Pelabuhan Penumpang Dumai Jadi Kawasan Non Tunai untuk Cegah Pungli

Sabtu, 04 Juli 2026 | 23:43:11 WIB

MIMBARRIAU.COM - Penerapan sistem pembayaran non tunai secara menyeluruh di Pelabuhan Penumpang Dumai menjadi langkah strategis Pemerintah Kota (Pemko) Dumai, Riau, untuk menutup celah pungutan liar (pungli) sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.

Langkah modernisasi layanan publik yang diinisiasi oleh Bank Indonesia tersebut diresmikan pada Kamis (2/7/2026), sebagai bagian dari transformasi daerah menuju ekosistem digital yang efisien.

Wali Kota Dumai, Paisal, menyampaikan bahwa pelabuhan merupakan wajah depan kota sekaligus gerbang internasional yang menghubungkan Indonesia dengan negara tetangga. Melalui sistem ini, kualitas pelayanan publik diharapkan mampu naik kelas ke level internasional.

"Pelabuhan Dumai adalah wajah depan kota kita, bahkan wajah Indonesia bagi pelancong dari negeri jiran. Dengan diterapkannya sistem non tunai dan QRIS Antarnegara, kita tidak hanya mempermudah pelayanan, tetapi juga menutup celah pungli, meningkatkan akuntabilitas, dan menaikkan kelas pelayanan publik kita ke level internasional," ujar Wali Kota Dumai.

Paisal menambahkan, digitalisasi ini juga berpotensi besar menggerakkan ekonomi masyarakat tempatan seiring tingginya arus wisatawan asing, khususnya dari Malaysia. Pada kuartal pertama tahun ini, tercatat lebih dari 15 ribu wisatawan mancanegara masuk melalui pelabuhan tersebut. Kehadiran QRIS Antarnegara diharapkan mempermudah transaksi turis asing secara langsung.

Dukungan terhadap langkah digitalisasi ini juga datang dari pemerintah provinsi. Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Helmi, menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang kuat di Dumai perlu diimbangi dengan kualitas layanan publik yang modern dan transparan. Saat ini, Kota Dumai menyumbang sekitar 8,6 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Riau.

"Pertumbuhan ekonomi yang kuat harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan publik yang modern, efisien, transparan, dan akuntabel," kata Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

Ke depan, Pemerintah Kota Dumai melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) berkomitmen memperluas kanal pembayaran non tunai ke berbagai sektor lain, seperti pasar rakyat, pusat kuliner, sentra UMKM, hingga sektor retribusi guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penerapan sistem baru ini mencakup seluruh ekosistem di Pelabuhan Penumpang Dumai, mulai dari pembayaran pas masuk kendaraan, tiket terminal penumpang, hingga pembelian tiket kapal feri internasional rute Dumai menuju Melaka, Port Dickson, dan Muar menggunakan QRIS Cross-Border.

Acara peluncuran tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Bank Indonesia, pihak Pelindo Regional I Dumai, serta jajaran pemangku kepentingan terkait. **

Terkini