DUMAI – Sejumlah tokoh masyarakat, kepala daerah, mantan pejabat, akademisi, dan unsur pemangku kepentingan dari wilayah pesisir Provinsi Riau menghadiri Forum Silaturahmi dan Musyawarah Perwakilan Masyarakat Provinsi Riau Wilayah Bagian Pesisir yang digelar di Hotel The Zuri Dumai, Sabtu (26/7/2026).
Forum tersebut menjadi langkah awal untuk menyatukan persepsi dan komitmen dalam memperjuangkan pembentukan Provinsi baru di wilayah pesisir Provinsi Riau yang meliputi Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Kepulauan Meranti.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wali Kota Dumai, Paisal, Bupati Rokan Hilir, Bistamam, mantan Anggota DPD RI, Instiwati Ayus, mantan Ketua DPRD Rokan Hilir, Nasruddin Hasan, mantan Wakil Ketua DPRD Rokan Hilir, Abdul Kosim, serta sejumlah tokoh masyarakat dari berbagai daerah.
Turut hadir H.M. Hendra Gunawan, S.H., Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Majidiyah Bagan Batu, Kabupaten Rokan Hilir, bersama tokoh-tokoh lainnya yang memberikan dukungan terhadap rencana pembentukan daerah otonom baru tersebut.
Dalam forum tersebut, panitia memaparkan hasil studi kelayakan pembentukan Provinsi Baru di Wilayah Pesisir Provinsi Riau yang telah disusun sebagai dasar perjuangan pembentukan daerah otonom baru.
Adapun agenda pokok musyawarah meliputi membangun kesepahaman dan kesepakatan bersama dalam memperjuangkan pembentukan Provinsi baru di wilayah Riau Bagian Pesisir, menetapkan Ketua Panitia Kerja beserta dua orang tim formatur penyusunan perangkat kepanitiaan, menyepakati usulan nama Provinsi baru, serta menetapkan usulan nama ibu kota Provinsi baru.
Para peserta forum menilai pembentukan Provinsi Riau Pesisir diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan pesisir yang memiliki potensi sumber daya alam dan letak strategis.
Forum berlangsung dalam suasana penuh semangat kebersamaan dan menghasilkan komitmen bersama untuk terus mengawal proses pembentukan Provinsi Riau Pesisir hingga mendapat perhatian dan dukungan dari Pemerintah Pusat serta DPR RI sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan terselenggaranya forum ini, diharapkan aspirasi masyarakat di lima daerah calon wilayah Provinsi Riau Pesisir dapat terus diperjuangkan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan demi mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir Provinsi Riau. **