PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau menegaskan pentingnya data statistik sebagai dasar dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan daerah. Berbagai indikator yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Riau, mulai dari inflasi, Nilai Tukar Petani (NTP), ekspor-impor hingga pariwisata, dinilai menggambarkan kondisi nyata yang dirasakan masyarakat.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau, Drs H Supriyadi MSi, dalam kegiatan rilis Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Riau, Kamis (1/10/2026).
Supriyadi mengatakan, angka statistik tidak semata-mata menjadi data administratif, tetapi dapat digunakan untuk membaca kondisi ekonomi dan sosial masyarakat sekaligus menentukan langkah pemerintah ke depan.
"Hari ini kita kembali mendapatkan gambaran mengenai kondisi Riau melalui berbagai indikator statistik yang dirilis BPS. Inflasi, Nilai Tukar Petani, ekspor-impor, dan pariwisata bukan sekadar angka," kata Supriyadi.
Menurutnya, setiap indikator memiliki keterkaitan langsung dengan kondisi masyarakat. Inflasi, misalnya, berkaitan dengan daya beli. Sementara NTP dapat menjadi salah satu gambaran mengenai tingkat kesejahteraan petani.
"Di baliknya terdapat kondisi nyata yang dirasakan masyarakat. Di balik inflasi ada daya beli masyarakat. Di balik NTP ada kesejahteraan petani. Di balik ekspor dan impor ada aktivitas produksi, perdagangan, investasi, dan daya saing," ujarnya.
Begitu pula dengan sektor pariwisata. Supriyadi menyebut perkembangan pariwisata tidak hanya berkaitan dengan jumlah wisatawan yang datang, tetapi juga menyangkut perputaran ekonomi, aktivitas usaha, tenaga kerja serta potensi budaya dan alam yang dimiliki Riau.
Karena itu, ia mengapresiasi BPS Provinsi Riau yang dinilai terus menjaga kualitas statistik sebagai salah satu fondasi pembangunan daerah.
"Bagi Pemerintah Provinsi Riau, data bukan hanya untuk melihat apa yang telah terjadi, tetapi menjadi kompas untuk menentukan apa yang harus dilakukan ke depan," katanya.
Supriyadi kemudian menyoroti pengendalian inflasi sebagai salah satu perhatian penting pemerintah. Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, inflasi Riau pada Agustus 2026 tercatat sebesar 3,27 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy).
Menurut dia, dinamika inflasi tidak terlepas dari sejumlah faktor, antara lain pasokan, distribusi dan kondisi musiman. Karena itu, pengendalian inflasi membutuhkan kerja sama lintas sektor.
"Pengendalian inflasi membutuhkan sinergi seluruh pihak baik pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Riau, pemerintah kabupaten/kota, Bank Indonesia, TPID, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pasokan tersedia, distribusi lancar, dan daya beli masyarakat terjaga," jelasnya.
Selain inflasi, kesejahteraan petani juga menjadi perhatian. Sebagai daerah yang memiliki basis pertanian dan perkebunan cukup kuat, Supriyadi menilai keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari peningkatan produksi.
Menurutnya, perlu dilihat pula sejauh mana peningkatan produksi tersebut memberikan dampak terhadap kesejahteraan petani. Dalam konteks itu, data NTP menjadi salah satu instrumen untuk melihat kondisi petani sekaligus menjadi dasar dalam menyusun kebijakan.
"Data NTP menjadi salah satu instrumen penting untuk melihat kondisi tersebut dan menjadi dasar dalam memperkuat produktivitas, hilirisasi, akses pasar, serta nilai tambah bagi petani," katanya.
Ia menegaskan, petani diharapkan tidak hanya berperan sebagai produsen, tetapi juga memperoleh manfaat lebih besar dari pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan nilai tambah.
"Kita ingin petani bukan hanya menjadi produsen, tetapi juga menikmati nilai tambah dari pertumbuhan ekonomi daerah," lanjut Supriyadi.
Pada sektor perdagangan, Supriyadi menyebut Riau memiliki posisi strategis dalam perdagangan nasional maupun internasional. Karena itu, perkembangan ekspor dan impor menjadi salah satu indikator yang penting untuk melihat daya saing perekonomian daerah.
Namun, menurutnya, pembangunan sektor perdagangan ke depan tidak cukup hanya mengejar peningkatan volume ekspor. Nilai tambah juga perlu diperkuat melalui hilirisasi, diversifikasi produk, perluasan pasar dan penguatan industri pengolahan.
Sementara pada sektor pariwisata, Riau dinilai memiliki modal yang cukup besar melalui kekayaan alam, sejarah, budaya, kuliner dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah.
"Keberhasilan pariwisata tidak hanya dilihat dari jumlah kunjungan, tetapi juga dari lama tinggal, belanja wisatawan, berkembangnya usaha, terbukanya lapangan kerja, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat," ujar Supriyadi.
Ia menambahkan, berbagai indikator statistik tersebut memberikan satu pesan penting bahwa pembangunan daerah harus dilakukan berdasarkan bukti dan data, bukan sekadar persepsi.
"Pembangunan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan persepsi. Pembangunan harus dibangun berdasarkan bukti," tegasnya.
Pemprov Riau, kata dia, akan terus menjadikan data sebagai bagian penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan, termasuk dalam mengawal pelaksanaan RPJMD Provinsi Riau 2025–2029.
Supriyadi menekankan, keberhasilan pembangunan pada akhirnya tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dijalankan pemerintah, tetapi dari perubahan dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
"Keberhasilan pembangunan pada akhirnya bukan hanya tentang berapa banyak program yang dilaksanakan, tetapi seberapa besar perubahan yang dirasakan masyarakat," katanya.
Ia berharap sinergi antara Pemprov Riau dan BPS Riau semakin kuat sehingga budaya kerja berbasis data dapat terus dibangun di lingkungan pemerintahan.
"Mari membangun budaya kerja yang berbasis data, menggunakan statistik bukan hanya untuk menjelaskan masa lalu, tetapi juga membaca masa depan dan menentukan langkah yang lebih tepat," tuturnya.
Supriyadi juga menyampaikan apresiasi kepada BPS Riau atas konsistensinya dalam menjaga kualitas statistik daerah. Menurutnya, kualitas data akan sangat menentukan ketepatan kebijakan dan intervensi pemerintah.
"Mari kita pastikan setiap kebijakan berbasis data, setiap intervensi tepat sasaran, dan setiap pembangunan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat Riau," pungkasnya. ***
