MimbarRiau.com, Pekanbaru -- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
Kehadiran Menteri ATR/BPN tersebut di sambut hangat oleh Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar beserta jajaranya sekaligus menggelar rapat koordinasi (Rakor) Bersama Forkopimda Provinsi Riau di Gedung Daerah Balai Serindit, Jalan Diponegoro Pekanbaru, Kamis (16/02/2023) sore.
Tampak hadir pula pada kegiatan ini, Kapolda Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal, Danlanud Roesmin Nurjadin Marsma TNI Setiawan, Komandan Resor Militer (Danrem) 031/Wirabima Brigjen Parlindungan Hutagalung, dan KaKanwil BPN Riau, Asnawati serta Kepala Daerah se Provinsi Riau.
Pada kesempatan itu, Menteri ATR/BPN Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menyerahkan sertifikat tanah untuk sertifikat hak atas tanah melalui konsolidasi tanah kepada masyarakat di Kota Pekanbaru sejumlah 15 Bidang.
Kemudian, Hadi Tjahjanto juga menyerahkan sertifikat tanah barang milik negara yang terdiri dari aset Kementerian Pertahanan sebanyak 2 bidang, Kepolisian RI 1 Bidang.
Lalu sertifikat aset pemerintah Provinsi Riau 1 Bidang, Pemerintah Kota Pekanbaru 1 Bidang, aset Pemerintah Kabupaten Pelalawan 1 Bidang, dan Aset NU Riau 1
Saat menyampaikan sambutannya, Menteri ATR/BPN memberikan apresiasi kepada masyarakat Provinsi Riau terutama yang telah merelakan tanahnya untuk fasilitas umum.
“Saya melihat di Provinsi Riau ini banyak malaikat, dari warga masyarakat banyak yang melaksakan konsolidasi tanah merelakan tanahnya dipotong untuk kegiatan fasilitas sosial, fasilitas umum, dan jalan. Ini dilakukan agar fasilitas umumnya dan infrastrukturnya rapi,” ucapnya.
Sehingga, mantan Panglima TNI ini berharap, ada warga dari daerah lainnya dapat meniru dari apa yang telah dilakukan masyarakat Provinsi Riau.
“Mudah-mudahan apa yang di laksanakan oleh seluruh warga pekanbaru bisa menular ke warga lainnya,” harapnya.
Pada Rakor tersebut Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Riau, Asnawati menyampaikan sejumlah permasalahan. Di antaranya adalah kepemilikan tanah antara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Riau dengan masyarakat di poros jalan Tol Pekanbaru-Dumai.
“Adapun permasalahan yang menonjol di Provinsi Riau ini antara lain adalah permasalahan kepemilikan tanah antara masyarakat dengan Kementrian Keuangan atau DJKN pada radius 100 meter kanan kiri sepanjang poros jalan Tol Pekanbaru-Dumai. Sehingga itu yang menjadi agenda penting kita,” kata Asnawati.
Asnawati juga menjelaskan, permasalahan lainnya yang ada di Provinsi Riau, yakni terhadap klaim tanah dari masyarakat atau kelompok tertentu terkait Hak Guna Usaha (HGU).
“Selain itu, permasalahan yang menonjol adalah klaim dari masyarakat baik itu masyarakat adat atau kelompok tani dan lainnya. Berkaitan dengan ketika HGU akan berakhir dan akan di mohonkan perpanjangan atau pembaharuan,” jelasnya.
Namun, walaupun demikian Asnawati mengungkapkan telah banyak pihaknya membuat program dan langkah untuk mengatasi permasalahan agraria di Bumi Lancang Kuning.
Sehingga, dirinya juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah daerah terutama kepada Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar dan pihak terkait yang telah melakukan sinergitas dan mendukung program-program ATR/BPN.
“Pada kesempatan ini juga kami memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Gubernur Riau Syamsuar dan pemerintah daerah serta seluruh pihak yang telah mendukung program Kementrian ATR/BPN Provinsi Riau. Semoga sinegritas tangguh ini berjalan baik seterusnya.” pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menuturkan, bahwa kunjungan kerjanya ke Provinsi Riau ini sekaligus membahas secara internal terkait permasalahan jalan poros Tol Pekanbaru-Dumai.
"Pada kesempatan sore hari ini, saya akan melakukan rapat internal terkait dengan poros Pekanbaru-Dumai 180 Km yang mencakup 4 daerah [Pekanbaru-Siak-Bengkalis, Dumai],” tuturnya.
Dia berharap dengan dilakukan rapat ini permasalahan tanah yang ada dapat bisa diselesaikan secara baik sehingga keadaan Agraria dan Tata Ruang di Bumi Lancang Kuning menjadi lebih kondusif.
"Mudah-mudahan dengan pertemuan sore ini permasalahan tanah di Pekanbaru bisa kita urai dan selesaikan dengan baik. Saya mohon doanya seluruh masyarakat Pekanbaru.” pungkas Hadi.
Turut hadir pada pertemuan tersebut, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Riau, serta bupati/wali kota se Provinsi Riau.
Pada pertemuan tersebut Gubernur Riau Syamsuar juga melakukan penyerahan simbolis 1 unit kendaraan roda empat Toyota Hilux dari Pemprov Riau kepada BPN Kanwil Riau untuk kendaraan operasional. (Andi)
