ROKAN HILIR – Komitmen pengabdian yang ditunjukkan Bakal Calon Penghulu Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Zulpakar, SE, M.Si, menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Pasalnya, pria yang maju dalam kontestasi Pemilihan Penghulu (Pilpeng) tersebut secara terbuka menyatakan siap melepaskan seluruh haknya berupa gaji, penghasilan tetap, dan tunjangan apabila dipercaya memimpin Kepenghuluan Bagan Jawa.
Pernyataan tersebut bukan sekadar janji politik atau wacana di kedai kopi. Zulpakar bahkan telah menuangkan komitmennya secara tertulis melalui Surat Pernyataan Tidak Menerima Gaji selama menjabat sebagai Penghulu Bagan Jawa apabila kelak mendapatkan amanah dari masyarakat.
"Saya bersedia untuk tidak menerima dan melepaskan hak saya atas gaji dan tunjangan yang menjadi hak saya sebagai Penghulu Bagan Jawa. Seluruh hak tersebut akan saya serahkan ke kas kepenghuluan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," tegas Zulpakar.
Menurutnya, dana yang berasal dari gaji dan tunjangan Penghulu tersebut nantinya akan digunakan untuk berbagai program sosial dan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Di antaranya pembangunan dan rehabilitasi jalan lingkungan, perbaikan jembatan, bantuan bagi masyarakat kurang mampu, janda dan fakir miskin, santunan anak yatim piatu, bantuan bagi warga yang mengalami musibah sakit maupun meninggal dunia, hingga membantu masyarakat yang sedang menggelar hajatan.
Langkah tersebut, kata Zulpakar, merupakan bentuk kepedulian dan pengabdian nyata kepada seluruh masyarakat Bagan Jawa tanpa membedakan golongan maupun wilayah.
Ia menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban utama seorang kepala desa. Karena itu, jika dipercaya memimpin Bagan Jawa, seluruh pelayanan administrasi kepenghuluan akan diberikan secara gratis tanpa pungutan biaya apa pun.
"Soal pelayanan masyarakat itu sudah menjadi kewajiban. Saya ingin memastikan seluruh pelayanan administrasi berjalan cepat, mudah dan gratis. Tidak boleh ada masyarakat yang dipersulit," ujarnya.
Zulpakar juga menekankan bahwa komitmen tersebut akan tetap dijaga dan dipertanggungjawabkan apabila dirinya memperoleh amanah dari masyarakat pada Pilpeng mendatang.
"Jika masyarakat memberikan kepercayaan kepada saya, maka komitmen ini akan saya jaga. Karena bagi saya janji adalah hutang yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada Allah SWT," katanya.
Tak hanya soal pengorbanan pribadi melalui pelepasan gaji, Zulpakar juga menawarkan konsep tata kelola pemerintahan kepenghuluan yang lebih transparan, akuntabel, dan harmonis.
Ia menilai selama beberapa tahun terakhir hubungan antara Pemerintah Kepenghuluan dan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) kerap diwarnai perbedaan pandangan yang berujung pada polemik berkepanjangan. Kondisi tersebut menurutnya harus diakhiri demi kepentingan masyarakat.
"Saya ingin membangun pemerintahan yang stabil dan bersinergi. Pemerintah Kepenghuluan dan BPKep harus berjalan bersama, saling mendukung dan saling mengawasi secara sehat demi kepentingan masyarakat. Tidak boleh lagi ada saling menyalahkan atau saling menjatuhkan," tegasnya.
Selain itu, Zulpakar berjanji akan mengelola Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), serta seluruh sumber pendapatan kepenghuluan secara transparan, merata, dan berkeadilan.
Menurutnya, pembangunan fisik harus dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa adanya praktik pilih kasih atau wilayah yang dianaktirikan.
"Saya ingin pembangunan bisa dinikmati semua masyarakat Bagan Jawa secara adil dan merata. Tidak boleh ada yang merasa ditinggalkan atau dianaktirikan," katanya.
Lebih jauh, Zulpakar mengaku tidak ingin hanya bergantung pada DD dan ADD dalam membangun desa. Ia berkomitmen melakukan berbagai terobosan dengan menjemput peluang pendanaan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, maupun sumber-sumber lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Kita harus kreatif mencari sumber pendanaan lain untuk menambah kas kepenghuluan. Saya siap melakukan jemput bola ke pemerintah provinsi, pemerintah pusat maupun pihak-pihak yang diperbolehkan oleh aturan demi mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.
Sebagai bentuk keseriusan, Zulpakar juga menyatakan siap menerima konsekuensi apabila suatu saat melanggar komitmen yang telah dibuatnya.
"Apabila di kemudian hari saya melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi moral maupun sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku," pungkasnya.
Komitmen yang ditunjukkan Zulpakar ini pun dinilai menjadi salah satu langkah yang cukup langka dalam kontestasi pemilihan kepala desa, karena tidak hanya berbicara mengenai visi dan misi, tetapi juga disertai pengorbanan pribadi yang dituangkan secara tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. **
