Jakarta - Komisi VII DPR RI menjadwalkan lagi pembahasan lanjutan pada pekan depan untuk meminta penjelasan lengkap Tokopedia dan TikTok Shop terkait pembekuan dana dan akun 217 pelaku UMKM terdampak di platformnya.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengatakan rapat digelar kembali untuk melanjutkan pembahasan mengenai berbagai persoalan yang dihadapi pelaku UMKM akibat pembekuan akun di TikTok Shop dan Tokopedia.
"Kita meminta mereka untuk duduk kembali untuk menyelesaikan akun-akun yang 217 ini, dan minggu depan itu kita mengadakan pertemuan kembali dan kita minta TikTok untuk menjawab, untuk memberikan paparan kepada kita. Apa alasan pembekuan itu? Dan kenapa pembekuan itu panjang dilakukan," kata Evita di Jakarta, Selasa.
Dia menyampaikan hal itu ditemui usai memimpin rapat tertutup yang digelar Komisi VII DPR RI dengan Kementerian UMKM, Kementerian Komunikasi dan Digital, BPKN, DPC Peradi Bekasi Raya, Tokopedia, Tiktok Shop dan perwakilan pelaku UMKM, guna mencari jalan keluar terkait permasalahan pembekuan dana para pelaku UMKM pengguna marketplace atau platform belanja Tiktok Shop.
Evita menjelaskan pada rapat sebelumnya Komisi VII telah mendengarkan pengaduan dari pelaku UMKM, sedangkan pada pertemuan kali ini TikTok Shop dan Tokopedia diberikan kesempatan menyampaikan klarifikasi.
Menurut Evita, Tokopedia telah menyampaikan penjelasan dan Komisi VII juga melakukan pendalaman terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan pembekuan akun para pelaku UMKM.
Namun, ia mengatakan pembahasan belum dapat diselesaikan karena Komisi VII belum menerima data lengkap dari TikTok Shop mengenai seluruh pengaduan yang disampaikan pelaku UMKM.
Komisi VII mencatat terdapat 217 pengaduan pelaku UMKM yang terdampak pembekuan akun sehingga TikTok Shop diminta melengkapi penjelasan secara rinci terhadap seluruh kasus tersebut.
Evita mengatakan Komisi VII ingin mengetahui alasan pembekuan setiap akun serta mekanisme yang diterapkan TikTok Shop sehingga dapat dibandingkan dengan pengaduan yang diterima dari para pelaku UMKM.
Menurutnya, penjelasan yang disampaikan TikTok Shop belum sepenuhnya menjawab persoalan yang dipersoalkan para pelaku UMKM sehingga diperlukan pembahasan lanjutan untuk memperoleh kejelasan.
Komisi VII juga meminta Kementerian UMKM bersama Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Kementerian Komunikasi dan Digital, Peradi, TikTok Shop, serta perwakilan pelaku UMKM untuk duduk bersama mencari jalan keluar dari masalah itu.
Evita mengatakan langkah tersebut diperlukan agar seluruh pihak dapat membahas alasan pembekuan akun sekaligus mencari penyelesaian yang dapat diterima oleh pelaku UMKM maupun pihak platform.
Komisi VII menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan depan dengan agenda meminta Tokopedia dan TikTok Shop menyampaikan paparan lengkap mengenai alasan pembekuan serta lamanya proses penyelesaian terhadap setiap kasus.
Menurut Evita, sebagian pelaku UMKM menyampaikan pembekuan dana telah berlangsung selama bertahun-tahun sehingga diperlukan mekanisme verifikasi dan evaluasi yang lebih cepat agar tidak merugikan pelaku usaha.
Ia mengatakan pembekuan dana berdampak terhadap keberlangsungan usaha sebagian pelaku UMKM, termasuk penutupan toko, pengurangan tenaga kerja, hingga beralih ke pekerjaan lain.
Komisi VII juga menilai 217 pengaduan tersebut baru berasal dari pelaku UMKM di Bekasi sehingga persoalan serupa berpotensi terjadi di wilayah lain apabila tidak segera ditangani.
Selain meminta penjelasan terhadap seluruh kasus, Komisi VII mendorong TikTok Shop memperkuat sistem pemantauan dan mekanisme pengaduan agar pelaku UMKM lebih mudah memperoleh layanan penyelesaian masalah.
Evita menilai mekanisme internal TikTok Shop sebenarnya telah mengatur tahapan peringatan dan proses banding, namun evaluasi tetap diperlukan apabila pelaku UMKM masih mengalami kendala di lapangan.
Komisi VII menegaskan pembahasan lanjutan akan difokuskan pada penjelasan TikTok Shop mengenai penyelesaian 217 kasus pembekuan akun sehingga seluruh pihak memperoleh kepastian terhadap tindak lanjut pengaduan tersebut. ***
