MimbarRiau.com - Rakyat Merdeka - Sejumlah pakar politik dan pemerintahan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai Pemilu 2024 akan terasa berbeda dibanding gelaran Pemilu sebelumnya. Meski ketegangan atau tensi politik cukup panas, kemungkinan terjadinya polarisasi atau potensi konflik tak sedahsyat Pemilu sebelumnya.
Dosen Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik UGM Riza Noer Arfani mengatakan, potensi konflik horizontal maupun vertikal di Pemilu 2024 lebih rendah dibanding gelaran kontestasi sebelumnya. Sebab, literasi digital dan kesadaran masyarakat sudah lebih baik.
Saat ini, masyarakat sudah bisa memilah kabar hoaks atau berita bohong, hingga pesan bernada provokasi dengan melakukan cross check melalui gawai masing-masing.
Menurutnya, imbas dari perubahan perilaku itu menjadikan isu-isu yang bisa memecah belah masyarakat lebih tersaring.
“Jadi, kemungkinan polarisasi ekstrem hampir tidak ada. Apalagi pada Pemilu Legislatif (Pileg), relatif tidak menghasilkan konflik di level grassroot,” ujar Riza melalui keterangan tertulisnya di Yogyakarta, Minggu (29/10/2023).
Lebih lanjut, dia menyatakan, besarnya polarisasi serta konflik horizontal dan vertikal di tengah masyarakat pada dua Pemilu sebelumnya, terjadi lantaran belum adanya adaptasi terhadap media digital.
Karenanya, emosi mereka mudah disulut oleh kabar atau broadcast yang masuk ke telepon pintar yang mereka miliki.
“Ke depan, itu tak terjadi lagi. Masyarakat kita sudah tidak mudah percaya (pada kabar yang tidak jelas). Mereka akan menelusuri informasi, sehingga potensi konflik yang akan terjadi lebih kecil,” jelasnya.
Senada, dosen Departemen Politik dan Pemerintahan UGM Abdul Gaffar Karim menilai, gejolak Pemilu 2024 akan lebih tenang dibanding kontestasi sebelumnya. Sebab, pada Pemilu 2014 dan 2019, pertarungan dukungan dan polarisasi mulai memanas beberapa tahun sebelum Pemilu berlangsung.
“Kondisi serupa tidak tampak pada Pemilu kali ini. Artinya, potensi polarisasi hingga konflik sangat kecil. Pemilu 2024 akan lebih tenang dibanding Pemilu 2014 dan 2019,” ujar Gaffar.
Kendati begitu, dirinya tetap memberikan catatan kritis terhadap pelaksanaan Pileg, Pemilu Presiden (Pilpres) hingga Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) mendatang. Dia menyebut, minimnya konflik akan menjadi ironi, bila penyebabnya adalah kondisi masyarakat yang tidak terkonsolidasi dengan baik.
Maksudnya, hingar bingar di ranah elite sudah diacuhkan oleh publik. Berkaca pada fenomena yang terjadi di berbagai negara di dunia, erosi demokrasi sangat berbahaya jika gerakan masyarakat tidak terlihat.
“Ini perlu menjadi perhatian dan diskusi penting di balik hingar bingar Pemilu 2024,” katanya. (Chdy)
