Pekanbaru, MimbarRiau.com -- Panglima Hulubalang Lembaga Adat Melayu Riau Kota Pekanbaru HENDRY RAMBAH saat rapat dengan seluruh pengurus di temui di kantor LAMR Kota Pekanbaru, Jumat (8/9/23) menyayangkan terjadi kisruh antara pihak keamanan dengan masyarakat khususnya masyarakat Melayu yang ada di pulau Rempang.
Hulubalanq LAMR Kota Pekanbaru menyatakan sikap tegas menolak serta meminta menyelesaikan tindakan aparat terhadap masyarakat tersebut itu dengan bijaksana dan tetap memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat di Pulau Rempang.
Hendry Rambah menyampaikan, bahwa dasarnya memberikan merelokasi masyarakat dari tanah mereka yang dari dulu mereka bernaung, hal ini tentu perlu mendapatkan pertimbangan yang matang dan tindakan tindakan yang dilakukan tentu saja mendapat penolakan bahkan perlawanan dari masyarakat tempatan.
Tentu hal ini kita mempertanyakan, keberpihakan pemerintah khususnya Pemerintah Kepulauan Riau khususnya pemerintah Kota Batam dan BP Batam selaku pengelola kota Batam secara keseluruhan.
BP Batam yang menggunakan tangan aparat untuk menggusur masyarakat, sangat kita sayangkan, kita minta juga dair tokoh tokoh adat dan tokoh Melayu yang ada di kepulauan Riau untuk memberikan perlindungan hukum dan memberikan pernyataan sikap atas penolakan yang dilakukan masyarakat adat tempatan tersebut. "Imbuh Panglima Hulubalang LAMR Kota Pekanbaru.
Dari hasil bentrokan tersebut, tidak sedikit masyarakat yang mengalami luka2 dan anak anak Benyak yang trauma atas insiden yang terjadi.
Sekali lagi, Panglima Hulubalang beserta pengurus dan juga beberapa tokoh adat yang hadir saat ini, menolak atas tindakan yang dilakukan pihak keamanan dan meminta kepada pemerintah daerah kepri agar memberikan perlindungan hukum terhadap saudara saudara kita di pulau Rempang, dengan menutup pembicaraannya. (Darbi/MR)
