Pekanbaru – Perseteruan antara Gubernur Riau dan Wakil Gubernur belakangan ini menjadi perhatian publik. Ketegangan yang terjadi di antara dua pimpinan tertinggi di Provinsi Riau ini dinilai telah menghambat kinerja pemerintahan serta menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Sejumlah kalangan menilai, perbedaan pandangan antara Gubernur dan Wakil Gubernur seharusnya diselesaikan secara internal, bukan dipertontonkan ke publik. Konflik berkepanjangan justru berpotensi merugikan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
"Riau butuh pemimpin yang bersatu dan bekerja sama demi kemajuan daerah. Jika kepala daerah justru saling bertikai, bagaimana bisa memimpin dan memberi contoh yang baik?" ujar Ketua Koalisi Riau Bersatu (KARIB) Muhajirin Siringo Ringo.
Sejak awal masa jabatan, dinamika hubungan keduanya kerap diwarnai dengan isu perbedaan pendapat hingga saling sindir melalui media. Padahal, masyarakat Riau menaruh harapan besar pada kepemimpinan mereka untuk membawa perubahan signifikan, khususnya dalam sektor ekonomi, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan.
Pengamat politik lokal juga mengingatkan bahwa amanah rakyat harus diutamakan di atas kepentingan pribadi atau kelompok. “Saatnya para pemimpin di Riau menurunkan ego masing-masing dan kembali fokus pada tugas utama: membangun Riau yang lebih baik,” tegasnya.
Seruan untuk berdamai dan menjalin kembali komunikasi efektif pun terus digaungkan berbagai pihak, termasuk DPRD, tokoh agama, dan elemen masyarakat sipil. Mereka mendesak agar Gubernur dan Wakil Gubernur menunjukkan kedewasaan politik dan menjadikan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.
Sudah saatnya energi dan waktu tidak lagi dihabiskan untuk konflik internal, tetapi diarahkan pada program-program strategis yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat Riau. ***
