Rokan Hulu - Koordinator Gerakan Rakyat Berantas Korupsi (GERBRAK) Riau, Muhajirin Siringo Ringo Geram, melontarkan kecaman keras terhadap Rektor Universitas Pasir Pengaraian (UPP), Dr. Hardianto, dengan tuduhan pembohong dan memiliki akhlak buruk.
Kecaman ini terkait dugaan skandal permintaan uang sebesar Rp200 juta kepada salah seorang dosen sebagai syarat pindah homebase NIDN.
Menurut Muhajirin, perbuatan Hardianto sangat memalukan dan tidak layak menjabat sebagai pimpinan universitas kebanggaan Rokan Hulu (Rohul).
Kemarahan GERBRAK memuncak ketika Muhajirin membaca berita konfirmasi wartawan kepada Rektor Hardianto terkait dugaan permintaan uang dari institusinya.
"Jawaban Hardianto bikin geleng-geleng kepala. Bayangkan, dia mengaku belum mendapatkan informasi mengenai permintaan uang Rp200 juta itu. Padahal, surat permintaan uang tersebut dia sendiri yang menandatangani! ini jelas-jelas pembohongan publik!" tegas Muhajirin Siringo Ringo Geram, Minggu (14/12).
Muhajirin menegaskan bahwa tindakan munafik ini sama sekali tidak mencerminkan integritas seorang Rektor yang seharusnya menjadi panutan bagi seluruh civitas akademika.
"Dia (Hardianto) tidak layak dijadikan Rektor sebuah Universitas karena memiliki akhlak yang sangat buruk. Bagaimana UPP bisa maju kalau pemimpin atau rektornya pembohong? Pemimpin model ini hanya akan bikin UPP hancur!" kecam Muhajirin.
Muhajirin sangat menyayangkan apabila pihak yayasan UPP membiarkan Hardianto tanpa sanksi. Ia berharap yayasan segera bertindak tegas untuk membersihkan citra kampus.
Lebih lanjut, Koordinator GERBRAK Riau tersebut secara khusus meminta Bupati Rokan Hulu, Anton, agar memberikan perhatian ekstra terhadap permasalahan yang terjadi di UPP.
Sebagai kampus kebanggaan Rohul, UPP tidak boleh ternoda hanya karena perlakuan dzolim rektornya.
"UPP berdiri di wilayah pemerintahan Bupati Anton. Jangan gara-gara perlakuan dzolim UPP terhadap dosennya, masalah ini membawa citra buruk kepada Kabupaten Rohul secara keseluruhan," pungkasnya, mendesak Bupati untuk mengambil langkah strategis.
Skandal ini bermula ketika seorang dosen UPP berinisial UR mengajukan permohonan rekomendasi pindah homebase Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).
Dalam proses pengajuan rekomendasi tersebut, UPP diduga meminta sejumlah uang fantastis, yaitu sebesar Rp200 juta kepada dosen UR.
Permintaan uang yang dinilai Muhajirin sebagai perlakuan dzolim inilah yang memicu kecaman keras dari GERBRAK Riau.
Hingga berita ini tayang, Rektor UPP, Hardianto masih bungkam saat di konfirmasi MimbarRiau.com meskipun pertanyaan yang di layangkan melalui pesan whatsapp pribadinya sudah dibaca. **
