MimbarRiau.com - Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau (UNRI) pada Jumat 2 Februari 2024 siang mengeluarkan pernyataan sikap menyoroti pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 yang dinilai jauh dari prinsip kedilan dan kejujuran.
Dalam pernyataannya, Ketua IKA FISIP UNRI, Moris Adidi Yogia menegaskan tiga petitum yang menuntut pengunduran diri seluruh pejabat politik, pejabat publik dan penyelenggara negara yang terlibat sebagai peserta atau tim pemenangan.
“Pelaksanaan Pemilu yang terganggu oleh praktik politik yang tidak fair dan transparan menjadi keprihatinan kami. Oleh karena itu, kami menyerukan seluruh pemangku kepentingan untuk mengambil sikap tegas demi menjaga integritas Pemilu,” ujar Moris Adidi Yogia di Sekretariat KBIP, Jalan Pakis, Pekanbaru.
“Kami mengajak masyarakat Indonesia untuk terlibat aktif dalam memastikan Pemilu berjalan secara adil, jujur, dan aman dengan berani bersuara lantang dan menolak segala bentuk intimidasi dari elit politik dan kekuasaan,” tambahnya.
Selain menuntut pengunduran diri pejabat yang terlibat dalam politik praktis, IKA FISIP UNRI juga mendesak KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk bersikap tegas terhadap aturan dan menindak tegas terhadap pelanggaran dalam Pemilu.
Moris Adidi Yogia, Ketua IKA FISIP UNRI, menyatakan munculnya sikap kritis ini dipicu oleh banyaknya pejabat negara yang terlibat secara terang-terangan dalam politik praktis, yang mengakibatkan pelaksanaan Pemilu dinilai tidak adil dan demokratis.
“Melalui manifesto ini, kami berharap Pemilu tanggal 14 Februari mendatang dapat berjalan dengan riang gembira dan menyenangkan, bukan menakutkan,” sebutnya.
Dengan sikap kritis yang diambil, Ikatan Keluarga Alumni FISIP UNRI menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas dan demokrasi dalam proses Pemilu, serta memastikan suara rakyat benar-benar terwakili secara adil dan jujur. (*)
