MimbarRiau.com – Ketua Gerakan Rakyat Berantas Korupsi (GERBRAK) Riau, Muhajirin Siringo Ringo, menyatakan kekecewaannya terhadap pengelolaan akun media sosial resmi Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia.
Muhajirin secara khusus menyoroti akun TikTok resmi Menkeu yang bercentang biru (@menkeuri), yang disinyalir hanya mengikuti 8 akun, di mana salah satunya adalah Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, namun tanpa menyertakan akun Presiden RI.
Menurut Muhajirin, kondisi ini sangat disayangkan dan dikhawatirkan dapat menimbulkan polemik di masyarakat, apalagi mengingat nama Wakil Presiden saat ini sedang berada dalam pusaran isu masalah ijazah.
"Saya sebagai salah satu dari jutaan fans Bapak Menteri Keuangan sangat menyayangkan hal ini. Medsos resmi Menkeu yang sudah bercentang biru dan diyakini dikelola oleh admin, hanya menjadi followers Wapres RI, tidak kepada Presiden," ujar Muhajirin dalam keterangan persnya.
Daftar akun yang diikuti oleh TikTok @menkeuri (Menteri Keuangan RI) terlihat mengikuti 8 akun, yaitu:
Gibran Rakabuming (@gibran_rakabuming)
Kementerian Sekretariat Negara RI (@kemensetneg.ri)
Purbaya Yudhi Sadewa (@purbayudhis) - Akun pribadi Menkeu
Sekretariat Kabinet RI (@setkabgoid)
Kemenkeu RI (@kemenkeu.ri) - Akun Kementerian Keuangan
Sekretariat Presiden (@sekretariatpresiden)
Bea Cukai RI (@beacukairi)
Direktorat Jenderal Pajak (@ditjenpajakri)
Muhajirin membandingkan hal tersebut dengan akun TikTok pribadi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (@purbayudhis), yang terlihat mengikuti 9 akun dan menyertakan akun Sekretariat Presiden.
Daftar akun yang diikuti oleh @purbayudhis (akun pribadi Menkeu) adalah:
Sekretariat Presiden (@sekretariatpresiden)
Sekretariat Kabinet RI (@setkabgoid)
Bea Cukai RI (@beacukairi)
Menteri Keuangan RI (@menkeuri)
Direktorat Jenderal Pajak (@ditjenpajakri)
Kemenkeu RI (@kemenkeu.ri)
PRABOWO SUBIANTO (@prabowosubianto08)
Gibran Rakabuming (@gibran_rakabuming)
Kementerian Sekretariat Negara RI (@kemensetneg.ri)
"Jika memang akun @menkeuri adalah akun resmi kementerian atau pribadi yang dikelola admin, seharusnya ada keselarasan dan prioritas yang jelas, yakni mengikuti akun Presiden dan Wakil Presiden. Keadaan di mana hanya Wapres yang di-follow (di akun resmi Menkeu) ini bisa menjadi isu yang tidak sedap," tambahnya.
Muhajirin berharap akun resmi Menkeu juga mengikuti akun Presiden. "Kami berharap akun Menkeu @menkeuri juga segera mengikuti akun Presiden agar bisa sama-sama melihat postingan terbaru Presiden dan sama-sama mengikuti perkembangan Presiden dan Wakil Presiden sebagai pimpinan tertinggi negara ini," tegasnya.
Muhajirin khawatir insiden kecil di media sosial ini dapat menjadi "buah bibir" di tengah masyarakat. Kekhawatiran ini semakin membesar mengingat situasi politik saat ini di mana nama Wapres tengah menjadi sorotan publik terkait isu ijazah yang masih bergulir.
"Di tengah situasi seperti ini, di mana nama Wapres sedang dalam pusaran masalah ijazah, hal-hal kecil seperti status following di TikTok bisa saja disalahartikan dan memicu spekulasi yang tidak perlu. Kami berharap admin segera memperbaiki hal ini agar tidak menjadi polemik yang mengganggu konsentrasi pemerintahan," tutup Muhajirin. **
