MimbarRiau.com - Wakil Ketua Komnas Hak Asasi Manusia periode 2020–2022 Amiruddin Al-Rahab menyampaikan lima saran kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penanganan banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menilai pemerintah perlu mengambil langkah luar biasa mengingat skala kerusakan dan besarnya jumlah pengungsi.
Amiruddin mengatakan penanganan bencana tidak boleh diperlakukan sebagai ajang belas kasihan. Menurut dia, pemenuhan kebutuhan dasar—seperti makanan, air bersih, pakaian, tempat tinggal sementara, serta keamanan bagi kelompok rentan—merupakan kewajiban negara. “Pemerintah jangan berlagak seperti Sinterklas,” ujarnya, dikutip Rabu, 4 Desember 2025.
Ia juga mendesak Presiden mencopot Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Amiruddin menilai pimpinan BNPB saat ini telah kehilangan kepercayaan publik karena dianggap meremehkan situasi. Ia meminta Presiden menunjuk sosok baru yang mampu memimpin komando penanganan darurat di tiga provinsi tersebut.
Saran berikutnya terkait anggaran. Karena memasuki akhir tahun, menurut Amiruddin, terdapat sisa anggaran (silpa) di berbagai kementerian. Ia meminta pemerintah segera mengalihkan seluruh silpa untuk kebutuhan penanganan bencana, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi. “Keadaannya mendesak, kebutuhannya juga mendesak,” katanya.
Amiruddin turut menyoroti kerusakan alam di sepanjang Bukit Barisan sebagai faktor yang memperparah banjir bandang. Ia meminta pemerintah segera mengumumkan kebijakan penghentian tambang legal dan ilegal, perkebunan monokultur seperti sawit, serta mencabut hak guna usaha yang dinilai memperlemah daya dukung lingkungan. “Tanpa langkah tegas, bencana akan terus berulang,” ujarnya.
Terakhir, Amiruddin mengingatkan agar menteri tidak menjadikan lokasi bencana sebagai panggung pencitraan. Ia menilai kunjungan seremonial tanpa kontribusi nyata hanya memperdalam kekecewaan warga terdampak. Ia juga meminta para pejabat berhati-hati dalam membuat pernyataan publik agar tidak memicu kemarahan korban.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan proses verifikasi dan validasi data korban kini telah diperketat menyusul temuan perbedaan laporan di dashboard daring. "Secara total korban meninggal yang sudah tervalidasi dan diverifikasi itu 770 jiwa, dan korban hilang yang masih dalam pencarian 463 jiwa," ujar Abdul Muhari dalam konferensi pers secara daring, Rabu, 3 Desember 2025.
BNPB merinci, di Provinsi Aceh jumlah korban meninggal berjumlah 277 jiwa, sementara 193 orang masih dinyatakan hilang. Di Sumatera Utara, 299 orang telah ditemukan meninggal dan 159 orang masih hilang. Adapun di Sumatera Barat, tercatat 194 orang tewas dan 111 orang belum ditemukan.
