Depok - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mulai mengukuhkan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) Sektor Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia serta Cyber Incident Exchange Forum (CIEF) Tahun 2026.
Sebanyak 59 Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) dikukuhkan, terdiri atas 13 TTIS kementerian dan lembaga, 37 TTIS pemerintah daerah, tujuh TTIS sektor kesehatan, serta dua TTIS sektor pendidikan.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Siak menjadi salah satu pemerintah daerah yang dikukuhkan pada kegiatan yang berlangsung di Aula Dr. Roebiono Kertopati BSSN, Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (6/10/2026).
Pada kesempatan itu, BSSN juga menyerahkan Surat Tanda Register kepada Pemerintah Kabupaten Siak atas terbentuknya Siak-CSIRT sebagai Tim Tanggap Insiden Siber Organisasi sektor pemerintah daerah. Surat tersebut diserahkan langsung Kepala BSSN, Letjen TNI (Purn.) Nugroho Sulistyo Budi, kepada Kepala Diskominfo Kabupaten Siak, Rozi Chandra.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Rozi Chandra mengatakan, Surat Tanda Register yang berlaku selama tiga tahun itu menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Siak untuk terus memperkuat sistem keamanan informasi dan meningkatkan kapasitas tim tanggap insiden siber.
"Alhamdulillah hari ini Pemerintah Kabupaten Siak melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menerima secara langsung surat tanda register tim tanggap insiden siber untuk 3 tahun kedepan, ini menjadi motivasi kita kedepannya untuk memperkuat sistem dan tim tanggap insiden siber di Kabupaten Siak khususnya Diskominfo Siak," ucap Rozi.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak sendiri, sambung Rozi telah memperkuat Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) beberapa waktu lalu sebagai bentuk keseriusan dalam upaya penyelenggaraan Sistem Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintahan Kabupaten Siak.
"Penguatan TTIS menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah Kabupaten Siak dalam membangun tata kelola pemerintahan digital yang aman, andal, dan berkelanjutan di tengah meningkatnya tantangan transformasi digital," katanya.
Sementara itu, Kepala BSSN Letjen TNI (Purn.) Nugroho Sulistyo Budi mengatakan siber dan persandian merupakan fondasi utama transformasi digital nasional sehingga harus dibangun secara aman dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, hal itu sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengenai pemerintahan digital dan ancaman siber.
"Untuk itu saya mendorong sekuru TTIS untuk melindungi aset melalui penguatan sumber daya manusia dan penerapan standar keamanan khususnya penerapan prinsip security by design (keamanan sejak tahap perancangan) dan pelindungan berlapis (defense in depth), serta resilience by architecture (ketangguhan melalui arsitektur)," kata dia.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BSSN Letjen TNI (Purn.) Nugroho Sulistyo Budi, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Anggota Komisi I DPR RI Sabam Rajagukguk, serta perwakilan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. ***
