PEKANBARU – Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid, direspons keras oleh Aktivis Anti-Korupsi Riau, Muhajirin Siringo Ringo.
Selain menyuarakan peringatan anti-kezaliman, Muhajirin juga mendesak Pj Gubernur SF Haryanto untuk segera membereskan tumpukan masalah hak-hak rakyat yang terabaikan.
Secara tegas, Muhajirin mengingatkan seluruh pejabat Riau: "Jangan coba-coba dzolimi rakyat. Jangan sekali-kali menunda hak orang, apalagi sampai mengurangi hingga menghilangkan".
Ia meyakini penangkapan Abdul Wahid merupakan manifestasi atas “doa orang terdzalimi yang menembus langit tanpa pembatas.”
Muhajirin menilai, kepemimpinan Abdul Wahid yang "baru seumur jagung" telah menciptakan begitu banyak permasalahan, termasuk penundaan hak-hak vital.
Aktivis ini secara khusus menyoroti beberapa kasus penundaan hak yang dinilai sangat memprihatinkan dan harus segera diselesaikan oleh Pj Gubernur SF Haryanto.
"Mari segera cairkan hak TKSK yang sudah sebelas bulan tak kunjung dicairkan. Ini adalah hak para pejuang sosial di tingkat bawah yang sangat membutuhkan," desaknya.
Muhajirin juga menyinggung nasib atlet Riau yang berjuang di ajang Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS). "Bantu atlet yang berangkat POPNAS kemarin. Miris kita melihatnya, mereka pergi menggunakan dana sendiri. Padahal, duit Riau banyak," ujarnya.
Muhajirin menaruh harapan besar pada SF Haryanto untuk membenahi manajemen keuangan dan hak-hak di Riau, termasuk penyelesaian bonus atlet PON yang sempat dipersulit pada masa Abdul Wahid.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas carut-marutnya kondisi anggaran dan nasib atlet, Muhajirin secara terang-terangan menuntut evaluasi terhadap pimpinan dinas terkait.
"Kami juga mendesak agar Pj Gubernur segera copot Kadispora Riau. Yurnalis tidak becus kerja! Kinerja Dispora Riau harus segera dibenahi total demi kemajuan olahraga dan kesejahteraan pegiat sosial di Riau," tutupnya.
Ia kembali menyerukan, "Mari Pak Haryanto, perbaiki Riau. Kerja, kerja, kerja," sebagai pesan agar Pj Gubernur fokus mengembalikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. **
