set peralatan las, serta dokumen rekening koran yang berkaitan dengan proses penyidikan," jelasnya.

Tersangka melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

"Saat ini penyidik Satreskrim Polres Bengkalis masih melengkapi berkas perkara untuk selanjutnya dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)," kata Fahrian.

Fahrian menegaskan komitmennya dalam menindak setiap bentuk perambahan kawasan hutan dan tindak pidana yang merusak lingkungan, sebagai upaya menjaga kelestarian hutan serta menegakkan hukum di wilayah Kabupaten Bengkalis. **

Teror Monyet Liar di Tembilhan Resahkan Warga, Belasan Orang Digigit

Fri, 31 Jul 2026 21:45:03 +0700

MIMBARRIAU.COM — Sekawanan monyet liar meneror pemukiman warga di Kota Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), selama sepekan terakhir. Aksi penyerangan satwa mamalia tersebut mengakibatkan belasan warga mengalami luka gigitan.

Insiden terbaru terjadi di Parit 13, Tembilahan Hulu, pada Jumat (31/7/2026) sekitar pukul 16.00 WIB. Dua warga yang sedang berada di dalam rumah diserang kawanan monyet yang muncul dari kolong rumah panggung dekat Pelabuhan RSUD Puri Husada.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Inhil mengerahkan 10 personel yang dibantu enam warga bersenjata senapan angin untuk melakukan perburuan di sepanjang aliran sungai dan pepohonan permukiman.

Kepala DPKP Kabupaten Inhil, Junaidy, menjelaskan bahwa proses pencarian terkendala oleh pergerakan hewan yang cepat serta kondisi geografis wilayah berupa pepohonan lebat dan rumah panggung.

"Masih kita buru. Tim kita masih menyisir area pepohonan tepian sungai dan bawah rumah-rumah warga," ujar Junaidy di Tembilahan, Jumat (31/7/2026).

Camat Tembilahan, Ari Syuria, yang memantau langsung proses penyisiran mengimbau para orang tua dan anak-anak untuk meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di luar rumah.

Ia memastikan seluruh korban telah dievakuasi ke RSUD Puri Husada dan Puskesmas setempat. Pemerintah Kabupaten Inhil menanggung seluruh biaya penanganan medis, termasuk pemberian vaksin antirabies hingga tuntas secara gratis.

"Apabila melihat keberadaan monyet liar, segera laporkan ke posko DPKP Inhil di nomor 0851-8794-9123. Jangan mencoba menangkap sendiri karena dapat memicu serangan," imbau Ari. **

Tragedi Sontang–Duri Memakan Korban Jiwa, RPPM Rohul Kritik Kebijakan Pembangunan Pemkab Rokan Hulu

Fri, 31 Jul 2026 19:54:14 +0700

MIMBARRIAU.COM - Rumpun Pemuda Pelajar Mahasiswa Rokan Hulu (RPPM ROKAN HULU) menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya Naufal Arrafi, bocah berusia 9 tahun, dalam peristiwa tragis di ruas Jalan Lintas Sontang–Duri, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu.

Menurut RPPM ROKAN HULU, peristiwa ini menjadi pengingat yang sangat pahit bahwa persoalan pembiayaan dan pemeliharaan infrastruktur dasar di Rokan Hulu telah mengancam hak paling mendasar warga negara, yaitu keselamatan jiwa.

RPPM ROKAN HULU menyoroti ironi besar di balik arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu saat ini. Di satu sisi, Pemkab Rohul baru saja menandatangani fasilitas pinjaman daerah bernilai fantastis mencapai Rp154,9 miliar dari PT SMI, di mana porsi terbesar yakni Rp146,1 miliar dialokasikan untuk pengembangan RSUD Rokan Hulu.

Namun di sisi lain, infrastruktur jalan utama yang menjadi jalur evakuasi dan mobilitas warga menuju fasilitas kesehatan justru dibiarkan rusak parah hingga memakan korban.

“Kami mempertanyakan rasionalitas prioritas pembangunan pemerintah daerah. Untuk apa kita membanggakan pembangunan gedung RSUD ratusan miliar yang bersumber dari pinjaman utang daerah, jika akses jalan menuju RSUD itu sendiri rusak parah dan mengancam keselamatan warga? Sehebat apa pun fasilitas RSUD yang dibangun, nilainya menjadi tidak berarti jika rakyat kehilangan nyawa di tengah jalan karena kendaraan terjebak lumpur saat menuju ke sana,” tegas RPPM ROKAN HULU.

