PEKANBARU – Keputusan pemegang saham PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) untuk memberhentikan Ida Yulita dari jabatan Direktur Utama mendapat apresiasi positif dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Koordinator Gerakan Rakyat Berantas Korupsi (GERBRAK) Riau, Muhajirin Siringo Ringo.
Muhajirin menilai langkah tegas yang diambil oleh pemegang saham sudah sangat tepat dan proporsional. Menurutnya, selama masa kepemimpinannya, Ida Yulita dianggap telah melampaui kewenangan atau "offside" dalam mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kebanggaan masyarakat Riau tersebut.
Dalam keterangannya, Muhajirin menyoroti sikap kepemimpinan Ida Yulita yang dinilai tidak mencerminkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Ia menyebut adanya indikasi arogansi yang ditunjukkan oleh mantan pimpinan BUMD tersebut.
"Kita mengapresiasi langkah berani pemegang saham. Saudari Ida Yulita ini kami nilai sudah terlalu jauh melangkah atau offside. Ada kesan sangat arogan dalam memimpin, bahkan pemegang saham sendiri sebagai otoritas tertinggi seolah-olah tidak dihargai," ujar Muhajirin kepada media.
Lebih lanjut, Muhajirin menegaskan bahwa BUMD SPR merupakan aset vital bagi pembangunan Riau. Oleh karena itu, sosok yang memimpin haruslah figur yang mampu bersinergi, menghormati struktur organisasi, dan fokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan justru menciptakan kegaduhan internal.
"BUMD ini milik rakyat Riau melalui pemerintah daerah. Jika direkturnya sudah tidak menghargai pemegang saham dan merasa lebih besar dari sistem, maka evaluasi berupa pemecatan adalah jalan keluar terbaik untuk menyelamatkan perusahaan," tambahnya.
Pencopotan ini diharapkan menjadi momentum bagi PT SPR untuk melakukan pembenahan total secara manajerial agar dapat kembali pada jalur bisnis yang sehat dan memberikan kontribusi nyata bagi Bumi Lancang Kuning. **