PEKANBARU - Pemerintah Provinsi(Pemprov) Riau mempertegas komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah dengan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026. Kegiatan ini diikuti secara hibrida di Riau Command Center (RCC) Kantor Gubernur Riau, Senin (27/4/2026).
Rakor yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI ini dipimpin langsung oleh Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir. Dalam pertemuan tersebut, dipaparkan data krusial mengenai perkembangan inflasi nasional hingga Maret 2026 sebagai basis pengambilan kebijakan di daerah.
Pemprov Riau yang diwakili oleh Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Ekonomi Setdaprov Riau Indrianasari menyimak secara seksama paparan Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Dr. Ateng Hartono. Data menunjukkan inflasi year to date (y-to-d) hingga Maret 2026 berada di angka 0,94 persen, masih dalam koridor target nasional sebesar 2,5±1 persen.
Dalam laporan per 24 April 2026, sejumlah komoditas pangan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Harga daging sapi terpantau stabil di angka Rp139.053/kg (0,68 persen di bawah harga acuan), namun mengalami sedikit kenaikan mingguan sebesar 0,29 persen.
Sementara itu, Minyakita tercatat di harga Rp15.889/kg. Meski masih 1,21 persen di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), komoditas ini menunjukkan tren positif dengan penurunan harga 0,58 persen dibanding periode sebelumnya.
Menurutnya, tantangan inflasi justru terlihat pada komoditas beras dan gula. Dimana Gula Konsumsi tercatat Rp18.320/kg atau 4,69 persen di atas harga acuan. Lalu, untuk Beras Medium (Zona 3) mencapai Rp17.497/kg (12,89 persen di atas HET), serta beras Premium berada di level Rp19.964/kg (26,35 persen di atas HET).
Merespons dinamika harga tersebut, Pemprov Riau terus mengoptimalkan langkah-langkah strategis untuk menekan laju inflasi di tingkat lokal. Penguatan koordinasi lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan kelancaran distribusi barang dan ketersediaan pasokan di pasar-pasar tradisional.
“Kehadiran kami dalam rakor ini adalah bentuk komitmen kuat pemerintah daerah untuk terus memantau ketersediaan pasokan. Langkah strategis akan terus dioptimalkan guna menjaga daya beli masyarakat, terutama pada komoditas pangan pokok,” ujar Indrianasari.
Melalui pemantauan rutin ini, pihaknya berharap dapat mendeteksi dini lonjakan harga dan segera melakukan intervensi pasar jika diperlukan, demi terciptanya stabilitas ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Riau. **