RPPM ROKAN HULU menilai hingga saat ini respons Bupati dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terhadap kondisi Jalan Sontang–Duri belum menunjukkan keseriusan serta komitmen yang diharapkan masyarakat. Pemkab tidak boleh berlindung di balik alasan status kewenangan jalan provinsi untuk melepaskan diri dari tanggung jawab keselamatan warganya.

“Kami menilai Bupati Rokan Hulu belum menunjukkan langkah yang cukup kuat dan nyata dalam memperjuangkan penanganan Jalan Sontang–Duri. Keluhan masyarakat telah berlangsung bertahun-tahun.

Pemkab seharusnya berada di garis terdepan dalam menggunakan skema tanggap darurat maupun melakukan advokasi anggaran yang agresif ke pemerintah provinsi, bukan sekadar menonton penderitaan warga di lapangan,” ungkap presiden RPPM ROHUL

RPPM ROKAN HULU menambahkan bahwa persoalan Jalan Lintas Sontang–Duri telah berulang kali disuarakan oleh masyarakat, tokoh daerah, pemuda, hingga konten kreator dan kini telah mendapat sorotan media nasional. Hal ini membuktikan bahwa buruknya infrastruktur di Rohul telah menjadi krisis publik yang nyata dan tidak bisa lagi ditutup-tutupi.

Atas kondisi tersebut, RPPM ROKAN HULU menyampaikan desakan resmi:

1. Mendesak Pemkab Rokan Hulu, Pemprov Riau, dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Rokan Hulu untuk segera melakukan koordinasi darurat dan menurunkan alat berat guna perbaikan sementara secara masif di ruas Sontang–Duri sebelum penganggaran permanen direalisasikan.

2. Mendesak Pemkab Rokan Hulu merevaluasi dan mengintegrasikan alokasi pembiayaan pembangunan agar anggaran besar (termasuk dana pinjaman daerah) tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik gedung, tetapi juga menjamin kelancaran konektivitas jalan dan armada evakuasi medis di tingkat kecamatan.

3. Mendorong Transparansi Tata Kelola Pembiayaan Daerah agar setiap rupiah dari pinjaman PT SMI benar-benar terukur kemanfaatannya bagi keselamatan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Rokan Hulu secara adil.

Di akhir pernyataannya, RPPM ROKAN HULU mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal perbaikan Jalan Lintas Sontang–Duri secara damai, santun, dan konstruktif, serta menghormati proses penyelidikan yang sedang dilakukan oleh pihak berwenang terkait penyebab pasti peristiwa tersebut.

Organisasi ini menegaskan bahwa keselamatan rakyat harus menempati posisi tertinggi di atas segala rencana proyek dan pencapaian administratif pemerintah. *

Belum Mengering Sempurna, Ternyata Bangunan Jalan Bhakti Panipahan Rusak Akibat Dilewati Paksa Kendaraan VIAR.

Fri, 31 Jul 2026 19:38:00 +0700

MIMBARRIAU.COM - Penanggung Jawab Anggaran pembangunan infrastruktur swakelola Jalan Bhakti RT. 004, RW. 028, Dusun XIV Telaga, Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir memberikan klarifikasi dan membantah dengan adanya tudingan gagal mutu serta pengerjaan yang dilakukan secara asal - asalan yang di lakukan oleh pihaknya terkait pemberitaan sebelumnya di media ini.

Faktor penyebab kerusakan pada bangunan yang baru dikerjakannya itu bukan lah di sebabkan oleh pengerjaan yang di lakukan asal - asalan melainkan dirusak oleh pihak pengusaha yang tidak bertanggung jawab dengan melewati bangunan menggunakan beban berat dengan kondisi bangunan yang belum mengering sepenuhnya.

"Jalan itu rusak karena di lewati kendaraan Viar milik pengusaha dengan kondisi bangunan pada saat itu belum kering secara menyeluruh," ujar Khairul Azmi pada Jum'at (31/07/2026).

Ia menjelaskan, setelah selesai dikerjakan pada hari itu, bangunan itu diguyur hujan deras pada malam harinya, kemudian keesokan harinya bangunan itu di buka paksa untuk di lalui kendaraan oleh pihak pengusaha setempat sehingga menyebabkan kerusakan parah akibat aktivitas kendaraan operasional pengusaha yang melebihi kapasitas tonase beban berat.

"Bagaimana bangunan tidak rusak, hari ini selesai dikerjakan, besok pagi sudah di lalui kendaraan bebat berat sehingga menyebabkan bangunan amblas, karena belum sepenuhnya mengering," terangnya.

