PASIR PENGARAIAN – Publik Rokan Hulu (Rohul) tengah dihebohkan dengan angka fantastis terkait biaya handling jamaah haji tahun 2026. Betapa tidak, anggaran sebesar Rp 5,8 miliar digelontorkan hanya untuk melayani 377 jamaah haji. Jika dirata-ratakan, setiap jamaah menghabiskan biaya lebih dari Rp 15 juta.
Angka yang dinilai tidak masuk akal ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, mulai dari pimpinan legislatif hingga mantan anggota dewan.
Ketua DPRD Rokan Hulu, Sumiartini, saat dikonfirmasi mengenai besaran anggaran yang menjadi sorotan ini, memberikan respon positif dan berjanji akan segera memanggil pihak terkait.
"Terimakasih atas info yang diberi. Nanti kita akan tindaklanjuti dengan OPD terkait. Kita pertanyakan lagi rinciannya seperti apa ya pak," tulis Sumiartini melalui pesan singkat.
Berbanding terbalik dengan sikap tegas Ketua DPRD, Penjabat (Pj) Sekda Rohul, Yusmar, justru menunjukkan sikap dingin. Saat dimintai tanggapannya mengenai urgensi dan transparansi anggaran miliaran tersebut, ia hanya menjawab singkat, “Terimakasih.”
Kesan tertutupnya informasi ini sudah terasa sejak awal media menyoroti masalah handling haji. Kabag Kesra terkesan buang badan dengan meminta media menanyakan langsung ke Kabag BPBJ. Namun, hingga berita ini ditayangkan berulang kali, Kabag BPBJ tak sedikit pun memberikan komentar.
Kondisi ini diperparah dengan sikap orang nomor satu di Rokan Hulu. Bupati Rohul, Anton, yang sudah berkali-kali dikonfirmasi, sama sekali tidak menggubris pertanyaan awak media, seolah bungkam seribu bahasa terkait penggunaan uang rakyat tersebut.
Kritik pedas datang dari mantan Anggota DPRD Rohul, Darbi, S.Ag. Sosok yang dikenal kritis ini mengaku heran dengan angka Rp 15 juta per kepala hanya untuk biaya handling lokal.
"Anggaran Rp 15 juta lebih itu seharusnya sudah bisa untuk ongkos pulang-pergi (PP) Batam-Mekah! Tapi ini, Pemkab Rohul menghabiskannya hanya untuk keberangkatan Pasir Pengaraian ke Batam. Ini sangat tidak masuk akal," tegas Darbi.
Ia juga menyentil kebijakan Bupati yang dinilai tidak peka terhadap kondisi keuangan daerah.
Pertama, Bupati dianggap tidak mengindahkan instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran. Kedua, di saat anggaran haji membengkak, masih banyak pekerjaan infrastruktur atau proyek di Kabupaten Rohul yang hingga kini belum dibayarkan oleh Pemkab.
Masyarakat kini menunggu keberanian DPRD Rohul untuk membongkar rincian anggaran Rp 5,8 miliar tersebut. Apakah murni untuk pelayanan jamaah, atau ada "penumpang gelap" di balik angka fantastis tersebut? (Rin)
