Jakarta - KOPERASI Desa Merah Putih kini memasuki tahap kedua atau operasionalisasi. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pihaknya kesulitan memproses data potensi desa. “Kami mendapatkan satu masalah besar, tidak ada data desa yang presisi, yang tidak hanya menjelaskan tentang potensi desa tetapi kebutuhan dan seluruh profil desa itu sendiri,” ujarnya di seminar nasional ekonomi kerakyatan dikampus Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Jumat 26 September 2025.
Ferry mencontohkan koperasi desa yang ingin menjadi penyalur gas elpiji 3 kilogram. Namun, rupanya saat meminta data ke Badan Pusat Statistik (BPS) tentang jumlah rumah tangga petani yang membutuhkan gas elpiji 3 kilogram tidak terjawab. “BPS itu hanya punya DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) tapi basis datanya tidak bisa diakses,” ujar Ferry.
Karena tidak memiliki referensi lain, Kementerian Koperasi bekerja sama dengan guru besar sosiologi pedesaan dari IPB University untuk membuat aplikasi data desa presisi. Sistem ini menggunakan drone untuk data geospasial, melatih warga desa melakukan validasi, lalu menganalisis hasilnya dengan artificial intelligent (AI). “Hasilnya kami punya 289 indikator atau parameter yang isinya bukan hanya tentangpotensi desa tapi juga kebutuhan desa dan seluruh profil yang dibutuhkan bagi pengambilan kebijakan atau keputusan,” kata Ferry.
Pengumpulan data desa presisi meliputi data spasial seperti peta rumah dan lahan, kondisi sosial ekonomi warga dari pendapatan dan pekerjaan, serta demografi seperti usia, pendidikan, dan kondisi rumah. Dari aplikasi ini, Ferry menyebut 46 persen penerima gas elpiji 3 kilogram tidak tepat sasaran. “Bansos hampir 50 persen salah sasaran, BLT hampir salah sasaran, semua salah sasaran dan akhirnya itu menjadi ada yang namanya mafia data juga,” ujarnya. Iamenilai data yang semu akan melahirkan keputusan yang semu dan kurang valid.
Hingga 21 September 2025 pukul 22.50 WIB, jumlah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang memiliki akun Simkopdes atau Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan tercatat 43.956 unit, dengan 10.219 koperasi telah beroperasi. Sistem informasi ini digunakan untuk memantau dan mengelola koperasi secara real time. Setiap koperasi desa ataukelurahan diwajibkan masuk ke dalam microsite agar bisa mengajukan pembiayaan, serta terhubung dengan BUMN, marketplace UMKM, dan lembaga lain.
