Jakarta - KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia mengumpulkan informasi terhadap potensi pelanggaran HAM dalam kejadian keracunan massal program makan bergizi gratis (MBG). Ketua Komnas HAM Anis Hidayah memastikan lembaganya memberikan perhatian terhadap kasus-kasus keracunan MBG.
“Jadi dalam satu atau dua hari ini nanti akan kami sampaikan kasus-kasusnya itu, dan dugaan potensi pelanggaran HAM-nya di mana,” ucap Anis ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, 29 September 2025.
Anis menyebut Komnas HAM tengah melakukan identifikasi awal kasus-kasus keracunan MBG, termasuk soal pemeriksaan terhadap laporan dari berbagai wilayah. Setelah itu, Komnas akan menentukan sikap mengenai dugaan pelanggaran HAM itu. “Kami akan segera menyampaikan ke publik terkait dengan sikap Komnas HAM,” kata Anis.
Anis tak menutup kemungkinan lembaganya akan berkoordinasi langsung dengan Badan Gizi Nasional selaku penyelenggara proyek MBG. “Mungkin tidak hanya dengan BGN, tetapi juga pihak-pihak terkaitnya,” ujar dia.
Menurut Anis, tim Komnas HAM akan turun langsung ke lapangan untuk mengecek kasus-kasus keracunan yang terjadi. Ketika Komnas sudah selesai mengumpulkan data atau informasi, lembaga itu pun akan menyusun rekomendasi kepada pemerintah. “Tentu diharapkan ini bisa memperbaiki tata kelola agar tidak terjadi kasus-kasus di kemudian hari,” ujar Anis.
Hingga akhir September 2025, program makan bergizi gratis telah menyebabkan korban keracunan lebih dari 8 ribu orang. Jumlah korban keracunan makan bergizi gratis terus melonjak sejak proyek itu pertama kali diluncurkan Januari 2025.
Hasil pemantauan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) per 27 September 2025, tercatat total korban keracunan MBG mencapai 8.649 anak. Angkanya bertambah sebanyak 3.289 orang hanya dalam dua pekan terakhir.
