ROKAN HILIR – Pembangunan 150 unit Fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK) yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2025 kini tengah menjadi sorotan tajam.
Pasalnya, proyek yang ditujukan untuk keluarga kurang mampu tersebut diduga kuat sarat akan "permainan" oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Aktivis kemanusiaan sekaligus Ketua Komunitas Sedekah Jum'at (KSJ) Riau, Muhajirin Siringo Ringo, menyatakan keprihatinannya setelah menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait lambatnya progres pekerjaan yang hingga kini masih banyak yang terbengkalai.
Muhajirin mengungkapkan bahwa proyek yang menelan anggaran sebesar Rp11 juta per unit ini seharusnya bisa diselesaikan dengan cepat. Namun, kenyataan di lapangan sangat miris.
"Saya menerima laporan ada pembangunan yang progresnya baru sebatas pondasi, padahal sudah berjalan berbulan-bulan. Logikanya, bangunan MCK seperti itu bisa disiapkan tukang hanya dalam waktu satu minggu agar segera bisa dimanfaatkan oleh penerima manfaat," ujar Muhajirin kepada media, Rabu (08/04/2026).
Ia juga menyoroti adanya dugaan pengkondisian tenaga kerja (tukang). Menurutnya, hasil bangunan MCK di setiap kecamatan terlihat seragam, yang memicu dugaan bahwa pengerjaan tersebut dihandle oleh orang yang sama, bukan oleh warga lokal atau tukang pilihan penerima manfaat.
"Seharusnya berikan kewenangan kepada masing-masing penerima untuk menentukan tukang bangunannya sendiri agar hasilnya lebih maksimal dan sesuai selera pemilik rumah. Ini bukan proyek tender besar, ini program swakelola masyarakat seharusnya," tegasnya.
Lebih lanjut, Muhajirin membedah rincian anggaran Rp11 juta tersebut. Jika diasumsikan Rp2 juta untuk upah tukang dan Rp9 juta untuk bahan bangunan, maka seharusnya ada perbedaan hasil fisik antara desa di wilayah pelosok dengan desa di wilayah perkotaan karena faktor biaya angkut (logistik).
"Contohnya, Desa A di Kecamatan B yang letaknya jauh di pelosok dibandingkan Desa C di Kecamatan D. Harusnya ada perbedaan nilai plus. Mungkin di desa yang aksesnya mudah, uang Rp9 juta itu masih ada sisa yang bisa dibelikan tangki air (tandon) atau ada perbedaan dari bentuk bangunan. Tapi kalau semua dipukul rata hasilnya sama, ini patut dipertanyakan," jelas tokoh yang dikenal peduli nasib warga miskin ini.
Atas temuan dan laporan warga tersebut, Muhajirin mengecam keras oknum-oknum yang mencoba mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat miskin.
Ia meminta Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun ke kecamatan-kecamatan untuk meninjau langsung kondisi di lapangan.
Ia juga melayangkan pesan terbuka kepada Kepala Dinas Perkim Rokan Hilir untuk mengevaluasi kinerja bawahannya.
"Pak Kadis Perkim Rohil, tolong perhatikan kinerja bawahan Bapak. Kalau ada yang bermain-main, tegur! Bila perlu laporkan kepada Bupati. Malu kita dengan fenomena ini. Masalah proyek MCK senilai 11 juta rupiah per rumah saja harus sampai viral karena diduga ada permainan. Ini menyangkut hak orang miskin," tutup Muhajirin dengan nada tegas. **