RIAU - Pemerintah Provinsi Riau mendorong Desa Kuala Selat, Kabupaten Indragiri Hilir, menjadi model penataan dan pengembangan desa pesisir yang dapat direplikasi di wilayah lainnya. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Dukungan Penataan Desa Kuala Selat bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia secara virtual di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kantor Gubernur Riau, Selasa (8/9/2026).
Penataan Kuala Selat diarahkan melalui penguatan koordinasi lintas pemerintahan dan kementerian agar berbagai persoalan mendasar di desa tersebut dapat ditangani secara terpadu. Pemerintah Provinsi Riau bersama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir juga telah mengidentifikasi sejumlah usulan yang dapat didorong melalui program pemerintah pusat.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyampaikan bahwa seluruh usulan pembangunan yang telah disampaikan secara berjenjang akan terus dikonsolidasikan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan. Menurutnya, konsolidasi tersebut penting agar kebutuhan masyarakat Kuala Selat dapat diarahkan kepada kementerian dan lembaga yang memiliki program sesuai.
"Seluruh usulan yang pernah disampaikan secara berjenjang, baik sesuai kewenangan bupati, provinsi maupun yang perlu ditingkatkan sampai ke pemerintah pusat, akan terus kita dorong. Karena itu, kami berterima kasih atas inisiatif untuk mengonsolidasikan usulan tersebut dengan beberapa kementerian," tuturnya.
Ia menilai Kuala Selat memiliki posisi strategis untuk menjadi contoh penanganan persoalan desa pesisir di Kabupaten Indragiri Hilir. Keberhasilan penataan desa tersebut diharapkan dapat menjadi model yang dapat diterapkan pada desa-desa lain dengan karakteristik persoalan yang serupa.
"Kunjungan dan perhatian terhadap Kuala Selat ini sangat penting karena desa tersebut merupakan salah satu wilayah yang benar-benar membutuhkan perhatian. Jika kita bisa mengelolanya dengan baik dan membuktikan penanganannya secara efektif, Kuala Selat dapat menjadi model untuk penyelesaian persoalan beberapa desa lainnya di Kabupaten Indragiri Hilir," katanya.
Sementara itu, Bupati Indragiri Hilir, Herman, menyampaikan bahwa salah satu persoalan utama Kuala Selat adalah abrasi yang berdampak terhadap produktivitas perkebunan kelapa masyarakat. Kondisi tersebut membutuhkan penanganan bertahap melalui pembangunan pemecah gelombang, tanggul, serta penanaman mangrove secara berkelanjutan.
"Di Kuala Selat terdapat sekitar 1.248 hektare wilayah yang terdampak abrasi dan kondisi tersebut membuat kebun kelapa masyarakat tidak lagi produktif. Karena itu, kita mengusulkan pembangunan pemecah gelombang terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan tanggul dan penanaman mangrove agar daratan dapat kembali terbentuk dan kebun kelapa masyarakat bisa dipulihkan," jelasnya.
Herman berharap dukungan pemerintah pusat dapat memperkuat upaya pemerintah daerah dalam menangani persoalan infrastruktur dan lingkungan di wilayah pesisir. Menurutnya, pembangunan tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan karena abrasi dan kerusakan lingkungan menjadi persoalan yang terus dihadapi masyarakat Kuala Selat.
"Kami berharap pembangunan pemecah gelombang dan tanggul dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan dukungan Kementerian Pekerjaan Umum melalui BWS yang ada di Provinsi Riau. Setelah kondisi pesisir lebih terlindungi, penanaman mangrove dan pemulihan kebun kelapa masyarakat dapat dilakukan secara lebih optimal," ungkapnya. ***
