PASIR PENGARAIAN – Anggaran pengadaan jasa handling keberangkatan dan pemulangan domestik Jamaah Haji Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) tahun 2026 mulai menjadi sorotan publik. Pasalnya, nilai pagu paket tersebut mencapai Rp5,8 miliar untuk melayani sekitar 377 jamaah haji.
Paket tersebut berada di bawah Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dengan total pagu anggaran sebesar Rp5.814.322.000 yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026.
Berdasarkan uraian pekerjaan yang tercantum di dalam dokumen, layanan yang disediakan meliputi tiket pesawat domestik, transportasi darat, penginapan, konsumsi, pengangkutan bagasi hingga pengiriman air zamzam.
Jika dihitung kasar, anggaran itu setara sekitar Rp15 juta lebih per jamaah.
Angka tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai rincian biaya yang sebenarnya dibayarkan dalam paket jasa handling domestik tersebut.
Layanan yang dianggarkan meliputi, tiket pesawat ATR 72 rute Pasir Pengaraian–Batam dan sebaliknya, transportasi bus dari bandara ke asrama haji, penginapan di Batam, konsumsi jamaah, porter koper, pengiriman bagasi, hingga pengiriman air zamzam.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai besaran biaya pada tiap item layanan, terutama untuk tiket pesawat dan penginapan yang diduga menjadi komponen terbesar dalam paket tersebut.
Sejumlah pengamat pengadaan menilai paket jasa handling seperti ini memang rawan menjadi sorotan apabila tidak disertai rincian harga yang terbuka.
Sebab, model pengadaan jasa terintegrasi membuat publik sulit membandingkan harga riil di lapangan dengan nilai anggaran yang disiapkan pemerintah daerah.
“Kalau itemnya digabung menjadi satu paket besar, publik sulit mengetahui berapa sebenarnya biaya hotel, transportasi, konsumsi maupun tiket. Di situ pentingnya transparansi rincian anggaran,” ujar seorang pemerhati pengadaan yang enggan disebut namanya.
Selain itu, penggunaan istilah jasa handling dinilai terlalu umum dan dapat menimbulkan multitafsir apabila tidak dijelaskan secara detail dalam dokumen teknis dan kontrak kerja.
Besarnya anggaran tersebut juga mulai dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang belakangan menjadi perhatian pemerintah pusat.
Di tengah berbagai instruksi penghematan belanja daerah, anggaran miliaran rupiah untuk handling domestik jamaah haji dinilai layak mendapatkan pengawasan publik.
Apalagi, biaya tersebut belum termasuk biaya penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi, melainkan hanya untuk kebutuhan domestik keberangkatan dan kepulangan jamaah.
Hingga berita ini ditayangkan, baik Bupati Rokan Hulu, Anton, maupun Kabag Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Rohul, Muhardan, belum memberikan tanggapan meski telah coba dikonfirmasi.
Publik kini menanti penjelasan lebih rinci dari pihak terkait mengenai komponen pembiayaan dalam paket tersebut, termasuk dasar perhitungan anggaran hingga alasan besarnya biaya per jamaah yang mencapai belasan juta rupiah. (Rin)
