Rokan Hilir — Polemik penggunaan mobil dinas baru jenis Toyota Alphard oleh Wakil Bupati Rokan Hilir (Rohil), Jhoni Charles, terus memicu kekecewaan publik.
Di tengah kondisi keuangan daerah yang disebut sedang terpuruk, ditambah gaji pegawai dan honorer yang masih tertunda pembayarannya, munculnya mobil dinas mewah untuk seorang pejabat dianggap sebagai bentuk ketidakpekaan terhadap situasi daerah.
Masyarakat menilai, ketika pemerintah daerah sedang menghadapi tekanan fiskal, para pejabat seharusnya memberi contoh penghematan bukan justru menggunakan fasilitas mewah yang menyedot anggaran besar.
Lebih memancing reaksi publik lagi, Wakil Bupati Jhoni Charles kemudian menyampaikan bahwa mobil dinas itu bukan kehendaknya, melainkan “usulan pemerintahan sebelumnya”.
Pernyataan itu langsung menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk dari Gerakan Rakyat Berantas Korupsi (GERBRAK) Riau.
Koordinator GERBRAK Riau, Muhajirin Siringo Ringo, menegaskan bahwa alasan “itu program pemerintah sebelumnya” tidak bisa menjadi tameng untuk menikmati fasilitas mewah di saat daerah sedang kesulitan.
“Kalau memang Wakil Bupati Rohil benar-benar pro rakyat, seharusnya beliau bisa menolak pengadaan mobil mewah tersebut. Banyak kepala daerah lain yang menolak mobil dinas baru, meskipun sudah dianggarkan oleh pemerintahan sebelumnya, karena mereka paham kondisi keuangan dan beban masyarakatnya.” Cetus Muhajirin, Rabu (26/11).
“Jangan cuma beralibi bahwa itu usulan pemerintahan lama. Penolakan itu sah, etis, dan sangat mungkin dilakukan. Banyak contoh kepala daerah lain yang berani menolak, demi menjaga kepercayaan publik dan moralitas anggaran.” ungkap Muhajirin
Menurut GERBRAK, penolakan fasilitas mewah adalah sikap yang menunjukkan integritas dan keberpihakan kepada masyarakat, terutama ketika anggaran daerah sedang dalam kondisi sulit.
Untuk mempertegas bahwa penolakan itu bukan hal yang mustahil, berikut daftar contoh kepala daerah di Indonesia yang menolak mobil dinas baru, padahal anggarannya sudah disiapkan pemerintahan sebelumnya:
1. Bupati Temanggung – Agus Setyawan
Menolak mobil dinas baru yang sudah dianggarkan, memilih tetap pakai mobil lama demi efisiensi.
2. Bupati Gunungkidul – Endah Subekti
Menolak pembelian mobil dinas baru Rp 1,5 miliar, dan mengalihkan anggaran untuk program masyarakat.
3. Wali Kota Kupang Terpilih – Christian Widodo
Menolak paket mobil dinas baru sekitar Rp 3 miliar, memilih menggunakan mobil bekas pejabat sebelumnya.
4. Wali Kota Cirebon – Effendi Edo
Menegaskan tidak akan memakai mobil dinas baru meskipun anggarannya ada.
5. Pj Bupati Maluku Tengah – Muhamat Marasabessy
Menolak mobil dinas baru, memilih menggunakan mobil lama demi efisiensi anggaran publik.
GERBRAK menilai, di tengah keterlambatan gaji pegawai dan honorer, penggunaan mobil dinas mewah bukan hanya tidak etis tetapi juga melukai perasaan masyarakat.
“Masyarakat sedang susah, anggaran sedang seret, tapi pejabat justru menikmati fasilitas mewah. Ini ironi yang tidak boleh dibiarkan.” ujar Muhajirin
GERBRAK Riau mendesak pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk lebih transparan, lebih sensitif, dan lebih mengedepankan kepentingan publik dibandingkan kenyamanan pribadi pejabat. **
