Aceh Tamiang, MimbarRiau.com -- Sejak penugasan di kabupaten Aceh Tamiang, PJ Bupati Aceh Tamiang Dr Drs. Meurah Budiman, SH, MH, gencar meningkatkan sumber dayamanusia (SDM) melalui berbagai program yang diadakan secara berkala. Salah satu program tersebut adalah sosialisasi penyusunan anggaran sumber APBN, APBK, dan CSR.
Sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan dalam penyusunan anggaran yang efektif dan efisien untuk pembangunan daerah yang kegiatan tersebut diikuti para ASN dan staf di beberapa OPD juga diikuti oleh perwakilan BUMD dari berbagai sektor dan instansi terkait di Aceh Tamiang.
PJ Bupati Aceh Tamiang, berharap melalui sosialisasi ini diharapkan para ASN dan staf di setiap OPD dan BUMD dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran yang ada untuk pembangunan daerah.
"Kita berharap dengan adanya sosialisasi ini, ASN dan staf di setiap OPD dan BUMD dapat lebih memahami dan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk pembangunan daerah. Dengan begitu, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat," ujarnya.
Selain itu katanya, penyusunan anggaran yang tepat akan memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
"Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme para ASN dan staf dalam penyusunan anggaran. Kita berharap dengan penyusunan anggaran yang tepat, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.
Sosialisasi penyusunan anggaran sumber APBN, APBK, dan CSR ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang.
Kegiatan Sosialisasi Penyusunan Program/Kegiatan DAK dan Sumber Dana APBN serta Penyusunan Program yang Bersumber dari Dana Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan Perusahaan atau CSR/Corporate Social. Dibuka langsung PJ Bupati Aceh Tamiang Dr Drs. Meurah Budiman, SH, MH di aula SKB Karang Baru, Selasa (23/5/23).
Dalam kegiatan sosialisasi tersebut ikut dihadirkan narasumber dari Ditjen Pembinaan Pembangunan Daerah Kemendagri, Didi Untung Wijayadi.
Pj. Bupati mengatakan berupaya menghadirkan pakar dan praktisi di bidangnya, karena berharap melalui sosialisasi ini akan berdampak pada kemajuan kinerja, peningkatan komunikasi yang akan berdampak kepada kemajuan pembangunan daerah.
“Kita ingin melihat, di mana kekurangan kita selama ini, di mana kesalahan komunikasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Kita evaluasi kinerja kita, agar masyarakat Aceh Tamiang merasakannya”, ujar Pj. Bupati Meurah saat memberikan sambutan.
Secara rinci, PJ Bupati Meurah menerangkan, pembahasan Program/Kegiatan DAK dan Sumber Dana APBN dan Program yang bersumber dari Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), menjadi isu krusial yang memiliki nilai strategis tinggi bagi daerah. Keduanya menjadi instrumen penting dalam pendanaan pembangunan daerah.
Pengelolaan DAK oleh para pemangku di setiap unit kerja ditargetkan mampu memberikan outcome yang menjadi nilai tambah bagi dukungan pembangunan nasional dan penyelenggaraan pelayanan serta pemenuhan hak-hak publik di daerah.
“Jadi kita tidak hanya berhenti di impact atau dampak secara parsial, tapi outcome atau dampak lanjutan dari setiap program yang ada”, tegasnya.
“Tolong fokus! Ini penting sekali. Selain untuk mengoptimasi pemanfaatan DAK yang sudah ada, sekaligus memahami potensi serta peluang baru guna menjemput program-program pembangunan yang bersumber APBN dan CSR”, katanya.
Pj.Bupati Aceh Tamiang, Meurah Budiman, menyampaikan pentingnya sosialisasi ini dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sumber dana APBN serta Dana Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan Perusahaan.
Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menggali informasi dan masukan dari para peserta terkait program dan kegiatan yang akan disusun.
Oleh karena itu lanjutnya, kegiatan sosialisasi ini sangat penting dilakukan agar bisa memaksimalkan penggunaan dana yang tersedia secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, dalam kegiatan ini juga nanti disampaikan tentang penggunaan high priority area untuk memperoleh dana dari APBN, tentang proyek-proyek prioritas yang harus diusulkan oleh masing-masing instansi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan di Aceh Tamiang.
Pantauan Media ini, kegiatan sosialisasi tersebut terlihat, mendapatkan respon yang positif dari peserta, yang menyatakan kegiatan seperti ini perlu dilakukan secara berkala agar seluruh sektor terkait dapat memperoleh informasi yang lengkap tentang program dan kegiatan dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
Sementara itu Ditjen Pembinaan Pembangunan Daerah Kemendagri, Didi Untung Wijayadi memaparkan bagaimana cara membangun komunikasi dengan Pemerintah Pusat.
Ia menerangkan bahwa setiap instansi wajib memiliki Satu Data Indonesia dan mengetahui Standar Pelayanan Minimal.
“Wajib memiliki data ketika ingin melakukan pengusulan. Jelaskan secara rinci kebutuhan dan pahami mekanisme pengusulan”, terangnya.
Didi juga menyatakan kesiapannya membantu para Kepala OPD dalam mengusulkan program yang berdampak kepada pembangunan Aceh Tamiang agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat.
Didi menambahkan, komunikasi yang baik akan membantu mempercepat dan mempermudah proses pembangunan infrastruktur karena melibatkan semua pihak yang terkait.
"Jadi, tidak hanya focus pada aspek konstruksi fisik, tapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari pembangunan tersebut. Dalam hal ini, stakeholder tidak hanya meliputi pihak-pihak yang berada di sekitar lokasi pembangunan, tetapi juga masyarakat yang lebih luas dan pihak-pihak terkait lainnya," jelas Didi.
Lebih lanjut, Didi menjelaskan bahwa komunikasi yang baik dengan stakeholder juga menjadi kunci dalam menyelesaikan masalah atau konflik yang mungkin timbul selama proses pembangunan. Dengan melibatkan semua pihak terkait dalam diskusi dan pencarian solusi, diharapkan masalah dapat diselesaikan dengan lebih efektif dan efisien.
"Namun, komunikasi yang baik tidak hanya berhenti di situ. Kita juga perlu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap program pembangunan yang sudah berjalan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program tersebut dapat memberikan dampak yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat," tegasnya.
Didi juga menekankan pentingnya fokus pada outcome atau dampak yang dihasilkan dari setiap program pembangunan, bukan hanya sekedar impact atau dampak secara parsial. Hal ini akan memastikan bahwa setiap program pembangunan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan lingkungan, serta memaksimalkan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sumber dana lainnya, "tutupnya.
Kegiatan tersebut menurut informasi akan berlangsung selama 2 hari, sejak tanggal 23-24 Mei 2023 dengan menghadirkan Kepala OPD dan Pimpinan BUMN/BUMD serta Lembaga pengelola dana CSR. (Tarm/MR)
