ROHIL - Ketua Umum DPH LAMR Rohil, Datuk Seri Jufrizan SPi bersama Unsur Pimpinan Daerah dan Pengurus
Harapkan Tim Terpadu Tangani Persoalan Solar Subsidi
Persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang masih terjadi di sejumlah daerah, khususnya di Kabupaten Rokan Hilir, mendapat perhatian dari Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Rokan Hilir
Ketua Umum DPH LAMR Rohil, Datuk Seri Jufrizan SPi, mendorong pemerintah bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait membentuk tim terpadu untuk mengurai persoalan distribusi solar bersubsidi yang dinilai perlu segera ditangani secara menyeluruh.
Menurutnya, persoalan solar subsidi tidak cukup hanya dilihat dari ketersediaan pasokan di tingkat stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Mata rantai distribusi dari hulu hingga ke konsumen juga perlu diawasi agar BBM bersubsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.
"Perlu ada langkah bersama melalui tim terpadu. Persoalan ini harus dilihat dari berbagai sisi, mulai dari pasokan, kuota, distribusi sampai pengawasan di lapangan,” ujar Datuk Seri Jufrizan, Ahad (4/10/2026).
Ia mengatakan, munculnya antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU menjadi salah satu gambaran bahwa persoalan distribusi solar subsidi masih membutuhkan perhatian serius.
Kondisi tersebut, lanjutnya, tidak hanya menyita waktu masyarakat, tetapi juga dapat menimbulkan persoalan lain ketika antrean kendaraan memanjang hingga mengganggu arus lalu lintas.
"Ketika masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan solar, tentu ada dampak ekonomi. Waktu terbuang, biaya operasional meningkat dan aktivitas masyarakat ikut terganggu,” katanya.
Datuk Seri Jufrizan menilai, pengawasan terhadap distribusi solar bersubsidi perlu dilakukan secara berlapis. Jika ditemukan adanya dugaan penyimpangan atau penimbunan, menurutnya, tindakan tegas harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, ia juga berpandangan bahwa kebutuhan riil masyarakat perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam mengevaluasi kuota solar bersubsidi.
Namun, penambahan kuota saja dinilai belum cukup apabila tidak diikuti dengan sistem distribusi dan pengawasan yang baik.
"Kalau memang kebutuhan di lapangan meningkat, tentu kuotanya perlu dikaji. Tetapi jangan sampai penambahan kuota tidak dibarengi pengawasan. Yang paling penting adalah bagaimana BBM subsidi itu tepat sasaran dan tidak bocor di tengah perjalanan,” jelasnya.
"Ketika masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan solar, tentu ada dampak ekonomi. Waktu terbuang, biaya operasional meningkat dan aktivitas masyarakat ikut terganggu,”
— Ketua Umum DPH LAMR Rohil, Datuk Seri Jufrizan SPi
Menurut Datuk Seri Jufrizan, pemerintah perlu memetakan persoalan secara menyeluruh, termasuk kebutuhan sektor transportasi, nelayan, petani, pelaku usaha serta masyarakat yang memang bergantung pada solar bersubsidi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
Ia berharap pembentukan tim terpadu nantinya tidak hanya bersifat reaktif ketika terjadi kelangkaan atau antrean panjang, tetapi mampu melakukan pengawasan secara berkelanjutan.
"Harapan kita persoalan ini jangan hanya ditangani ketika sudah ramai atau terjadi kelangkaan. Harus ada langkah yang terencana, pengawasan rutin dan koordinasi lintas instansi, sehingga masyarakat tidak terus-menerus menghadapi persoalan yang sama,” ujarnya.
LAMR Rohil, kata dia, pada prinsipnya mendukung langkah pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan ketepatan sasaran BBM bersubsidi. Namun, kepentingan masyarakat harus tetap menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan yang diambil. ***
