Siak — Keputusan Pemerintah Kabupaten Siak membatalkan program seragam sekolah gratis bagi siswa baru tahun ajaran 2025 menuai kritik tajam. Gerakan Rakyat Berantas Korupsi (GERBRAK) menilai langkah ini mencerminkan bahwa pendidikan bukanlah prioritas utama di bawah kepemimpinan Bupati Siak saat ini.
Ketua GERBRAK Riau, Muhajirin Siringo Ringo, dalam keterangannya, menyebutkan bahwa program seragam sekolah gratis sejatinya sangat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama bagi keluarga kurang mampu yang setiap tahun harus memikirkan biaya seragam untuk anak-anak mereka.
“Pendidikan adalah hak dasar. Dengan dibatalkannya program seragam sekolah gratis, jelas menunjukkan bahwa kepentingan masyarakat kecil diabaikan. Bupati harus menjelaskan alasan sebenarnya di balik keputusan ini. Jangan sampai pendidikan hanya jadi jargon tanpa realisasi nyata,” tegasnya.
GERBRAK juga menyoroti bahwa pembatalan program tersebut justru kontras dengan berbagai belanja daerah yang dinilai tidak mendesak namun tetap berjalan. Menurut mereka, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keberpihakan pemerintah terhadap dunia pendidikan.
“Kalau seragam gratis saja tidak mampu diwujudkan, bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa peningkatan mutu pendidikan menjadi agenda serius pemerintah?” tambah Muhajirin.
Masyarakat kini menunggu kejelasan lebih lanjut dari Pemkab Siak terkait pembatalan program yang sudah lama dinantikan. Bagi orang tua murid, keputusan ini jelas menambah beban masuk sekolah. **
