MIMBARRIAU.COM, Pekanbaru - Melansir Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SiRUP LKPP) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023 terdapat pos pekerjaan kontruksi renovasi aula SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru senilai 1 milyar lebih.
Pekerjaan tersebut tampaknya bukanlah seperti pekerjaan yang bersumber dari uang negara melainkan dari dana pribadi kepala sekolah, Ari Hidayanto.
Pasalnya bidang kemitraan sekolah, Lambok mendapatkan pesan dari kepala sekolah untuk tidak melihat pekerjaan aula yang sedang dikerjakan " untuk aula kata kepala sekolah jangan dulu (dilihat) tapi biar lebih jelas ayok ketemu dengan Bapak".tukas Lambok kamis (05/10/2023).
Ketika Kepala Sekolah Ari Hidayanto ditanya terkait pelarangan wartawan melihat/meliput pekerjaan renovasi aula mengatakan bahwa dia bukan melarang melainkan hanya segan terhadap kontraktornya.
"Saya bukan melarang, memang saya selaku KPA (kuasa pengguna anggaran) tapi pekerjaan itu kan sudah diserahkan kepada kontraktor, kalau ingin melihat harus seizin mereka, saya segan dengan kontraktornya" Cakapnya.
Ari Hidayanto ketika ditanya terkait sepinya publikasi disekolah yang dipimpinnya mengatakan kalau bisa tidak usah ada pemberitaan mengenai SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru.
Menyikapi fenomena pejabat seperti kepsek SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru ini, Sahnan Hasibuan selaku Ketum Komunitas Lawan Korupsi (KLK) ketika diminta tanggapannya mengatakan bahwa kepsek seperti ini perlu sekolah yang lebih tinggi lagi agar pola pikirnya semakin berkembang.
"Sikap arogansi serta tidak memahami aturan Undang Undang Pers No 40 tahun 1999 menyangkut Profesi Jurnalis dalam menjalankan liputan untuk dijadikan informasi Publik sering menjadikan sebuah persoalan yang mengakibatkan Wartawan sering kali dilecehkan ketika sedang bertugas dilapangan, ya salah satunya model kepsek seperti ini". Cakapnya.
"dan nampaknya kepsek smk kehutanan negeri Pekanbaru ini pun harus melanjutkan sekolahnya lebih tinggi lagi supaya berkembang wawasannya dalam menghadapi wartawan, belum lagi aturan yang dibuat sangat mempersulit para pencari berita, sebab siapa saja ingin bertamu harus mengirimkan surat terlebih dahulu agar dapat dilayani oleh sang kepala sekolah "tutur Sahnan. (Jirin)
