MIMBARRIAU.COM - Pemandangan janggal kini menjadi potret buram wajah birokrasi kita. Di satu sisi, ruang-ruang jabatan strategis kementerian dan lembaga negara semakin sesak oleh perwira TNI aktif, membawa serta budaya komando ke dalam koridor pelayanan publik yang seharusnya berorientasi pada kepuasan warga.
Di sisi lain, para penggerak sipil mulai dari calon manajer Koperasi Desa Merah Putih hingga pegawai badan usaha milik negara dipaksa mengenakan seragam loreng, melakukan baris-berbaris, berlatih menembak, hingga menjalani latihan fisik ala militer dengan kedok "bela negara".
Terjadinya anomali ini mencapai titik nadir ketika insiden tragis menewaskan lima peserta pelatihan manajer koperasi di pertengahan Juni 2026. Peristiwa tersebut bukan sekadar kecelakaan kerja, melainkan alarm keras bahwa ada sesuatu yang keliru dalam cara negara memandang sumber daya manusia.
Mengapa kita begitu terobsesi melakukan militerisasi pada ruang sipil, dan di saat bersamaan, menyerahkan tampuk administratif kepada mereka yang sejatinya dididik untuk berperang?
Dilema Salah Kaprah Obsesi untuk menyeragamkan karakter warga sipil dengan standar kemiliteran sebenarnya berakar dari kegagalan negara dalam merumuskan pendidikan karakter yang humanis dan transformatif.
Pemerintah seolah terjebak dalam pola pikir instan: menganggap bahwa disiplin, loyalitas, dan integritas hanya bisa dicetak melalui tempaan fisik yang keras. Padahal, seperti yang diulas dalam editorial Kompas.id pasca-tragedi pelatihan manajer koperasi, kompetensi utama yang dibutuhkan seorang pengelola ekonomi desa adalah kecerdasan manajerial, literasi keuangan, dan kemampuan adaptasi pasar.
Ketika negara memaksakan kurikulum Latsarmil kepada calon manajer koperasi, negara sebenarnya sedang membunuh kreativitas dan kemandirian sipil.
Profesionalisme tidak bisa dipaksakan melalui suara lantang instruktur militer atau melalui ritual fisik yang melelahkan, melainkan melalui ekosistem pendidikan yang menghargai nalar kritis dan inovasi.
Pola ini mengingatkan kita pada kritik tajam yang sering dilontarkan oleh pakar sosiologi militer, yang menyebut bahwa pencampuran domain sipil-militer tanpa batas yang jelas akan menciptakan civilian-military muddle.
Di Kekaisaran Romawi, militer memang menjadi sekolah bagi administrator. Namun, polanya sangat sistematis melalui karier profesional yang menuntut pengabdian nyata, bukan kursus singkat yang mendadak mengubah pedagang menjadi tentara.
Saat ini, pemerintah justru melakukan pembalikan yang lebih membingungkan. Mereka seolah ingin menciptakan "manusia hibrida": birokrat yang bernafas militer dan masyarakat yang bersikap layaknya prajurit.
Akibatnya, terjadi degradasi fungsi. Militer yang semestinya fokus pada pertahanan negara kini ditarik dalam pusaran birokrasi yang teknis, sementara masyarakat sipil kehilangan jati dirinya sebagai agen inovator yang independen.
Penggunaan fasilitas militer untuk pelatihan sipil, termasuk di BUMN dan program koperasi, juga mengungkap ketergantungan negara pada infrastruktur TNI karena absennya pusat pendidikan korporat yang memadai.
Seperti yang dipaparkan dalam laporan investigatif Tempo.co, keterlibatan TNI dalam program-program sipil ini acapkali dibalut dengan biaya yang membengkak, tapi minim output substansial bagi produktivitas organisasi.
Kita lupa bahwa dalam dunia bisnis yang dinamis, kepemimpinan tidak lahir dari ketakutan akan perintah atasan, melainkan dari kemampuan kolaborasi dan pengambilan keputusan berbasis data.
Ketika mentalitas "tunggu komando" diterapkan di koperasi desa, maka yang akan tumbuh bukanlah kemandirian ekonomi, melainkan birokrasi kaku yang hanya tahu cara melaporkan keberhasilan di atas kertas, sementara realitas di lapangan justru stagnan.
Untuk keluar dari jebakan "militerisasi sipil" ini, negara harus berani melakukan reorientasi kebijakan yang tegas. Pertama, perlu ada restriksi ketat terhadap penempatan prajurit aktif di posisi sipil yang bukan berbasis pada keahlian pertahanan. Jabatan-jabatan administratif, manajerial, dan ekonomi harus dikembalikan kepada para profesional sipil yang memang dididik untuk itu.
Jika memang membutuhkan tenaga ahli dari TNI, maka aturannya harus jelas: prajurit tersebut harus pensiun atau beralih status secara permanen menjadi ASN. Hal ini krusial untuk menjaga supremasi sipil dan memastikan bahwa profesionalisme militer tetap terjaga di barak, bukan di balik meja kantor kementerian yang sering kali bersinggungan dengan kepentingan politik praktis.
Kedua, pemerintah harus segera mengganti paradigma pelatihan "bela negara" yang bersifat fisik-militeristik dengan program "bela negara" yang berbasis pada substansi kewarganegaraan modern. Bela negara di era digital seharusnya diterjemahkan sebagai upaya melawan kebodohan, memerangi kemiskinan, dan membangun ketahanan ekonomi nasional melalui penguasaan teknologi.
Pelatihan bagi calon manajer koperasi atau pegawai BUMN harus difokuskan pada manajemen risiko, strategi pemasaran global, dan etika kepemimpinan yang humanis.
Kita tidak butuh lagi manajer yang mahir merayap di lumpur, melainkan pemimpin yang mampu mengolah modal agar bermanfaat bagi rakyat banyak. Seperti yang disarankan oleh banyak akademisi dalam seminar publik di Universitas Indonesia, pendidikan karakter sipil harus berbasis pada dialog, simulasi penyelesaian masalah, dan inkubasi bisnis, bukan pada penundukan fisik.
Transisi ini memang memerlukan keberanian politik yang besar. Pemerintah harus berhenti menggunakan pendekatan "jalan pintas" dengan melibatkan instansi militer dalam setiap agenda sipil.
Ada banyak institusi pendidikan tinggi dan pusat pelatihan profesional yang bisa dioptimalkan untuk membentuk karakter birokrat dan pengelola ekonomi desa yang tangguh.
Kita harus mengembalikan militer pada khitahnya sebagai garda terdepan pertahanan negara, dan membiarkan sipil menjadi motor penggerak peradaban yang kreatif dan kritis.
Hanya dengan pemisahan peran yang tegas dan pendidikan yang relevan, kita bisa berharap akan lahirnya generasi pengelola negara yang cerdas, berintegritas, dan tidak lagi terjebak dalam romantisme seragam yang menyesatkan.
Kita tidak sedang membangun tentara-tentara cadangan di desa, melainkan sedang membangun kemandirian bangsa yang harus dipimpin oleh tangan-tangan yang mahir berinovasi, bukan sekadar mahir memberi perintah. **