Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau diminta melakukan evaluasi terhadap semua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Tujuannya, agar perusahaan plat merah itu bisa memberikan dividen lebih kepada pemerintah.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Syafaruddin Poti ingin Biro Ekonomi yang membawahi pengelolaan BUMD agar memberikan teguran kepada direktur yang tidak mampu mencapai target dividen tahunan.
"Kami berharap, Pemprov memberikan teguran kepada direktur-direktur BUMD yang kurang aktif atau kurang gesit mengumpulkan dividen. Bahkan ada yang masih harus menyusu ke APBD," kata Poti, Jumat (24/11/2023).
Kata Poti, Pemprov juga harus mengambil langkah tegas jika target akhir tahunan BUMD tersebut tidak tercapai. Sebab, kata dia, dividen yang tidak tercapai menunjukkan direktur dan komisaris BUMD tersebut tidak mampu bekerja.
"Jadi kalau kinerjanya tidak menghasilkan dividen sesuai target APBD, kita harap evaluasi dari Plt Gubernur agar evaluasi direksi dan komisarisnya. Berarti mereka tidak mampu. Masak sudah diberi modal, tidak mampu juga," kata dia.
Menurutnya, DPRD Provinsi Riau bersama Pemprov Riau telah berhasil mendapatkan pembagian PI 10 persen dari SKK Migas. PI 10 persen tersebut akan dimasukkan dalam kas daerah melalui BUMD yang sudah ditunjuk, yakni Riau Petroleum.
"Sekarang tinggal bagaimana BUMD kita memenuhi syarat untuk menerima PI tersebut. Ada 9 syarat administrasi yang harus dilengkapi. Tapi kita yakin PI itu akan masuk ke kas daerah melalui BUMD, karena sudah ada kesepakatan antara SKK Migas, PHR dan Riau Petroleum," kata dia. (Jirin)
