Rohil - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) kini berada di ambang kehancuran. Kondisi keuangan yang memburuk, aset yang terbengkalai, serta laporan dugaan penyelewengan dana menjadi tanda bahwa perusahaan milik rakyat ini dirusak oleh kerakusan dan salah kelola.
Sumber internal menyebutkan bahwa sejumlah direksi dan oknum pejabat yang terlibat dalam pengelolaan BUMD diduga lebih mementingkan keuntungan pribadi daripada membangun perusahaan agar berdampak positif bagi daerah.
“BUMD ini dulunya dibentuk untuk membantu perekonomian daerah dan membuka lapangan kerja. Tapi sekarang yang tersisa hanyalah utang dan masalah,” ujar seorang mantan pegawai BUMD yang enggan disebutkan namanya.
Sejumlah laporan juga menunjukkan adanya proyek-proyek fiktif, pengadaan barang tanpa tender, serta penggunaan anggaran yang tidak transparan. Bahkan, hasil audit internal menyebutkan adanya kerugian miliaran rupiah yang belum bisa dipertanggungjawabkan.
Aktivis antikorupsi, Muhajirin Siringo Ringo, turut mengecam situasi ini. Ia menegaskan bahwa kehancuran BUMD Rohil adalah potret gagalnya pengawasan serta bukti kerakusan birokrat lokal yang menjadikan BUMD sebagai ladang bancakan.
“Kalau dibiarkan, ini bukan hanya merugikan keuangan daerah tapi juga merusak kepercayaan publik. Penegak hukum harus turun tangan. Jangan sampai BUMD ini menjadi kuburan uang rakyat,” tegasnya.
Publik mendesak agar Kejaksaan Tinggi Riau segera mengusut tuntas dugaan korupsi dan penggelapan dana yang terjadi di tubuh BUMD Rohil. Pemerintah daerah pun diminta bertanggung jawab dan melakukan restrukturisasi total jika masih ingin menyelamatkan BUMD tersebut.
Kini, harapan agar BUMD Rohil bisa bangkit kembali sangat bergantung pada keberanian aparat penegak hukum dan keseriusan pemerintah daerah membersihkan praktik busuk yang selama ini menggerogoti perusahaan daerah tersebut.