PASIR PENGARAIAN – Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu dalam pengelolaan anggaran pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji tahun 2026 kini menuai sorotan tajam.
Di tengah instruksi tegas Presiden Republik Indonesia terkait efisiensi anggaran negara, Pemkab Rohul justru terkesan berjalan di arah berlawanan. Kejanggalan ini mencuat setelah publik membandingkan dua tahun anggaran terakhir.
Pada tahun 2025, dengan jumlah jamaah sebanyak 460 orang, biaya charter pesawat (PP) dari Bandara Pasir Pengaraian ke Batam tercatat sebesar Rp4,7 miliar.
Namun, pada tahun 2026, meski jumlah jamaah menurun drastis menjadi hanya 377 orang, anggaran charter pesawat justru melonjak fantastis menjadi Rp5,8 miliar. Artinya, terdapat selisih kenaikan sebesar Rp1,1 miliar.
Logika matematika sederhana pun dipertanyakan: mengapa dengan jumlah penumpang yang lebih sedikit, biaya sewa pesawat justru meroket tajam? Apakah terjadi inflasi yang luar biasa, atau ada indikasi penggelembungan anggaran di sektor pengadaan barang dan jasa?
Tak hanya soal charter pesawat, pos anggaran untuk konsumsi pun menjadi tanda tanya besar. Pemkab Rohul menganggarkan dana sebesar Rp254 juta untuk biaya makan dan minum tamu pada saat pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji tahun 2026. Angka ini praktis tak jauh berbeda dengan tahun 2025 yang mencapai Rp252 juta.
Publik menilai, alokasi hingga seperempat miliar rupiah untuk menjamu tamu yang mengantarkan jamaah haji adalah angka yang sangat irasional dan jauh dari asas kepatutan, apalagi jika dikaitkan dengan efisiensi yang menjadi perintah pusat.
Publik menilai Pemkab Rohul terkesan mengabaikan instruksi presiden terkait efisiensi anggaran. Ketidaktransparan dalam menjelaskan kenaikan anggaran ini pun semakin memperkuat dugaan adanya praktik yang tidak beres.
Saat dikonfirmasi mengenai kejanggalan ini, Kepala Bagian (Kabag) Kesra Kabupaten Rokan Hulu, Saprizal AH, tidak memberikan jawaban substansial. Ia justru melemparkan bola panas ke pihak lain.
"Izin, maaf Bang silakan koordinasi & konfirmasi lebih lanjut dengan Kabag BPBJ kami ya. Kami dari Kesra fokus pelayanan terhadap Jemaah haji kita bersama Kemenhaj," ujar Saprizal singkat melalui pesan singkat.
Hingga berita ini ditayangkan, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Rohul, Muhardan, belum memberikan tanggapan meski telah coba dikonfirmasi.
Sikap bungkam dari pihak pengelola anggaran ini semakin menambah daftar panjang spekulasi publik mengenai ke mana sebenarnya uang miliaran rupiah tersebut mengalir.
Apakah kenaikan ini murni karena kenaikan harga vendor, atau ada penumpang gelap di balik anggaran haji tersebut? Rakyat Rokan Hulu menunggu jawaban jujur dari Pemkab. (Sahnan)
