DUMAI – Aroma ketidakberesan terkait belanja sewa kendaraan di lingkungan Pemerintah Kota Dumai kian menyengat. Setelah sebelumnya menjadi sorotan publik, kali ini awak media kembali mendatangi kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Dumai untuk meminta klarifikasi langsung kepada pejabat terkait.
Namun yang terjadi justru memunculkan tanda tanya besar dan dinilai sangat ironis.
Saat awak media tiba di kantor BPKAD Dumai, pihak keamanan (security) menyampaikan bahwa seluruh pejabat yang berkaitan dengan pengelolaan sewa kendaraan disebut belum masuk kantor. Mulai dari Kepala BPKAD, Sekretaris, Kabid yang membidangi sewa kendaraan hingga Kasubbag TU disebut tidak berada di tempat.
Anehnya, di saat para pejabat disebut “belum masuk”, kondisi parkiran khusus kendaraan pejabat justru tampak terisi penuh. Sejumlah mobil dinas terlihat sudah terparkir rapi di area kantor sejak pagi hari.
Situasi ini pun memunculkan dugaan kuat bahwa para pejabat terkait terkesan menghindari pertanyaan media mengenai polemik anggaran sewa kendaraan yang belakangan ramai diperbincangkan publik.
Sikap tertutup tersebut dinilai semakin memperburuk citra transparansi pengelolaan anggaran di lingkungan Pemko Dumai. Padahal, sebagai instansi pengelola keuangan daerah, BPKAD seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat, bukan malah terkesan bungkam saat dikonfirmasi.
“Ini sangat ironis. Mobil pejabat ada di parkiran, tapi pejabatnya disebut belum masuk semua. Publik tentu bisa menilai sendiri situasi seperti ini,” ujar salah seorang awak media di lokasi.
Kondisi tersebut semakin memancing tanda tanya publik, terutama terkait penggunaan anggaran sewa kendaraan yang nilainya disebut-sebut mencapai angka fantastis. Transparansi menjadi hal penting agar tidak muncul dugaan adanya pemborosan ataupun praktik yang merugikan keuangan daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada satu pun pejabat BPKAD Dumai yang memberikan penjelasan resmi maupun bersedia menjawab pertanyaan media terkait persoalan tersebut.
Publik kini menanti keberanian para pejabat untuk membuka data dan memberikan klarifikasi secara terbuka, agar tidak muncul kesan bahwa ada sesuatu yang sengaja ditutupi dari masyarakat. (Rin)