ROKAN HILIR – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berencana menggelar aksi solidaritas besar-besaran pada Senin, 04 Mei 2026.
Aksi ini dipicu oleh belum dibayarkannya Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat desa selama empat bulan di tahun 2026 serta mandeknya penyaluran Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK).
Koordinator Aksi, Nina Siahaan, mengungkapkan bahwa kondisi para perangkat desa saat ini sudah sangat memprihatinkan. Menurutnya, ketidakpastian dari Pemerintah Daerah (Pemda) terkait alasan keterlambatan pembayaran membuat para anggota merasa terabaikan.
"Sebenarnya kami tidak ingin melakukan aksi, tapi sudah empat bulan Siltap belum dibayarkan. Semua anggota menjerit karena perangkat desa juga memiliki keluarga dan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Sementara itu, pihak Pemda tidak memberikan penjelasan yang jelas," ujar Nina saat dikonfirmasi.
Lebih lanjut, Nina menjelaskan bahwa prosedur administrasi sudah dijalankan, namun hingga kini belum membuahkan hasil.
"Kami disuruh buat permohonan, tapi sudah satu bulan setengah permohonan pencairan dana untuk bulan Januari saja belum cair, apalagi sampai bulan April ini," tambahnya.
Meski rencana aksi sudah matang, Nina menyebutkan bahwa pihaknya masih menunggu hasil pertemuan dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang dijadwalkan esok hari.
"Besok kami dipanggil rapat oleh orang BPKAD. Kami akan tunggu bagaimana keputusan besok sebelum menentukan langkah selanjutnya," tegasnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kepenghuluan (PMK) Rohil, Hasan Basri, saat dikonfirmasi mengarahkan awak media untuk menanyakan detail rencana demo tersebut kepada Sekretaris Dinas, Syafaruddin.
Saat dihubungi terpisah, Sekretaris PMK Rohil, Syafaruddin, mengaku tidak tahu-menahu mengenai rencana demonstrasi yang akan dilakukan oleh PPDI.
Namun, ia membenarkan bahwa pihaknya akan memfasilitasi pertemuan antara organisasi perangkat desa tersebut dengan BPKAD Rohil.
"Terkait rencana demo, saya tidak tahu. Memang benar besok kami akan memfasilitasi pertemuan antara PPDI dengan BPKAD Rohil untuk membahas persoalan yang ada," singkat Syafaruddin.
Hingga berita ini diturunkan, para perangkat desa di Rokan Hilir masih menunggu kepastian terkait hak-hak mereka yang belum terpenuhi, sembari membawa pesan utama: "Perangkat Desa Bersatu Menuntut Keadilan." (Rin)
