Pekanbaru – Sorotan publik kembali mengarah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau. Kali ini terkait program jasa survei kondisi jalan yang menelan anggaran miliaran rupiah dari APBD. Alih-alih menghadirkan data valid untuk perencanaan pembangunan, proyek tersebut justru diduga kuat hanya dijadikan ajang bancakan korupsi.
Aktivis antikorupsi Riau, Muhajirin Siringo Ringo, dengan lantang menolak keberadaan anggaran tersebut. Menurutnya, dana survei jalan yang setiap tahun muncul dalam pos PUPR Riau hanyalah program “copy paste” yang tidak pernah memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat.
“Sudah jelas-jelas jalan rusak itu bisa dilihat langsung, bahkan masyarakat sering melaporkan lewat media sosial. Untuk apa miliaran rupiah dianggarkan lagi untuk survei? Saya menduga ini hanya modus bancakan anggaran. Sebaiknya dicoret saja,” tegas Muhajirin, Sabtu (20/9/2025).
Data Jalan Bisa Didapatkan dengan Mudah
Muhajirin menilai keberadaan anggaran jasa survei jalan sama sekali tidak relevan dengan perkembangan teknologi. Saat ini, data jalan rusak bisa diperoleh melalui pengawasan rutin petugas lapangan, laporan masyarakat, hingga pemanfaatan aplikasi digital yang bisa diakses real time.
“Tidak masuk akal kalau alasannya survei untuk memetakan kondisi jalan. Ini 2025, bukan era 80-an. Banyak cara murah, bahkan gratis, untuk memantau kerusakan jalan. Jadi jelas, kalau anggaran survei tetap dipaksakan, pasti ada udang di balik batu,” ujarnya.
Dugaan Mark Up dan Proyek Fiktif
Lebih jauh, Muhajirin menduga ada praktik markup biaya dan proyek fiktif di balik program tersebut. Mekanisme survei yang mestinya sederhana bisa saja dimanipulasi menjadi proyek besar dengan nilai miliaran rupiah, padahal di lapangan hasilnya nyaris tak terlihat.
“Kami menemukan indikasi kuat bahwa proyek survei ini hanya formalitas. Tidak ada transparansi data hasil survei, tidak ada publikasi ke masyarakat, bahkan DPRD pun seolah tutup mata. Ini sangat berbahaya bagi tata kelola anggaran daerah,” tambahnya.
Mendesak Aparat Usut Tuntas
Atas dugaan tersebut, Muhajirin mendesak aparat penegak hukum, mulai dari Kejaksaan Tinggi hingga KPK, untuk turun tangan. Menurutnya, jika praktik seperti ini dibiarkan, maka akan menciptakan tradisi buruk pengelolaan keuangan daerah di Riau.
“Ini bukan sekadar masalah anggaran kecil. Nilainya miliaran rupiah setiap tahun. Kalau dibiarkan, Riau akan terus jadi ladang bancakan para oknum. Kami mendesak aparat segera memeriksa dan mengusut aliran dana survei ini,” tegasnya.
Alihkan untuk Perbaikan Jalan
Muhajirin menutup pernyataannya dengan solusi tegas: dana survei sebaiknya dihapus dan langsung dialokasikan untuk perbaikan jalan. Menurutnya, masyarakat tidak butuh survei berulang-ulang, melainkan aksi nyata pemerintah.
“Coba lihat jalan-jalan provinsi di Riau, banyak yang hancur dan membahayakan pengendara. Dana survei itu lebih baik digunakan untuk menambal jalan berlubang atau memperbaiki ruas yang rusak berat. Itu yang lebih bermanfaat bagi rakyat,” pungkasnya.
Apalagi menurut Muhajirin, Riau saat ini memiliki Gubernur yang cukup muda dan aktif di media sosial, seharusnya bisa lebih maksimal memanfaatkan medsosnya dalam menerima informasi kondisi jalan rusak yang ada di provinsi riau.
"Ayo Bang Wahid, saya yakin anda Gubernur yang kreatif bermedia sosial, jangan taunya cuma ngeluh di medsos, buat kanal pengaduan jalan rusak, yakinlah itu lebih efisien dan gratis ketimbang harus ngabisin duit miliaran melaui Dinas PUPR," tutup Muhajirin. **