MimbarRiau.com - Janji politik Gubernur Riau, Abdul Wahid, untuk memberikan seragam sekolah gratis kepada seluruh siswa SMA/SMK/SLB di Riau kembali menuai polemik.
Setelah sempat diumumkan dan ditargetkan untuk direalisasikan, kini Dinas Pendidikan (Disdik) Riau dikabarkan menyampaikan alasan bahwa pembagian seragam gratis secara menyeluruh tersebut dilarang oleh pemerintah pusat.
Alasan tersebut sontak memantik reaksi keras dari Koordinator Gerakan Rakyat Berantas Korupsi (GERBRAK) Provinsi Riau, Muhajirin Siringo Ringo.
Ia menyayangkan dan meragukan dalih yang disampaikan oleh Disdik Riau, menilai hal itu sebagai upaya menutupi ketidakmampuan eksekusi janji politik.
Dalam keterangannya, Muhajirin secara tegas menduga bahwa Gubernur Abdul Wahid kehabisan akal untuk berbohong mengenai janji kampanyenya, sehingga pemerintah pusat yang akhirnya dijadikan "tumbal" atau kambing hitam.
"Beberapa daerah di Indonesia ini banyak kok yang merealisasikan janji seperti itu. Artinya, larangan pusat itu patut dipertanyakan," ujar Muhajirin.
Menurutnya, jika terdapat kendala regulasi dari pusat, seorang gubernur semestinya mampu melobi dan memperjuangkan kebijakan yang pro-rakyat tersebut.
Kegagalan melobi ini, kata Muhajirin, menunjukkan "ompongnya taring" seorang pemimpin Riau di mata pemerintah pusat.
Kritik Muhajirin terhadap kepemimpinan Abdul Wahid bukan kali pertama terjadi. Ia menyoroti rentetan kegagalan atau penundaan janji-janji lainnya:
Pembagian PI (Participating Interest) 1 Dollar: Muhajirin sebelumnya menilai ketidakberdayaan Abdul Wahid dalam merealisasikan janji pembagian PI $1 menunjukkan posisi tawar yang lemah di hadapan pusat.
Bonus Atlet PON: Penundaan pembayaran bonus atlet Pekan Olahraga Nasional (PON) juga menjadi sasaran kritik kerasnya.
Penundaan Porprov: Rencana penundaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) juga dihubungkan dengan carut-marutnya pengelolaan anggaran.
Pemindahan Kabel Jembatan Siak 1: Bahkan masalah teknis pemindahan kabel di Jembatan Siak 1 turut menjadi kritik atas lambatnya eksekusi.
Bagi Muhajirin Siringo Ringo, alibi larangan pusat dalam masalah seragam gratis ini semakin memperkuat dugaan bahwa janji politik Abdul Wahid hanyalah lip service tanpa perencanaan yang matang, dan kini rakyat harus menanggung akibatnya. **