BAGANSIAPIAPI – Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfotiks) Kabupaten Rokan Hilir memberikan klarifikasi resmi terkait isu yang berkembang di media sosial dan grup WhatsApp mengenai kehidupan pribadi Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam.
Langkah ini diambil untuk meredam simpang siur informasi sekaligus mencegah upaya pembunuhan karakter terhadap pimpinan daerah.
Pemkab Rokan Hilir menegaskan bahwa urusan personal bupati tidak memiliki kaitan dengan struktur birokrasi maupun organisasi perangkat daerah.
Kepala Dinas Kominfotiks Rohil melalui Sekretaris Dinas, Juliandra, menyatakan bahwa rencana pernikahan H. Bistamam adalah hak individu yang harus dihormati.
"Kami meluruskan bahwa pernikahan Bapak Bupati H. Bistamam adalah hak privasi beliau sebagai individu. Hal ini bersifat personal dan tidak ada hubungannya dengan urusan birokrasi, apalagi dikaitkan dengan pergantian Ketua PKK Rokan Hilir," ujar Juliandra dalam keterangan resminya, Selasa (31/3/2026).
Juliandra menekankan bahwa Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) memiliki mekanisme internal serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang jelas.
Pergantian kepengurusan didasarkan pada regulasi organisasi, bukan atas dasar urusan rumah tangga kepala daerah.
Menanggapi kabar yang menyebutkan adanya pesta mewah, Juliandra memberikan rincian fakta untuk meluruskan persepsi publik:
Waktu & Lokasi: Akad nikah antara H. Bistamam dengan Ibu Tatik Sri Rahayu akan dilaksanakan pada Sabtu, 4 April 2026 di Pekanbaru.
Sifat Acara: Acara hanya berupa akad nikah atau ijab kabul, bukan resepsi megah.
Tamu Undangan: Terbatas hanya untuk keluarga kedua belah pihak dan kolega dekat.
Sumber Dana: Seluruh biaya prosesi menggunakan dana pribadi, bukan anggaran daerah (APBD).
"Jadi, tidak benar jika disebut mewah seperti informasi yang beredar. Ini adalah momen sakral keluarga yang dijaga kesederhanaannya," tegas Juliandra.
Diskominfotiks Rohil mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menyaring informasi dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang berniat tidak baik.
"Kami meminta semua pihak untuk bijak menyaring informasi dan tidak menyebarkan fitnah yang dapat merusak kerukunan. Jangan sampai ada pihak tidak bertanggung jawab memanfaatkan momentum ini untuk membunuh karakter seseorang," tambahnya.
Saat ini, jajaran Pemkab Rohil tetap fokus menjalankan roda pemerintahan, program pembangunan, dan pelayanan publik tanpa terganggu oleh isu-isu non-produktif.
"Pemerintah daerah tetap berkomitmen pada percepatan pembangunan. Kami berharap publik dapat menghormati privasi Bapak Bupati dan tetap menjaga kondusivitas daerah," tutup Juliandra.**
