Pekanbaru – Gerakan Rakyat Berantas Korupsi (GERBRAK) kembali menyoroti dugaan praktik kotor di tubuh Pemerintah Provinsi Riau. Kali ini, Gebrak menuding adanya indikasi mark up besar-besaran dalam biaya sewa gedung seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Daerah Riau.
Ketua GERBRAK Riau, Muhajirin Siringo Ringo, menyatakan pihaknya menemukan kejanggalan mencolok pada anggaran sewa gedung yang dikelola masing-masing UPT. “Dugaan kami, harga sewa yang dibayarkan jauh di atas harga pasar. Ada indikasi permainan terstruktur, seolah-olah dijadikan ladang bancakan,” tegasnya, Sabtu (27/9).
Menurut GERBRAK, jika dikalkulasikan, nilai total anggaran sewa gedung yang dikeluarkan setiap tahun mencapai miliaran rupiah. Namun, harga pasaran untuk sewa gedung serupa di lokasi yang sama nilainya justru jauh lebih rendah. “Inilah yang akan kami bongkar. Kami sedang menghimpun bukti kontrak, perbandingan harga, hingga dokumen perjanjian dengan pihak penyedia gedung,” ungkap Muhajirin.
GERBRAK menduga pola mark up ini terjadi seragam di seluruh UPT Pengelolaan Pendapatan, sehingga membuka ruang praktik korupsi yang sistematis. “ Di riau ini ada puluhan UPT dan setiap UPT itu menganggarkan ratusan juta rupiah untuk sewa gedung yang di dominasi ruko, ini potensi kerugian negara yang luar biasa besar,” ujarnya.
Lebih lanjut, GERBRAK menegaskan akan segera melaporkan temuan ini ke aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Tinggi Riau. “Kami tidak ingin uang rakyat terus dijarah. Kalau memang ada bukti kuat, kasus ini harus dibawa ke ranah hukum,” tegasnya.
GERBRAK juga mendesak Gubernur Riau untuk segera mengevaluasi skema sewa gedung di seluruh UPT. “Sudah waktunya berani transparan. Kalau tidak, publik akan semakin yakin bahwa dugaan praktik mark up ini benar adanya,” pungkasnya. **