Lebih lanjut dikatakannya, untuk mendapatkan kualitas bangunan yang baik minimal di lakukan pengeringan selama 3 x 24 Jam tanpa dilalui kendaraan.

"Berkali - kali kita lakukan perbaikan besoknya berlubang lagi, paling tidak tiga hari baru kering sepenuhnya, baru bisa lalui," tambahnya.

Ia juga berharap adanya pengertian serta kerja sama yang baik bagi para pengusaha untuk tidak mengisi muatan kendaraan yang overload sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada fisik bangunan yang ada di sepanjang Jalan Bhakti Panipahan.

"Mohon untuk kerjasamanya kepada pihak pengusaha untuk membatasi muatan yang melebihi tonase ketika melewati infrastruktur jalan yang ada kampung kita ini," pungkasnya.Bahar

Diduga Melaju Kencang, Mobil Hantam Pohon di Tikungan Sudirman, Tiga Orang Luka-luka

Fri, 31 Jul 2026 19:34:53 +0700

MIMBARRIAU.COM - Satu unit mobil jenis MPV (Multi-Purpose Vehicle) bernomor polisi BM 1380 CR mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal setelah menabrak pohon di Jalan Jenderal Sudirman jalur timur, tepatnya di tikungan depan Tong Susu, Pekanbaru, Jumat (31/7/2026) sekitar pukul 04.00 WIB.

Kecelakaan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Namun, tiga orang yang berada di dalam kendaraan mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Syafira Pekanbaru.

Kasatlantas Polresta Pekanbaru, Kompol Satrio BW Wicaksana, mengatakan kecelakaan diduga terjadi akibat pengemudi kehilangan kendali saat melintasi tikungan dengan kecepatan tinggi.

"Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, kendaraan melaju dari arah utara menuju selatan. Saat memasuki tikungan depan Tong Susu, pengemudi diduga tidak mengurangi kecepatan sehingga kehilangan kendali dan menabrak pohon di sisi timur Jalan Jenderal Sudirman," ujar Kompol Satrio.

Pengemudi mobil diketahui bernama Arif Rahman (26), warga Jalan Sekolah II, Kecamatan Kulim, Pekanbaru. Dua penumpang yang turut berada di dalam kendaraan yakni Kadwadi (32), warga Jalan Sekolah, Kecamatan Kulim, dan Sepi Asih (34), ibu rumah tangga yang tinggal di Jalan Riau Gang Nuri, Kecamatan Senapelan, Pekanbaru.

Arif Rahman mengalami luka pada bagian dagu, tangan kiri, serta kedua kaki. Sementara Kadwadi mengalami luka di bagian dagu dan kedua tangan. Adapun Sepi Asih mengalami luka pada bagian wajah, kedua tangan, dan kedua kaki. Ketiganya langsung dievakuasi ke RS Syafira Pekanbaru untuk mendapatkan penanganan medis.

Kompol Satrio menjelaskan, berdasarkan pemeriksaan di lokasi kejadian, kondisi jalan saat kecelakaan berada dalam keadaan baik. Cuaca pada pagi hari cerah, permukaan jalan beraspal dan rata, dengan jalur satu arah yang memiliki tikungan ke kanan dari arah utara menuju selatan. Arus lalu lintas saat kejadian juga terpantau relatif sepi.

"Dugaan sementara, kecelakaan terjadi karena pengemudi kurang berhati-hati, tidak berkonsentrasi saat mengemudikan kendaraan, serta tidak mengurangi kecepatan ketika memasuki tikungan," jelasnya.

Benturan keras dengan pohon menyebabkan bagian depan mobil lainnya mengalami kerusakan berat. Kerugian material akibat kecelakaan tersebut diperkirakan mencapai Rp20 juta.

Petugas juga telah meminta keterangan dari dua saksi di sekitar lokasi kejadian, yakni Andri Saputra (21), seorang petugas keamanan, dan Dedi Putra (38), pengemudi ojek online, yang mengetahui peristiwa tersebut.

Kasatlantas menegaskan bahwa kasus kecelakaan tersebut masih dalam penanganan Unit Laka Lantas Satlantas Polresta Pekanbaru. Pihaknya mengimbau seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi batas kecepatan dan meningkatkan kewaspadaan saat berkendara.

"Kami mengingatkan para pengendara untuk selalu menjaga konsentrasi, mematuhi batas kecepatan, dan mengurangi laju kendaraan ketika melintasi tikungan maupun ruas jalan yang berpotensi membahayakan. Kecelakaan seperti ini dapat dicegah apabila pengemudi lebih berhati-hati," pungkasnya. **