ROKAN HILIR – Polemik dugaan video call seks (VCS) yang sempat viral dan menyeret nama Sekretaris Daerah (Sekda) Rokan Hilir pada tahun 2024, Fauzi Erizal kembali menjadi sorotan.
Tokoh muda Rohil, Muhajirin Siringo Ringo, secara tegas mendesak Bupati Rokan Hilir agar segera mengambil langkah berani dengan membebastugaskan Sekda dari jabatannya.
Muhajirin menilai, meskipun kasus tersebut berstatus dugaan dan telah dibantah oleh yang bersangkutan, namun dampak moral dan citra publik yang ditimbulkan tidak bisa dianggap sepele.
“Ini bukan lagi sekadar isu pribadi. Ketika seorang pejabat tertinggi birokrasi daerah terseret dugaan video asusila yang viral secara nasional, maka yang dipertaruhkan adalah marwah daerah. Negeri Seribu Kubah tidak boleh tercoreng oleh polemik seperti ini,” tegas Muhajirin, Kamis (12/2/2026).
Menurutnya, jabatan Sekda adalah simbol integritas birokrasi dan representasi moral aparatur sipil negara (ASN). Karena itu, ketika muncul persoalan serius yang menjadi konsumsi publik luas, kepala daerah harus menunjukkan ketegasan.
“Pembebastugasan bukan vonis bersalah. Ini langkah administratif yang lazim dalam tata kelola pemerintahan modern. Justru ini bentuk perlindungan terhadap institusi agar roda pemerintahan tetap berjalan tanpa bayang-bayang polemik,” ujarnya.
Muhajirin juga menyoroti perbandingan dengan kasus yang terjadi di Batam, di mana pejabat yang terseret dugaan kasus asusila langsung dibebastugaskan oleh Wali Kota setempat demi menjaga objektivitas pemeriksaan dan meredam kegaduhan publik.
“Di Batam, ketika ada dugaan kasus serupa, wali kota langsung mengambil langkah tegas dengan membebastugaskan pejabat tersebut. Itu contoh kepemimpinan yang responsif terhadap krisis kepercayaan publik. Seharusnya Rohil juga memiliki standar etika yang sama,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pembiaran terhadap polemik yang sudah viral hanya akan memperpanjang spekulasi dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Jika dibiarkan tanpa sikap tegas, masyarakat bisa menilai ada pembiaran atau bahkan perlindungan. Ini berbahaya bagi kredibilitas pemerintahan. Rohil butuh kepastian sikap, bukan diam,” tambahnya.
Muhajirin menyebut bahwa publik berhak mendapatkan kepastian dan transparansi, terlebih kasus tersebut sempat menyita perhatian luas dan memicu berbagai reaksi di tengah masyarakat.
“Kepercayaan publik itu mahal. Sekali rusak, sulit diperbaiki. Jangan sampai generasi muda Rohil kehilangan rasa hormat terhadap institusi pemerintahan karena dianggap abai terhadap isu moral pejabatnya,” ujarnya lagi.
Ia menegaskan bahwa desakan ini murni demi kepentingan daerah, bukan bermuatan politik ataupun kepentingan pribadi.
“Saya berbicara sebagai anak negeri, sebagai tokoh muda Rohil yang peduli terhadap kehormatan daerah. Saya tidak ingin Negeri Seribu Kubah dipandang rendah akibat persoalan yang seharusnya bisa disikapi dengan tegas,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Muhajirin kembali menegaskan harapannya kepada Bupati Rokan Hilir untuk segera mengambil keputusan yang dianggapnya bijak dan berani.
“Saya, Muhajirin Siringo Ringo, secara terbuka berharap dan mendesak Bupati Rokan Hilir segera membebastugaskan Sekda Rohil demi menjaga marwah pemerintahan dan kehormatan Negeri Seribu Kubah,” pungkasnya. **
