MimbarRiau.com - Aktivis anti-korupsi Riau, Muhajirin Siringo Ringo, semakin mengencangkan kritiknya terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid, menjulukinya sebagai 'pembohong besar' terkait carut-marutnya kondisi keuangan daerah.
Muhajirin menyoroti kontradiksi antara klaim defisit anggaran yang selalu diumbar dengan kenyataan triliunan uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disebutnya mengendap di bank.
Kritik pedas ini diperkuat dengan fakta terabaikannya hak-hak rakyat yang harusnya menjadi prioritas. Muhajirin mengungkap bahwa sejumlah pembayaran penting dan mendesak telah ditunda berbulan-bulan, di antaranya:
Bonus Atlet PON: Bonus bagi atlet Riau peraih medali di Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara tak kunjung cair, memicu kekecewaan dan protes dari para pahlawan olahraga daerah tersebut.
Bantuan TKSK: Bantuan untuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di seluruh Riau dilaporkan tidak dibayar hingga 10 bulan, membuat para ujung tombak pelayanan sosial di lapangan menderita.
"Gubernur cuma bisa omon-omon tentang defisit dan pusing tujuh keliling, sehingga membuat atlet dan para pejuang sosial di TKSK harus menahan lapar dan menunda kebutuhan mereka. Di mana hati nurani Abdul Wahid?" cecar Muhajirin.
Muhajirin juga menyentil prioritas Gubernur Abdul Wahid yang dianggapnya tidak berpihak pada rakyat kecil. Menurutnya, sungguh ironis melihat Gubernur yang baru menjabat langsung dapat merealisasikan rehab istana (rumah) pribadinya, sementara hak-hak dan keringat rakyat kecil justru ditunda hingga belasan bulan.
"Dia baru menjabat sudah bisa merehab istananya sendiri. Di mana hati Abdul Wahid sanggup melihat rakyatnya menderita sementara triliunan uang Riau mengendap di bank? Ini adalah pengkhianatan terhadap amanah publik," tegas Muhajirin.
Menutup pernyataannya, Muhajirin berharap Menteri Keuangan dan instansi terkait dapat segera menegur keras Gubernur yang dia juluki 'Gubernur Termewek se-Indonesia' ini agar segera bertindak nyata, bukan hanya sekadar 'ngomong doang' tentang kesulitan anggaran.
Catatan Redaksi: Sebelumnya, Pemprov Riau melalui Sekdaprov Syahrial Abdi telah membenarkan adanya dana yang ditempatkan di bank dan mengklaim bunganya masuk ke PAD.
Pihak Pemprov juga telah menjanjikan pembayaran bonus atlet dan hak-hak lain akan segera dicairkan setelah APBD Perubahan disahkan. Namun, janji-janji ini belum meredam gejolak kritik dari aktivis dan masyarakat. **