ROKAN HULU - Di bawah kepemimpinan Bupati Anton, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu tercatat telah menggelontorkan anggaran fantastis senilai Rp10,5 miliar hanya dalam kurun waktu dua musim haji terakhir.
Besarnya alokasi dana untuk biaya handling jamaah haji ini memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat: apakah ini murni bentuk memuliakan tamu Allah, atau justru menjadi celah bagi "pemain gelap" untuk meraup keuntungan?
Berdasarkan data yang dihimpun, pada tahun 2025, Pemkab Rohul mengalokasikan dana sebesar Rp4,7 miliar untuk melayani 460 jamaah haji.
Angka ini melonjak signifikan pada tahun 2026, di mana anggaran sebesar Rp5,8 miliar dikucurkan meski jumlah jamaah menurun menjadi 377 orang.
Dengan total akumulasi mencapai Rp10,5 miliar, Pemkab Rohul kini memegang predikat sebagai daerah dengan pengeluaran biaya handling haji terbesar di Indonesia selama dua tahun berturut-turut.
Diketahui, dalam dua musim haji tersebut, Pemkab Rohul memilih untuk mencharter pesawat Wings Air milik Lion Group guna mengangkut jamaah.
Namun, besarnya anggaran yang tidak berbanding lurus dengan penurunan jumlah jamaah di tahun 2026 menimbulkan spekulasi mengenai efisiensi penggunaan anggaran negara.
General Manager Lion Group, Ari Azhari, saat dikonfirmasi terkait rincian biaya charter pesawat tersebut belum bisa memberikan jawaban mendalam.
"Bang maaf saya masih di asrama haji Pontianak, nanti siang baru kembali ke Jakarta. Nanti sore saya hubungi kira-kira jam 15.00 WIB ya," ujarnya singkat melalui pesan elektronik.
Menanggapi fenomena ini, seorang pengamat kebijakan anggaran negara menyoroti potensi pemborosan anggaran.
Ia berharap motif di balik kebijakan Bupati Anton benar-benar tulus untuk pelayanan, mengingat rekor anggaran yang dikeluarkan Rohul sangat mencolok dibandingkan daerah lain di Indonesia.
"Kita berharap ini murni bentuk pemuliaan terhadap tamu Allah yang dilakukan oleh Bupati. Namun, secara logika anggaran, kenaikan dana di saat jumlah jamaah menurun tentu perlu diaudit secara transparan agar tidak muncul tudingan adanya pemain gelap yang memanfaatkan situasi ini demi keuntungan pribadi," ungkap sang pengamat.
Hingga berita ini ditayangkan, Bupati Rokan Hulu, Anton, belum memberikan tanggapan meski telah coba dikonfirmasi.
Kini publik menanti kejelasan dan transparansi dari Pemkab Rokan Hulu mengenai rincian penggunaan dana miliaran rupiah tersebut, guna memastikan bahwa niat mulia melayani jamaah haji tidak dinodai oleh praktik korupsi atau penggelembungan anggaran. (Rin)
