Pekanbaru - Aktivis anti korupsi yang juga dikenal sebagai pegiat keterbukaan informasi publik, Muhajirin Siringo Ringo, resmi melayangkan pengaduan ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau terkait dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau dalam proses legalisasi fotokopi ijazah atas nama Bistamam, yang kini menjabat sebagai Bupati Rokan Hilir.
Dalam keterangannya kepada media, Muhajirin menjelaskan bahwa pengaduan tersebut didasarkan pada sejumlah kejanggalan administratif, seperti tidak adanya pencocokan dokumen asli, proses legalisasi yang tidak melalui prosedur standar, serta lemahnya verifikasi data terhadap keberadaan sekolah dan identitas akademik Bistamam.
“Saya menduga keras ada unsur kelalaian atau bahkan pelanggaran prosedur dalam legalisasi ijazah tersebut. Hal ini bukan hanya persoalan administratif, tapi menyangkut integritas dan keabsahan jabatan publik yang diemban oleh Bistamam,” tegas Muhajirin.
Dokumen pengaduan yang disampaikan ke Ombudsman mencakup kronologi kejadian, bukti legalisir yang diragukan keasliannya, serta permintaan klarifikasi yang sebelumnya telah dilakukan ke Dinas Pendidikan namun tidak mendapat tanggapan memadai.
Muhajirin juga menyebut bahwa tindakan Dinas Pendidikan melegalisir fotokopi ijazah tanpa dasar validasi dokumen asli merupakan bentuk maladministrasi yang serius, yang dapat berkonsekuensi hukum dan mencederai kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan
“Saya percaya Ombudsman akan memproses laporan ini secara profesional dan independen. Negara harus hadir dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” tambahnya.
Kasus ini menambah sorotan publik terhadap dugaan penggunaan ijazah palsu oleh pejabat publik dan diharapkan menjadi momentum perbaikan sistem birokrasi, khususnya dalam hal verifikasi dokumen pendidikan yang digunakan untuk kepentingan politik maupun administrasi negara. **