Mimbarriau.com, Jakarta - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto angkat bicara mengenai usulan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman yang menginginkan setiap provinsi memiliki markas komando daerah militer (kodam). Prabowo berujar, sejak awal usulan itu masuk ke dalam rencana garis besar pemerintah.
"Itu rencana garis besar kita. Karena sistem pertahanan kita adalah pertahanan bersama dan rakyat semesta, jadi kita butuh bersama selalu dengan pemerintah daerah, selalu dengan pemerintah sipil. Selalu berdampingan," ujarnya kepada wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Sabtu (11/2/2023).
Prabowo menuturkan, selama ini baru terdapat markas polda di setiap provinsi. Sementara itu, jumlah markas kodam baru ada di 15 dari 38 provinsi. Karena itu, ke depannya, TNI akan menambah jumlah kodam sehingga ada di setiap provinsi.
"Sama polisi, sudah ke arah situ, di setiap provinsi ada polda. Dan sekarang kita, kita tingkatkan menjadi kodam. Sekarang sudah ada korem-korem. Itu rencana kita," jelasnya.
Kendati begitu, Prabowo tak menjelaskan secara detail terkait waktu rencana pembentukan kodam yang disebutkannya. Ia hanya mengatakan pihaknya masih terus mendiskusikan wacana tersebut dengan pihak terkait.
- Baca Juga Panglima Mutasi 18 Perwira Tinggi TNI
"Kita godok terus. Insyaallah kita mulai sedikit-sedikit," kata Prabowo.
Sebelumnya, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman mengungkap rencana pembentukan markas komando daerah militer (kodam) di setiap provinsi se-Indonesia. Dudung mengatakan akan mengusulkan pembentukan kodam itu ke Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.
"Jadi nanti, sesuai perintah dari Menhan (Menteri Pertahanan) dan Panglima TNI sudah setuju, nanti setiap provinsi akan ada kodam. Ini nanti kita usulkan kepada Panglima TNI," kata Dudung di Mabesad TNI, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (10/2/2023)
Berdasarkan mekanismenya, lanjut Dudung, setelah usul itu diterima Panglima Laksamana Yudo, akan dibawa ke Kementerian Pertahanan (Kemhan). Dari Kemhan, usul itu kemudian dilanjutkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
"Panglima nanti akan mengusulkan kepada Kemhan. Kemhan nanti akan mengusulkan kepada Men-PAN. Tentunya nanti juga akan dibicarakan dengan Menteri Keuangan, karena kan akan menyangkut masalah anggaran," ujar dia.
Dudung menyebutkan ada sejumlah tantangan dalam rencana pembentukan kodam di setiap provinsi. Dudung juga mengatakan perlunya keseimbangan dengan unsur kepolisian. (Zha)
