PASIR PENGARAIAN – Publik Rokan Hulu (Rohul) tengah dihebohkan dengan mencuatnya angka fantastis terkait biaya handling keberangkatan dan kepulangan domestik jemaah haji tahun 2026.
Berdasarkan data yang dihimpun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohul menggelontorkan anggaran hingga Rp5,8 miliar hanya untuk urusan handling domestik.
Dengan total kuota sebanyak 377 jemaah, jika dikalkulasikan, maka biaya yang dibebankan per jemaah mencapai angka yang mencengangkan, yakni sekitar Rp15 juta per orang.
Penelusuran media ini menunjukkan bahwa tahun 2026 merupakan tahun di mana Pemkab Rohul mengalokasikan dana terbesar untuk urusan domestik haji.
Jika ditotal secara keseluruhan, anggaran tersebut menembus angka Rp6 miliar lebih, dengan rincian sebagai berikut, Jasa Handling Domestik (Keberangkatan & Kepulangan) Rp5,8 Miliar.
Belanja Makanan & Minuman (Jamuan Tamu/Kegiatan) Rp254 Juta dan Pengadaan Sewa Bus (Pemberangkatan & Pemulangan): Rp105 Juta.
GM Lion Group, Ari Azhari, saat dikonfirmasi menjelaskan mengenai komponen biaya penerbangan. Menurutnya, Pemkab Rohul tahun 2026 melakukan charter pesawat Wings Air (Lion Group) senilai Rp4,1 miliar.
"Total ada 12 kali penerbangan, di mana sekali terbang pesawat membawa maksimal 64 jemaah," ujar Ari.
Hal ini menyisakan tanda tanya besar mengenai selisih anggaran sekitar Rp1,7 miliar dari total pagu jasa handling yang mencapai Rp5,8 miliar tersebut.
Kondisi ini memicu reaksi keras dari Ketua Baladhika Adhyaksa Nusantara Provinsi Riau yang juga mantan anggota DPRD Rohul, Darbi, S.Ag.
Ia menilai angka Rp15 juta per jemaah hanya untuk rute domestik (Rohul-Batam PP) sangat tidak masuk akal dan melukai rasa keadilan.
"Ini sangat fantastis. Masya Allah, hanya untuk sampai ke Batam saja biayanya 15 juta rupiah per jemaah? Angka itu sudah sama dengan biaya tiket pesawat pulang-pergi (PP) dari Indonesia ke Mekkah. Ini rute domestik yang durasi terbangnya singkat, bukan penerbangan internasional," cetus Darbi heran.
Darbi mencurigai adanya praktik pemain gelap yang mencoba mencari keuntungan di tengah pelaksanaan ibadah haji. Ia menegaskan tidak akan segan membawa temuan ini ke ranah hukum.
"Jangan sampai ada yang mencari untung dalam kegiatan ini. Kami akan memantau ketat, dan apabila nanti ditemukan dugaan perbuatan melawan hukum atau mark-up, saya pastikan masalah ini akan kami bawa ke Aparat Penegak Hukum (APH)," tegasnya lagi.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak eksekutif. Kabag Kesra, Kabag BPBJ, maupun Bupati Rokan Hulu yang mencoba dikonfirmasi terkait rincian penggunaan dana miliaran rupiah tersebut belum bersedia memberikan komentar.
Publik kini menunggu transparansi dari Pemkab Rohul untuk menjelaskan mengapa biaya perjalanan domestik menuju embarkasi bisa membengkak sedemikian rupa. (Rin)
