MIMBARRIAU.COM - Rumpun Pemuda Pelajar Mahasiswa Rokan Hulu (RPPM ROKAN HULU) menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya Naufal Arrafi, bocah berusia 9 tahun, dalam peristiwa tragis di ruas Jalan Lintas Sontang–Duri, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu.
Menurut RPPM ROKAN HULU, peristiwa ini menjadi pengingat yang sangat pahit bahwa persoalan pembiayaan dan pemeliharaan infrastruktur dasar di Rokan Hulu telah mengancam hak paling mendasar warga negara, yaitu keselamatan jiwa.
RPPM ROKAN HULU menyoroti ironi besar di balik arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu saat ini. Di satu sisi, Pemkab Rohul baru saja menandatangani fasilitas pinjaman daerah bernilai fantastis mencapai Rp154,9 miliar dari PT SMI, di mana porsi terbesar yakni Rp146,1 miliar dialokasikan untuk pengembangan RSUD Rokan Hulu.
Namun di sisi lain, infrastruktur jalan utama yang menjadi jalur evakuasi dan mobilitas warga menuju fasilitas kesehatan justru dibiarkan rusak parah hingga memakan korban.
“Kami mempertanyakan rasionalitas prioritas pembangunan pemerintah daerah. Untuk apa kita membanggakan pembangunan gedung RSUD ratusan miliar yang bersumber dari pinjaman utang daerah, jika akses jalan menuju RSUD itu sendiri rusak parah dan mengancam keselamatan warga? Sehebat apa pun fasilitas RSUD yang dibangun, nilainya menjadi tidak berarti jika rakyat kehilangan nyawa di tengah jalan karena kendaraan terjebak lumpur saat menuju ke sana,” tegas RPPM ROKAN HULU.
RPPM ROKAN HULU menilai hingga saat ini respons Bupati dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terhadap kondisi Jalan Sontang–Duri belum menunjukkan keseriusan serta komitmen yang diharapkan masyarakat. Pemkab tidak boleh berlindung di balik alasan status kewenangan jalan provinsi untuk melepaskan diri dari tanggung jawab keselamatan warganya.
“Kami menilai Bupati Rokan Hulu belum menunjukkan langkah yang cukup kuat dan nyata dalam memperjuangkan penanganan Jalan Sontang–Duri. Keluhan masyarakat telah berlangsung bertahun-tahun.
Pemkab seharusnya berada di garis terdepan dalam menggunakan skema tanggap darurat maupun melakukan advokasi anggaran yang agresif ke pemerintah provinsi, bukan sekadar menonton penderitaan warga di lapangan,” ungkap presiden RPPM ROHUL
RPPM ROKAN HULU menambahkan bahwa persoalan Jalan Lintas Sontang–Duri telah berulang kali disuarakan oleh masyarakat, tokoh daerah, pemuda, hingga konten kreator dan kini telah mendapat sorotan media nasional. Hal ini membuktikan bahwa buruknya infrastruktur di Rohul telah menjadi krisis publik yang nyata dan tidak bisa lagi ditutup-tutupi.
Atas kondisi tersebut, RPPM ROKAN HULU menyampaikan desakan resmi:
1. Mendesak Pemkab Rokan Hulu, Pemprov Riau, dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Rokan Hulu untuk segera melakukan koordinasi darurat dan menurunkan alat berat guna perbaikan sementara secara masif di ruas Sontang–Duri sebelum penganggaran permanen direalisasikan.
2. Mendesak Pemkab Rokan Hulu merevaluasi dan mengintegrasikan alokasi pembiayaan pembangunan agar anggaran besar (termasuk dana pinjaman daerah) tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik gedung, tetapi juga menjamin kelancaran konektivitas jalan dan armada evakuasi medis di tingkat kecamatan.
3. Mendorong Transparansi Tata Kelola Pembiayaan Daerah agar setiap rupiah dari pinjaman PT SMI benar-benar terukur kemanfaatannya bagi keselamatan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Rokan Hulu secara adil.
Di akhir pernyataannya, RPPM ROKAN HULU mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal perbaikan Jalan Lintas Sontang–Duri secara damai, santun, dan konstruktif, serta menghormati proses penyelidikan yang sedang dilakukan oleh pihak berwenang terkait penyebab pasti peristiwa tersebut.
Organisasi ini menegaskan bahwa keselamatan rakyat harus menempati posisi tertinggi di atas segala rencana proyek dan pencapaian administratif pemerintah. *
