Mimbarriau.com, Jakarta - Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen Hamim Tohari menjelaskan perkembangan terkini pembentukan markas Komando Daerah Militer (Kodam) di setiap provinsi. Dia mengatakan rencana itu sedang dibahas Mabes TNI.
"Terkait dengan prosesnya ataupun follow up, ini masih ada di Mabes TNI, karena ada beberapa revisi kemarin," ujar Hamim Tohari di Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Jumat (12/5/2023).
Hamim mengatakan nantinya Kodam di setiap provinsi itu merupakan peningkatan status dari Komando Resor Militer (Korem) tipe A. Menurutnya, Korem tipe A sudah ada di setiap provinsi.
"Bukan pembentukan kodam baru sebenarnya, tapi ini adalah peningkatan status Korem tipe A yang selama ini ada di tiap-tiap provinsi itu menjadi kodam," kata dia.
Hamim mengatakan ada juga pembahasan terkait efisiensi jabatan perwira tinggi. Dia mengatakan pembahasan itu dilakukan secara bersamaan.
- Baca Juga Panglima Mutasi 18 Perwira Tinggi TNI
"Ini kan dua hal yang berjalan simultan walaupun nanti muaranya sedikit berbeda, pertama kemarin adalah pengurangan atau efisiensi beberapa jabatan pati, 121 yang pernah disampaikan itu, kemudian dalam waktu bersamaan mengembangkan Korem tipe A menjadi Kodam," tuturnya.
Hamim mengatakan hasil pembahasan di Mabes TNI akan diserahkan ke Kementerian Pertahanan. Dia mengatakan keputusan akhir berada di tangan pemerintah.
"Kemudian nanti pengembangan, tergantung pertimbangan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan, koordinasi dengan PAN RB kemudian Kementerian Keuangan dan lain-lain," kata dia.
Sebelumnya, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman mengungkap rencana pembentukan kodam di setiap provinsi se-Indonesia. Dudung mengatakan akan mengusulkan pembentukan Kodam itu ke Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.
"Jadi nanti, sesuai perintah dari Menhan (Menteri Pertahanan) dan Panglima TNI sudah setuju, nanti setiap provinsi akan ada kodam. Ini nanti kita usulkan kepada Panglima TNI," kata Dudung di Mabesad TNI, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (10/2).
Untuk diketahui, markas kodam di Indonesia saat ini baru sebanyak 15 dari 38 provinsi. Berdasarkan mekanismenya, lanjut Dudung, setelah usul itu diterima Panglima Laksamana Yudo, akan dibawa ke Kementerian Pertahanan (Kemhan). Dari Kemhan, usul itu kemudian dilanjutkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan). (Zha)
