TELUK NAYANG, Mimbarriau.com -- Pembangunan infrastruktur mulai dari drainase, semenisasi dan yang lainnya harusnya di buat dulu papan proyeknya baru di kerjakan, bukan di kerjakan dulu sampai 95% baru di tampilkan papan plang proyeknya, tujuannya agar setiap masyarakat bisa melihat/mengawasi pekerjaan yang telah di kerjakan oleh pekerja, yang di tunjuk oleh PPK dari desa, bukan seperti yang terjadi di kepenghuluan teluk nayang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau tepatnya di jalan besar teluk nayang.
Awak media mimbarriau.com bersama tim pegiat LSM FKPBI (Forum Keadilan Putra Bangsa Indonesa) yang berkantor di pekan baru, tepatnya di jl.Rajawali Sakti no.50, Senin (4/09/2023) sekira jam 14.00 menjelang sore hari.
Awak media mencoba mengkonfirmasi salah satu pekerja yang tidak ingin namanya di sebutkan sedang melakukan pekerjaan drainase, tentang proyek yang mereka kerjakan dan sumber dananya dari mana.
Ini proyek dari desa yaitu kepenghuluan teluk nayang kecamatan pujud kabupaten Rohil, kalau di tanya PPK nya yah orang desalah pak, kemudian kalau bapak tanya plan informasi proyek ini kami kurang paham, dan kalau tanya RT/RW berapa itupun kami kurang paham, karena kami pekerja semua orang seberangnya, "pungkasnya singkat.
Karena temuan ini juga di saksikan dan dilihat oleh tim LSM FKPBI (Forum Keadilan Putra Bangsa Indonesa) yang berkantor di pekan baru, SAWAL.S.SH juga memberikan keterangan pers nya di laman media mimbarriau.com tepatnya hari itu juga (Senin, 4 September 2023 sekira jam 15.00 sore hari).
Ini jelas kangkangi peraturan pemerintah no.71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian undang-undang no.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, sebab dana yang di kerjakan ini sesuai dengan permendagri no.111,113,114 tentang dana desa yang bersumber dari APBN yang di kelola oleh pihak desa di Indonesa.
Masih kata SAWAL S.SH, juga menyepelekan permendes no.22 tahun 2016 tentang spanduk/plang anggaran yang telah di kerjakan, permendes no.19 tahun 2017 tentang akte kelola dana desa yang bersumber dari dana APBN tahun 2018, semua ini ada jumlah finansialnya, sangat di sayangkan kinerja para aparatur desa teluk nayang kecamatan pujud kabupaten rokan hilir propinsi riau.
Jadi saya sangat mengutuk keras kinerja yang dilakukan oleh ibu penghulu teluk nayang ini, saya tempo dekat ini akan segera melakukan somasi tertulis, melayangkan surat sesuai tupoksi kerja LSM, dan meminta dinas terkait meninjau kembali kinerja ibu penghulu teluk nayang ini sambil memvidiokan pekerjaan drainase yang sudah rampung, dan di duga asal jadi, "pungkasnya.
Untuk menggali informasi lebih akurat, awak media mimbarriau com mencoba mencari nomor kontak ibu penghulu ke-masyarakat sekitar namun tidak ada yang tahu, awak media mimbarriau.com mencoba kembali melihat ke kantor kepenghuluan teluk nayang namun sudah tutup kerena sudah mencapai waktu jam.15.30. Sore hari, kembali di gali informasi mencari nomor kontak PPK namun tetap tidak mendapatkan hasil.
Berjalannya waktu awak media mimbarriau.com akan mencoba menggali informasi lebih akurat lagi, dan akan menjumpai ibu penghulu dan PPK desa. Bersambung. (Manik/MR)
