MimbarRiau.com - ALIANSI Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demonstrasi memperingati satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Senin, 20 Oktober 2025. Dalam aksinya, mereka membawa 17 poin tuntutan yang disuarakan dengan tajuk “Indonesia Cemas” dan seruan #1TahunCukup serta #1TahunMasalahBeruntun.
Koordinator Pusat BEM SI, Muzammil Ihsan, menyatakan aksi ini merupakan refleksi atas kinerja satu tahun pemerintahan yang dinilai belum menunjukkan keberpihakan pada rakyat. “Banyak kebijakan yang justru melahirkan masalah baru, memperlihatkan ketimpangan, dan menurunkan kualitas demokrasi,” kata Muzammil saat dikonfirmasi pada Senin, 20 Oktober 2025.
Salah satu tuntutan utama mahasiswa adalah evaluasi total terhadap program makan bergizi gratis (MBG) yang disebut masih bermasalah di lapangan. Menurut BEM SI, program ini menunjukkan ketidaksiapan pemerintah dari sisi infrastruktur, distribusi, hingga pengawasan anggaran.
“Korban keracunan MBG membuktikan bahwa pelaksanaan program belum berpihak kepada rakyat kecil, tetapi justru menjadi proyek politik,” ujar Muzammil.
Mahasiswa juga menyoroti tindakan represif aparat terhadap massa aksi dalam berbagai demonstrasi belakangan ini. Mereka menuntut pembebasan seluruh aktivis yang ditangkap saat menyampaikan aspirasi, serta penghentian segala bentuk intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi terhadap masyarakat sipil, akademisi, maupun jurnalis. “Tindakan represif terhadap gerakan rakyat adalah bentuk kemunduran demokrasi,” kata Muzammil.
Dalam aspek tata kelola pemerintahan, BEM SI menuntut evaluasi menyeluruh terhadap Kabinet Merah Putih dan pencopotan menteri yang dianggap bermasalah, terutama Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ESDM, Menteri HAM, dan Menteri Kehutanan. Mereka menilai kementerian tersebut gagal melindungi lingkungan dan sumber daya alam dari praktik eksploitatif.
Selain itu, BEM SI mendesak reformasi struktural lembaga legislatif untuk menghentikan praktik politik transaksional serta memastikan parlemen benar-benar mewakili kepentingan rakyat. Di sektor pendidikan, mereka menuntut pemerataan akses pendidikan berkualitas, pemenuhan alokasi 20 persen APBN secara nyata, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.
BEM SI juga menyoroti anggaran pertahanan dan keamanan yang dinilai membengkak di tengah kesulitan ekonomi rakyat. Mereka meminta transparansi penggunaan anggaran dan pembatasan peran militer hanya pada fungsi pertahanan negara. “Militerisme dalam kehidupan sipil harus dihentikan,” tulis Muzammil.
Tuntutan lainnya mencakup penghentian proyek food estate yang dinilai merusak lingkungan, pembubaran komando teritorial, serta pengesahan sejumlah RUU yang dianggap pro-rakyat seperti RUU Perampasan Aset, RUU PPRT, dan RUU Masyarakat Hukum Adat. Mahasiswa juga menuntut pemerintah memperkuat implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) danmemastikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual.
Dalam isu luar negeri, BEM SI meminta pemerintah menegaskan sikap menolak segala bentuk normalisasi dengan rezim zionis Israel dan memutus hubungan diplomatik dengan negara yang menolak kemerdekaan Palestina. Selain itu, mereka juga mendorong pengawasan ketat terhadap program koperasi desa dan pelaksanaan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) agar tidak merugikan masyarakat kecil.
“Seluruh tuntutan ini kami sampaikan demi kemaslahatan rakyat Indonesia. Kami mendesak pemerintah segera mengevaluasi kebijakan yang tidak pro-rakyat dan memperbaiki arah pembangunan nasional,” kata Muzammil.
